DPRD Palembang-Pemkot Setujui Bersama APBD Anggaran Tahun 2024, Ini Besarannya

Ketua DPRD Palembang, H Zainal Abidin bersama Pj Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi dalam acara rapat paripurna dengan agenda menyetujui bersama APBD anggaran 2024-Foto:Palpres-palpres

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang kembali menggelar Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Palembang, Jakabaring, Senin 27 Nopember 2023. 

Rapat Paripurna ke-30 Masa Persidangan (MP) III yang dipimpin langsung Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin SH tersebut beragendakan Laporan Komisi-komisi yang membahas

Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2024 dan Persetujuan Bersama. 

Dalam Paripurna dihadiri Pj Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi, para wakil ketua dewan dan anggota, kepala OPD di lingkungan Pemkot Palembang, pejabat Forkopimda dan para undangan. 

BACA JUGA:Reses Dapil II DPRD Palembang Tampung Keluhan Warga, Ini Yang Mendominasi Di Tiga Kecamatan

Hasil rapat Paripurna semua komisi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2024 yang totalnya Rp 4,2 triliun lebih tersebut menjadi Perda untuk disahkan dan disetujui bersama. 

Juru bicara (Jubir) Komisi I DPRD Palembang, Chairuddin Pelita Maret yang juga Ketua komisi I mengatakan, dari hasil pembahasan komisi I bersama mitra meminta agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Total belanja lanjut Chairuddin, sebesar Rp 870 miliar lebih. Selain itu kata Chairuddin, komisi I DPRD Palembang juga menekankan prioritas dan inovatif dalam penggunaan anggaran. 

Lalu laporan komisi II dengan Jubir Andi ST dalam laporannya, Andi mengatakan, pihaknya telah membahas Raperda APBD tahun anggaran 2024 dengan mitra komisi II dan hasilnya untuk pendapatan sebesar Rp 3,543 (3 triliun lebih) dan belanja Rp 477 miliar lebih. 

BACA JUGA:Arisa Lahari Serap Aspirasi Rakyat di 5 Desa, dan 6 Anggota DPRD Banyuasin Dapil IV Reses Secara Terpisah

Selain itu, komisi II meminta agar pendapatan pajak dapat diefektifkan agar meningkat. 

Selain itu lanjut Andi, komisi II juga meminta agar diadakan evaluasi perangkat BUMD 

Seperti PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) sehingga mempunyai kontribusi yang signifikan. 

Selanjutnya Laporan Komisi III DPRD Palembang, dengan Jubir H Sutami Ismail S Ag.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan