Cover Jamsostek Pekerja Sumsel Masih Rendah, Tahun Depan Pemprov Bantu Pembiayaan Iuran Pekebun Sawit

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 06 Sep 2024 - 10:44

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (kiri) dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Muhyidin menandatangani MoU melindungi pekebun sawit Sumsel. --Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

“Bila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia saat bekerja, mereka akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan berlaku,” imbuhnya.

Menurut dia, realisasi program JKK dan JKM bagi pekebun kelapa sawit melalui DBH Sawit ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik.

Kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kami berharap, lewat program ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekebun kelapa sawit untuk menjadi peserta Jamsostek," cetusnya.

Terlebih Elen juga berharap agar program ini dapat menjadi contoh bagi sektor informal lainnya dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dengan diluncurkannya program JKK dan JKM bagi pekebun kelapa sawit diharapkan juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” tukasnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Palembang, Muhyidin menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas komitmennya memberikan perlindungan pada pekebun kelapa sawit.

"Bahkan luar biasanya, ini merupakan yang pertama di Indonesia," tutur Muhyidin.

Menurut dia komitmen Pemprov Sumsel begitu tinggi, apalagi tahun 2025 Pemprov Sumsel menargetkan akan memberikan perlindungan hingga 36.000 pekebun sawit.

Saat ini sambung Muhyidin, kondisi ketenagakerjaan dan jaminan sosial di Indonesia dari jumlah pekerja baik formal dan informal serta pekerja rentan mencapai 139 juta.

