Netral di Pilkada 2024, Ini Kepastian Propam Polri Dan Tindakan Dilakukan

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 27 Sep 2024 - 13:22

Divpropam Polri menggelar rakor tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.--Bidhumas Polda Sumsel

Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

"Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim.

Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota.

"Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com"

netral di pilkada 2024, ini kepastian propam polri dan tindakan dilakukan                            jakarta, koranpalpres.com - divisi profesi dan pengamanan (divpropam) polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. divpropam polri memastikan bahwa para anggota netral saat pilkada 2024.
dalam rakor yang digelar di auditorium mutiara, ptik, jakarta selatan itu, kadiv propam polri irjen abdul karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. 
dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.
"commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda," jelas karim kepada wartawan di ptik, jakarta selatan, kamis 26 september 2024. 
baca juga:lagi-lagi dapatkan apresiasi pembentukan direktorat ppa-ppo, kali ini dari tokoh perempuan papua
baca juga:begini cara kapolda ntb memastikan pengamanan motogp mandalika, bagaimana?
di samping itu juga, terkait menghadapi pilkada serentak yang akan dihadapi pada bulan november, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.
dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas.
dia juga menekankan kepada setiap anggota polri yang ikut dalam pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.
"terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada," terang karim.
baca juga:pastikan afif maulana meninggal dunia karena terjatuh, bukan penganiayaan, inilah keterangan pdfmi
baca juga:5 provinsi dengan masjid terbanyak di indonesia, jumlahnya mencapai 58.979 bangunan, daerah kamu ada?
disamping itu juga ada beberapa juga anggota polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu.
tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. 
dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.
"menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut karim.
baca juga:wow! satgassus pencegahan korupsi bertemu langsung kapolri, ada masalah apa ya!
baca juga:pembentukan direktorat ppa-ppo oleh kapolri, ketua umum lpai bilang begini
jadi penanganannya disini perlu ada propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. 
"kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai propam. karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"