Waw! Ada Kegiatan Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara di Kejari Lubuk Linggau

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 07 Oct 2024 - 17:33

Bertempat di Kantor Kejari Lubuk Linggau, telah dilaksanakan kegiatan Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara.--Humas Kejati Sumsel

"Bahwa uraian singkat perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengelolaan Anggaran BLUD RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018," katanya.

Yang diduga dilakukan oleh tersangka Dian Winani Binti Joko Panggung Wiyono Selaku Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 144/KPTS/RSUD.RPT/MRU/2018 tanggal 26 Februari 2018 bersama–sama dengan saudara Jeri Afrimando selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 144/KPTS/RSUD.RPT/MRU/2018 tanggal 26 Februari 2018 masa jabatan bulan 03 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Dan saudari Herlina selaku Pejabat Teknis Pelayanan BLUD RSUD Rupit Pada RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara periode Januari sampai dengan Juli 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 144 / KPTS / BKPSDM / 2018, Tanggal 26 Februari 2018 dan dan selaku Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 470/KPTS/RSUD.RPT/MRU/2018 tanggal 1 Agustus 2018 masa jabatan 1 Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).

Dengan cara melakukan belanja dana BLUD RSUD Rupit Tahun 2018 tidak sesuai dengan Dokuman Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sebagaimana ketentuan Pasal 81 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 66 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Tentang Badan Layanan Umum Daerah, melakukan pencatatan BKU tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya.

waw! ada kegiatan penitipan uang pengganti kerugian negara di kejari lubuk linggau                            lubuk linggau, koranpalpres.com - bahwa pada senin 7 oktober 2024 sekiranya pukul 11.00 wib bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuk linggau, telah dilaksanakan kegiatan penitipan uang pengganti kerugian negara.
atas nama herlina binti madri sebesar rp115.654.000. bahwa penyerahan penitipan uang pengganti tersebut dilakukan oleh  mahadi selaku adik kandung dari terdakwa herlina binti madri.
dalam kegiatan tersebut disaksikan oleh mahadi selaku adik kandung dari terdakwa herlina binti madri, kepala kejaksaan negeri lubuk linggau anita asterida, s.h., m.m., m.h.
kemudian, kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri lubuk linggau achmad arjansyah akbar, s.h., m.h., m.si, kepala seksi intelijen kejaksaan negeri lubuk linggau wenharnol, s.h., m.h.
baca juga:program buntis: langkah strategi tingkatkan potensi komoditi unggulan daerah di muba
baca juga:tampilan sederhana tapi cekatan ambil keputusan, inilah sosok pjs kades patikal baru lahat
kepala subseksi penuntutan, uhlb dan eksekusi kejaksaan negeri lubuk linggau ichsan azwar, s.h., m.h, pihak bank syariah indonesia cabang lubuk linggau dan jaksa penuntut umum pada seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri lubuk linggau.
"selanjutnya terhadap penitipan uang pengganti kerugian negara herlina binti madri sebesar rp115.654.000 tersebut disimpan /dititipkan," ujar kasi intel kejari lubuk linggau, wenharnol, s.h., m.h.
pada rekening bsi cabang lubuk linggau nomor 7251440586 atas nama rekening rpl 070 pdt kejaksaan negeri lubuklinggau. 
bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
baca juga:rsud lahat masuk radar titik pantau piala adipura, pj bupati lahat: banyak pr mesti diselesaikan
baca juga:wong palembang wajib tau! ternyata ini tujuan dan makna warna stasiun lrt sumsel berbeda-beda
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55  ayat (1)  ke-1 kuhpidana, subsidiair pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"bahwa uraian singkat perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018," katanya.
yang diduga dilakukan oleh tersangka dian winani binti joko panggung wiyono selaku bendahara pengeluaran blud rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara (muratara).
baca juga:h askolani janji lanjutkan program santunan kematian di banyuasin, optimis menang di pilkada 2024
baca juga:warga oku timur keluhkan lampu jalan gelap gulita, rawan jambret dan begal 
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 bersama–sama dengan saudara jeri afrimando selaku pimpinan badan layanan umum daerah (blud) rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 masa jabatan bulan 03 januari 2018 sampai dengan 31 juli 2018.
dan saudari herlina selaku pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit pada rsud rupit kabupaten musi rawas utara periode januari sampai dengan juli 2018.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144 / kpts / bkpsdm / 2018, tanggal 26 februari 2018 dan dan selaku pimpinan blud  rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
baca juga:berikan bantuan kambing untuk para poktan, ini harapan cawabup oku timur 
baca juga:tak gentar masuk 'kandang' lawan, ribuan warga desa nusa bakti oku timur beralih dukung fery antoni
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 470/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 1 agustus 2018 masa jabatan 1 agustus 2018 sampai dengan desember 2018 (masing-masing  dilakukan penuntutan terpisah).
dengan cara melakukan belanja dana blud rsud rupit tahun 2018 tidak sesuai dengan dokuman pelaksana anggaran (dpa) dan rencana kerja anggaran (rka).
sebagaimana ketentuan pasal 81 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pasal 66 permendagri nomor 79 tahun 2018.
tentang badan layanan umum daerah, melakukan pencatatan bku tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya.
baca juga:rekomendasi 7 masker wajah terbaik untuk kulit sensitif, ubah rutinitas skincare kamu dan rasakan kulit sehat
baca juga:musdes 2025 pandan arang lahat hasilkan 6 item pengerjaan, ini kata kades
sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai rp1.047.320.849,86. sebagaimana laporan hasil audit investigatif bpk ri nomor : 26/lhp/xxi/06/2023 tanggal 22 juni 2023 dalam kegiatan belanja badan layanan umum daerah (blud) rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun 2018.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"