cover jamsostek pekerja sumsel masih rendah, tahun depan pemprov bantu pembiayaan iuran pekebun sawit                            palembang, koranpalpres.com – pada 2025 mendatang, pemprov sumsel bakal berupaya membantu pembiayaan iuran jamsostek bagi pekebun sawit. 
upaya tersebut tentunya setelah dilakukan hitung-hitungan secara cermat dan melihat kemampuan apbd sumsel.
pengambilan kebijakan tersebut cover jaminan perlindungan jamsostek bagi pekerja di sumsel yang masih cukup rendah yakni baru sekitar 32%. 
“pemprov berkomitmen melindungi pekerja di sumsel termasuk termasuk para pekebun/petani kelapa sawit,” ujar pj gubernur sumsel elen setiadi. 
baca juga:10 dari 17 daerah di sumsel teken komitmen bersama percepatan stop bab sembarangan, dinkes: 7 sudah duluan!
baca juga:kepada para pelajar sman 1 ujan mas muara enim, pj gubernur elen setiadi ingatkan bahaya judi online
komitmen tersebut direalisasikan elen setiadi melalui penandatanganan memorandum of understanding (mou) dengan kepala kantor bpjs ketenagakerjaan wilayah sumbagsel palembang.
seremoni penandatanganan mou kedua belah pihak ini diselenggarakan di hotel novotel palembang, kamis, 5 september 2024. 
acara penandatanganan mou itu berbarengan dengan launching kegiatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekebun kelapa sawit 2024 melalui dana bagi hasil (dbh) sawit. 
"sudah kita hitung dan butuhnya tidak banyak dan agar tidak jadi beban kabupaten/kota, supaya cepat maka beban itu 50% akan diambil alih pemprov,” tutur elen setiadi. 
baca juga:tingkatkan pelayanan ke masyarakat, pj gubernur sumsel launching laksan di mall kebanggaan ‘wong’ palembang
baca juga:susahnya atasi illegal drilling, pj gubernur elen setiadi punya 3 solusi jitu penanganan, coba tebak!
dia memastikan upaya tersebut tidak akan mengganggu program-program kerja yang ada. 
“namun ini bisa mengcover masyarakat yang sangat rentan jika terjadi macam-macam," tegas elen. 
pemprov sumsel sambung elen, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan sawit. 
kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun kelapa sawit di provinsi sumsel. 
baca juga:percepat penanganan dampak ambruknya jembatan lalan, pj gubernur sumsel bikin keputusan mengejutkan
baca juga:pj gubernur elen setiadi bareng pimpinan ptba dan pt sms datangi kpk, ada apa ya?
melalui dana bagi hasil (dbh) sawit, pemprov sumsel berkomitmen untuk mengalokasikan dana tersebut guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekebun kelapa sawit. 
hal ini imbuh elen, sejalan dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
regulasi ini pula yang mewajibkan seluruh rakyat, termasuk pekerja di sektor informal seperti pekebun kelapa sawit, untuk menjadi peserta jaminan sosial. 
lebih lanjut elen menguraikan, pemprov memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 1,24 juta hektar, dengan jumlah pekebun mencapai 236 ribu orang. 
baca juga:pj gubernur elen setiadi sebut pilkada serentak di sumsel dijamin aman dan damai asalkan…
baca juga:kepala bnnp sumsel bertemu langsung pj gubernur, bahas sinergi ini
sayangnya, sebagian besar dari mereka belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. 
padahal, pekerjaan sebagai pekebun kelapa sawit memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.
melalui program jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (jkm) yang telah diluncurkan.
elen berharap dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pekebun kelapa sawit beserta keluarganya. 
baca juga:pj gubernur elen setiadi sebut penyandang disabilitas mampu berkarya, asalkan…
baca juga:kepada pramuka di sumsel, pj gubernur elen setiadi ingatkan perusak persatuan nkri
“bila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia saat bekerja, mereka akan mendapatkan santunan sesuai ketentuan berlaku,” imbuhnya.
menurut dia, realisasi program jkk dan jkm bagi pekebun kelapa sawit melalui dbh sawit ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik.
kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (bpdpks), bpjs ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. 
"kami berharap, lewat program ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekebun kelapa sawit untuk menjadi peserta jamsostek," cetusnya.
baca juga:cara daftar bpjs kesehatan secara online dan offline, mudah kok!
baca juga:cukup bayar premi rp 20.000 perbulan, anda rasakan manfaatnya dari bpjs ketenagakerjaan
terlebih elen juga berharap agar program ini dapat menjadi contoh bagi sektor informal lainnya dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia. 
“dengan diluncurkannya program jkk dan jkm bagi pekebun kelapa sawit diharapkan juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sumsel,” tukasnya.  
di sisi lain, kepala kantor wilayah bpjs ketenagakerjaan sumbagsel palembang, muhyidin menyampaikan apresiasi kepada pemprov sumsel atas komitmennya memberikan perlindungan pada pekebun kelapa sawit. 
"bahkan luar biasanya, ini merupakan yang pertama di indonesia," tutur muhyidin. 
baca juga:mohon maaf, bpjs kesehatan tak lagi tanggung 21 layanan kesehatan mulai agustus, ini daftarnya
baca juga:rsud lahat gandeng bpjs ketenagakerjaan, siap hadirkan pelayanan terbaik tanpa batas
menurut dia komitmen pemprov sumsel begitu tinggi, apalagi tahun 2025 pemprov sumsel menargetkan akan memberikan perlindungan hingga 36.000 pekebun sawit. 
saat ini sambung muhyidin, kondisi ketenagakerjaan dan jaminan sosial di indonesia dari jumlah pekerja baik formal dan informal serta pekerja rentan mencapai 139 juta. 
dari jumlah ada pekerja rentan yang memiliki resiko tinggi, dan income yang rendah dan belum terjangkau jaminan sosial. 
"ini memerlukan tangan yang baik untuk intervensi apakah itu pengusaha atau pemerintah bahkan individu untuk bisa saling bantu," singgungnya. 
baca juga:baru 34 persen pekerja sumsel terlindungi, kepala kanwil bpjs ketenagakerjaan sumbagsel curhat ke pj gubernur
baca juga:warga sumatera selatan yang mau urus perpanjangan sim wajib pakai bpjs kesehatan, berlaku hari ini
di sumsel sendiri dari 3 juta pekerja yang eligible (layak) baru 32,7 persen atau sekitar 982 ribu pekerja baik formal dan informal. 
sesuai rakortek januari lalu imbuh muhyidin, sumsel ditarget 37,58 persen oleh bpjs ketenagakerjan artinya masih ada 138 ribu lagi yang akan dicapai. 
“alhamdulillah dengan adanya komitmen untuk pekebun sawit ini tinggal sekitar 118 ribu lagi yang harus kita lindungi," tuntasnya. 
di tempat yang sama, kepala dinas perkebunan sumsel, agus darwa menuturkan, untuk saat ini ada 19.023 pekebun sawit yang telah diberikan perlindungan jamsostek. 
baca juga:guru bantu dan kontrak full senyum! pemprov sumsel perluas cakupan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:warga sumatera selatan yang mau urus perpanjangan sim wajib pakai bpjs kesehatan, berlaku hari ini
ke depan mereka menargetkan akan menganggarkan lebih banyak lagi untuk 36.000 pekebun sawit. 
"hari ini kita serahkan secara simbolis kepada 158 pekebun sawit," tandasnya. 
dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara dinas perkebunan dan kepala kantor bpjs ketenagakerjaan cabang palembang. 
dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan bpjs ketenagakerjaan kepada petani/pekebun sawit.
baca juga:dapatkan layanan bpjs dan cek kesehatan gratis di palembang expo 2024, ini lokasinya
baca juga:saldo dana gratis siap cair sekarang juga, modal klik profil cuan mengalir tanpa henti!
dan penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian kepada ahli waris dan pemberian penghargaan kepada gubernur sumsel “peduli jaminan sosial ketenagakerjaan".