Wow! Ternyata RUU Tentang Keimigrasian Telah Disahkan Menjadi Undang-undang, Ini Buktinya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 15:23

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI. Ini penjelasan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.--Humas Imigrasi Palembang

wow! ternyata ruu tentang keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang, ini buktinya                            jakarta, koranpalpres.com - rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan ketiga atas uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian telah disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna dpr ri, kamis 19 september 2024. 
dalam uu keimigrasian terbaru, terdapat sembilan angka perubahan, salah satunya tentang dokumen perjalanan republik indonesia (paspor) yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan indonesia.
mengacu kepada international civil aviation organization (icao), paspor didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari suatu negara yang sah untuk perjalanan internasional. 
paspor mengidentifikasikan pemegangnya sebagai warga negara dari negara penerbit dan merupakan bukti hak pemegang untuk kembali ke negara tersebut. 
baca juga:5 negara dengan perokok terbesar di dunia, salah satunya hingga 70 persen penghisap rokok
baca juga:pantas dijuluki provinsi paling banyak tol di sumatera, kini sumut punya tol baru, habiskan rp11,6 triliun
mewakili presiden republik indonesia, menteri hukum dan ham supratman andi agtas dalam rapat paripurna menyampaikan, optimalisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum, termasuk dalam konteks mobilitas antarnegara. 
sementara itu, dari sisi imigrasi, kompleksnya mobilitas orang antarnegara tersebut memunculkan ancaman dan risiko yang semakin beragam terhadap petugas imigrasi.
“dalam perkembangannya, beberapa aspek penguatan yang diperlukan oleh ditjen imigrasi yaitu berkaitan dengan perbaikan layanan, perlindungan diri bagi petugas imigrasi, alasan penolakan orang keluar wilayah indonesia hingga jangka waktu penangkalan,” ujar menkumham.
terkait penangkalan, direktur jenderal imigrasi, silmy karim menjelaskan, jangka waktu penangkalan diperlukan untuk menangkal masuknya wna bermasalah. 
baca juga:tak terduga! palembang jadi runner-up kota ternyaman di indonesia, siapakah juaranya, bisa tebak?
baca juga:3 upacara adat sumatera selatan yang unik dan jarang diketahui!
misalnya seorang wna melakukan kejahatan di indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup. dalam undang-undang keimigrasian.
yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (multiple entry permit) yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas (itas), atau izin tinggal tetap (itap) yang dimiliki orang asing.
“untuk bisa masuk dan keluar indonesia secara leluasa, orang asing pemegang itas /itap juga harus memiliki izin masuk kembali (imk)," ujarnya. 
sebelumnya, paling lama izin yang diterbitkan hanya dua tahun, kalau dia [orang asing] punya itap lima tahun, dia harus ke kantor imigrasi untuk perpanjang (imk) setiap habis masa berlaku. 
baca juga:lokasinya strategis, inilah 5 rekomendasi hotel murah di palembang dekat pusat kota
baca juga:realisasi pad di kota palembang tembus rp 831 miliar, inilah jenis pajak yang over target
sedangkan itu, direktur jenderal imigrasi, silmy karim mengatakan, dengan perubahan uu keimigrasian.
seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah indonesia.
perubahan aturan ini menyesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 40/puu-ix/2011. di samping itu.
uu keimigrasian terbaru mengakomodasi kebutuhan pejabat imigrasi, yakni di bidang penegakan hukum, untuk dibekali senjata api. 
baca juga:warga nahdliyin bergerak menangkan ratu dewa-prima salam di pilkada palembang
baca juga:walikota banjarmasin puji palembang, ternyata historis ada kemiripan, apa ya? 
penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri. “sebelumnya, di tahap pertama pembahasan ruu, kami menjelaskan kepada dpr bahwa sudah ada beberapa kejadian tragis di mana petugas imigrasi gugur dalam tugas,” jelas silmy. 
saat melakukan pengamanan orang asing, mereka diserang, orang asing tersebut membawa senjata dan petugas tidak dibekali apapun untuk melindungi nyawanya, karena tidak ada aturan yang mengakomodasi hal ini.
“alhamdulillah setelah perjuangan yang luar biasa, kita bisa punya regulasi keimigrasian yang baru, payung hukum baru, yang kita siapkan untuk dapat menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” tutup silmy.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"