Tegas! MUI Ogan Ilir Sampaikan Ini Terkait Politik Uang

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: Muhammad Wijdan |

Minggu , 26 Nov 2023 - 15:32

MUI kabupaten Ogan Ilir menyatakan politik uang dalam Pemilihan Umum haram bagi pemberi maupun penerimanya.--Muhammad Wijdan palpres.bacakoran.co

"Perbuatan menyogok itu tidak benar dan menerima juga tidak boleh karena tergolong haram. Apalagi pilihan bukan diarahkan kepada orang berkompeten di bidangnya," tukasnya.

Seperti yang dilansir berbagi sumber fatwa mengenai politik uang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Nasional VI MUI.

Ini berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 Hijriah atau 25–29 Juli 2000 dengan pembahasan tentang suap (risywah), korupsi (ghulul) dan hadiah kepada pejabat.

Dalam musyawarah itu, MUI menyampaikan suap, uang pelicin, politik uang dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah,

apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. MUI lantas menyepakati hukum memberikan risywah dan menerimanya adalah haram.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Ogan Ilir Dewi Alhikma Wati mengaku sudah semaksimal mungkin mensosialisasikan seluruh larangan dalam Pemilu 2024.

"Bawaslu Ogan Ilir disebut layaknya wasit yang memimpin pertandingan. Kalau wasitnya jujur dan adil, InsyaAllah Pemilu 2024 damai dan bisa meminimalisir terjadinya konflik," ungkapnya.

Terkait deklarasi kampanye damai, Bawaslu Ogan Ilir mengajak Peserta Pemilu berkampanye sesuai Undang Undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada pesta demokrasi tahun 2024.

"Pemilu mari kita sambut dengan gembira, jangan dibikin pusing dan kita semua punya peran menyukseskan Pemilu damai," tukasnya.*

tegas! mui ogan ilir sampaikan ini terkait politik uang                            palembang, koranpalpres.com- majelis ulama indonesia atau mui kabupaten ogan ilir dilibatkan dalam deklarasi kampanye damai yang digelar bawaslu ogan ilir beberapa waktu lalu.
mui ogan ilir diminta menjadi narasumber dalam diskusi panel di kegiatan rapat koordinasi pengawasan deklarasi kampanye damai pemilu 2024 tanpa politik uang, hoaks, dan politisasi sara.
pada kesempatan ini juga perwakilan partai politik atau parpol menyampaikan 6 komitmen diantaranya tidak melakukan politik uang dan menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemilih.
masalah politik uang ini banyak menjadi pertanyaan dan saran dari peserta diskusi salah satunya herman marsudi dari partai umat yang meminta jelang pemilihan calon legeslatif di karantina dan atm dan tabungan di bank diblokir.
baca juga:hadir deklarasi kampanye damai, bupati panca ungkap hal ini
ada juga yang meminta agar pihak bawaslu dan pihak-pihak terkaitnya kiranya benar-benar bisa mensosialisasikan dan mencegah terjadinya politik uang.
setelah menerima jawaban dari pihak narsumber dari kejari, polres dan bawaslu kabupaten ogan ilir yang belum cukup memuaskan, moderator diskusi meminta ketua mui ogan ilir menjelaskan terkait politik uang dan hukumnya.
ketua mui ogan ilir, nur hasan dengan tegas menyampaikan, kalau pemilih digiring atau diarahkan untuk memilih orang lain dan dibayar atau dikasi imbalan, hukumnya haram.
ini kata dia dijelaskan dalam hadist nabi muhammad saw berikut;
baca juga:6 komitmen parpol di ogan ilir, no 2 bisa komit gak ya?
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
artinya: dari abdullah bin 'amr, dia menceritakan rasulullah saw bersabda, "laknat allah swt kepada pemberi suap dan penerima suap." (hr ahmad).
"yang kena sogok dan menyogok, dua-duanya berdosa. dua-duanya masuk neraka," tegas nur hasan pada diskuis daklarasi kampanye damai.
diterangkan dia, permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk suap (risywah).
baca juga:dinilai aktif lakukan hal ini, bupati panca dapat penghargaan dari pusat
"perbuatan menyogok itu tidak benar dan menerima juga tidak boleh karena tergolong haram. apalagi pilihan bukan diarahkan kepada orang berkompeten di bidangnya," tukasnya.
seperti yang dilansir berbagi sumber fatwa mengenai politik uang ditetapkan berdasarkan musyawarah nasional vi mui.
ini berlangsung pada tanggal 23-27 rabi’ul akhir 1421 hijriah atau 25–29 juli 2000 dengan pembahasan tentang suap (risywah), korupsi (ghulul) dan hadiah kepada pejabat.
dalam musyawarah itu, mui menyampaikan suap, uang pelicin, politik uang dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah,
baca juga:pengrajin logam di ogan ilir sumringah, dapat bantuan ini dari pt hutama karya
apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. mui lantas menyepakati hukum memberikan risywah dan menerimanya adalah haram.
sementara itu, ketua bawaslu ogan ilir dewi alhikma wati mengaku sudah semaksimal mungkin mensosialisasikan seluruh larangan dalam pemilu 2024.
"bawaslu ogan ilir disebut layaknya wasit yang memimpin pertandingan. kalau wasitnya jujur dan adil, insyaallah pemilu 2024 damai dan bisa meminimalisir terjadinya konflik," ungkapnya.
terkait deklarasi kampanye damai, bawaslu ogan ilir mengajak peserta pemilu berkampanye sesuai undang undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada pesta demokrasi tahun 2024.
baca juga:bupati ogan ilir warning asn netral di pesta demokrasi, ancamannya bisa dipecat
"pemilu mari kita sambut dengan gembira, jangan dibikin pusing dan kita semua punya peran menyukseskan pemilu damai," tukasnya.*