Dewan Pengupahan Muratara Usulkan UMK di 2024, Jumlahnya Tinggi Dari Sumsel

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 30 Nov 2023 - 22:05

Dewan pengupahan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk diteruskan ke gubernur untuk mengusulkan UMK Muratara 2024 -Foto:Hengki Pransis/-palpres

dewan pengupahan muratara usulkan umk di 2024, jumlahnya tinggi dari sumsel                             palembang, koranpalpres.com - upah minum kabupaten (umk) 2024 di musi rawas utara (muratara), provinsi sumsel di rekomendasikan rp 3.564.933.
umk direkomendasikan dewan pengupahan kabupaten muratara bersama disnakertrans.
dewan pengupahan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk diteruskan ke gubernur bahwa umk muratara 2024 diusulkan sebesar rp 3.564.933. 
umk muratara 2024 yang direkomendasikan tersebut memang sama nilainya dengan umk musi rawas 2024 yang juga sebesar rp 3.564.933.
baca juga:serunya pakai fazzio dan grand filano di yamaha classy days out, rolling city makin asik
bahkan lebih tinggi dari upah minimum provinsi (ump) sumatera selatan (sumsel) tahun 2024 yang telah disahkan pada 21 november 2023 senilai rp3.456.874.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten muratara, hasan basri, melalui kabid hubungan industrial sarat kerja dan jaminan sosial, fery aprianto.
"penghitungan sesuai rumusan dan mendengarkan pendapat anggota dewan pengupahan, akhirnya disepakati sebesar itu," kata fery aprianto.
umk sifatnya merekomendasikan kepada bupati agar di sampaikan pemprov sumsel.
baca juga:beauty foward instaperfect ajarkan tutorial make up ke dharma wanita bea cukai kanwil djbc sumbagtim 
"iya kita sama dengan musi rawas, karena dari hasil rapat kemarin, dewan pengupahan juga mempertimbangkan ketentuan pp nomor 51," ujarnya.
umk di di dasari ketentuan peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 34b huruf a.
pasal tersebut berbunyi bahwa upah minimum bagi kabupaten/kota hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, untuk pertama kali berlaku upah minimum kabupaten induk.
sementara kabupaten muratara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten musi rawas yang tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2013.
baca juga:upaya penanganan inflasi di musi banyuasin diberi nilai positif, ini masukan tim evaluator kemendagri
"kita kan muratara adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten induk musi rawas awas, jadi dewan pengupahan sepakat untuk mengikuti upah minimum kabupaten induk," jelasnya.
ada juga pertimbangan lain soal jarak tempuh kerja di kabupaten muratara.
kabupaten muratara terletak paling jauh dari ibukota provinsi sumsel, sehingga memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi.
"kemudian juga banyak perusahaan yang sama di kabupaten musi rawas juga terdapat di kabupaten muratara, pertimbangannya di situ," ujarnya.
baca juga:berjarak 275 km dari palembang, ada tempat wisata alam eksotis, cocok buat berjiwa petualang
sebagai informasi ump provinsi sumatera selatan (sumsel) untuk 2023 di tetap sebesar 3,404, 177,24, atau naik 8,26 persen besar uang 259, 741,24. 
saat itu keputusan pemerintah kabupaten muratara menetapkan ump tersebut, setelah melihat langsung beban hidup masyarakat lebih tinggi.
pemerintah juga melihat pertimbangan secara geografis, jangkauan jarak antar daerah, kabupaten muratara lebih jauh jarak tempuhnya.
misalkan saja kota lubuklinggau, satu liter minyak bisa bolak balik menuju kecamatan lain. sementara kita, dari kecamatan rupit menuju kecamatan ulu rawas tidak cukup bbm satu liter.
baca juga:puncak hut ke 52 korpri bupati oku timur tekankan 3 hal kepada asn
ada juga biaya rutin hidup masyarakat kabupaten muratara cukup tinggi, sehingga keperluan masih banyak yang belum terpenuhi.
dpc konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (k-spsi) mlm adv. a umri harahap berharap pekerja di kabupaten muratara untuk disiplin dalam berkerja, mematuhi semua aturan yang ada di perusahaan.
"dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan ump dan umk yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. *