Penunjukkan Brigjen Pol Desy Sebagai Direktur PPA-PPO, Begini Tanggapan Komnas Perempuan

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 23 Sep 2024 - 08:23

Komnas Perempuan menyambut baik pembentukan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Desy sebagai direktur.--Bidhumas Polda Sumsel

“Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021 lalu.

Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak.

UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan.

Namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan.

Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban.

"Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

penunjukkan brigjen pol desy sebagai direktur ppa-ppo, begini tanggapan komnas perempuan                            jakarta, koranpalpres.com - komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) menyambut baik pembentukan direktorat tindak pidana perempuan dan anak dan pidana perdagangan orang (direktorat ppa dan ppo) bareskrim polri dan menunjuk brigjen desy sebagai direktur.
ketua komnas perempuan andy yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif.
dalam penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan berhadapan dengan hukum (pbh) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah.
dengan resmi dibentuknya dittipid ppa dan ppo penguatan tidak hanya di nasional dan daerah.  “mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran direktorat ppa-ppo merupakan kebutuhan yang genting," ujar andy yentriyani di jakarta, ahad 22 september 2024.
baca juga:beginilah tanggapan presiden jokowi atas pembebasan pilot susi air
baca juga:ternyata pilot philip disandera kkb egianus kogoya di wilayah nduga 1,5 tahun, berikut kondisinya
karenanya, penunjukan brigjen desy andriani sebagai direktur ppa-ppo merupakan langkah maju yang pihaknya perlu apresiasi dan dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah.
lebih lanjut, komnas perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke komnas perempuan. 
artinya kata andy, hampir 12 kasus per hari. jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke komnas perempuan. 
bahkan di laman simfoni kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kpppa), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah nusantara hingga tengah pada september 2024 mencapai 18.213 kasus.
 baca juga:pembebasan pilot susi air oleh personel polri-tni, ini kata-kata kapolri
baca juga:wah! ternyata jenderal ini ditunjuk kapolri sebagai kapolda sumsel
“melalui direktorat ini, pihak kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.
hal ini karena kehadiran direktorat ppa-ppo dapat menjawab keterbatasan unit ppa bareskrim selama ini. 
“selain kewenangan, kehadiran dit ppa-ppo berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas andy.
andy berujar komnas perempuan bersama kpppa dan kompolnas serta lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan kapolri jenderal listyo sigit prabowo sejak 2021 lalu. 
baca juga:bakti sosial, berikut ini jumlah paket sembako dibagikan ncs polri bagi masyarakat lampung
baca juga:resmi! jenderal bintang 2 ini jadi wakil kepala bssn ri, inilah sosok orangnya
gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui peraturan presiden no.20 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden no. 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik indonesia yang meningkatkan subdit ppa menjadi direktorat.
sementara dalam penegakan hukum, menurut komisioner siti aminah tardi, polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. 
uu tersebut antara lain uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pkdrt), uu nomor 21 tahun 2007.
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (tppo), uu nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (sppa) dan uu nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (tpks).
baca juga:pimpinan tertinggi mabes polri berikan apresiasi tim gabungan di padang pariaman, kasus apa?
baca juga:begini cara polda sumsel rayakan hari jadi polwan ri
dikatakannya di seluruh uu ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan.
namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan. 
tugas direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban.
"kami berharap lewat dir ppa-ppo penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.
baca juga:56 orang eks jamaah islamiah di sumsel kembali setia kepada nkri, ini buktinya!
baca juga:waduh! ada karo provost divpropam polri di polres oki, apa agendanya?
pembentukan direktorat ini juga merupakan bagian implementasi cedaw dan rekomendasi umum no.33 tentang akses perempuan pada keadilan. 
cedaw menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. 
pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku.
kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. 
baca juga:orang nomor 2 mabes polri lepas satgas fpu ke afrika tengah, berikut sosoknya
baca juga:bareskrim sita sejumlah aset milik terpidana narkoba ini mencapai rp221 miliar, siapakah dia?
ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.
direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan.
"kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar komisioner theresia iswarini.
oleh karena itu, komnas perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.
baca juga:di bully saat kecil, ternyata seorang tunadaksa ini mampu jadi calon polwan, berikut buktinya
baca juga:bravo! tim voli bhayangkara presisi raih prestasi membanggakan di avc championship 2024, apa itu?
lebih lanjut, komisioner maria ulfa anshor menyatakan bahwa penunjukan brigjen desy andriani sebagai direktur ppa-ppo adalah wujud dukungan nyata kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. 
“dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. komnas perempuan berharap polri akan terus meningkatkan jumlah polwan, termasuk di direktorat ppa-ppo, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi polri,” aki maria. 
ia juga berharap bahwa penunjukan brigjen dessy akan menjadi motivasi bagi para polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"