Ada Kerja Sama Kejati Sumsel Bersama BPJS Kesehatan Wilayah III, Dalam Bidang Apa

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 20 Nov 2024 - 18:03

Bertempat di Hotel Santika Palembang, Kajati Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H melakukan penandatanganan MoU dengan PT. BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, S.Kom.--Humas Kejati Sumsel

Bahwa turut hadir dalam acara tersebut adalah Kajati Sumsel, Dr. Yulianto, S.H., M.H, Kepala Kantor Wilayah Muhyidin, Deputi Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan Adi Hendrata.

Kemudian, Asdep Ops Pengawasan Pemeriksaan Wahyu Diannur, Wakil Kepala Wilayah Pengawasan dan Pemerintaan Nataliawanto, Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan Hendra Elvian, Asisten Pendata dan Tata Usaha.

Ada juga asisten Pidana Militer, seluruh Kepala Kantor Cabang se-Sumsel, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.

Kabag TU, Koordinator, Kasi Penkum dan para Kasi pada Bidang Datun se-Sumsel hingga seluruh peserta yang hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto, SH., MH.

Beserta Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Se-Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bapak Muhyidin beserta jajaran.

"Penandatangan Nota Kesepahamam atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian kerjasama tersebut merupakan komitmen antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Bahkan juga beserta Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Se-Sumatera Selatan dengan Kepala Kantor Wilayah Wilayah BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

Hal ini tidak lain untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara berperan penting dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah," katanya.

ada kerja sama kejati sumsel bersama bpjs kesehatan wilayah iii, dalam bidang apa                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di hotel santika palembang, kepala kejaksaan tinggi (kajati) sumatera selatan (sumsel) dr. yulianto, s.h., m.h menghadiri kegiatan memorandum of understanding (mou) dengan pt. badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan. 
dalam kegiatan ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan bpjs kesehatan.
yang diikuti langsung oleh deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan yudi bastia, s.kom beserta jajaran bpjs kesehatan wilayah iii sumatera selatan.
turut mendampingi kajati sumsel, asisten perdata dan tata usaha negara, kepala bagian tata usaha, koordinator dan para kasi bidang perdata dan tata usaha negara 
baca juga:wah! ada giat apa, asintel kejati sumsel berada di kantor badan pertahanan
baca juga:begini klarifikasi kejati sumsel terkait berita viral perkara penganiayaan
kajati sumsel menyampaikan kerja sama antara kejaksaan tinggi sumatera selatan dan bpjs kesehatan ini adalah langkah strategis.
yang sangat relevan dalam mendukung implementasi program-program pemerintah di bidang kesehatan, sekaligus menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 
kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran dalam penegakan hukum dan advokasi publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan ini dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. 
"saya juga berharap, melalui kolaborasi ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, lebih transparan, dan lebih terintegrasi," katanya. 
baca juga:perwakilan kejati sumsel ini hadir di rapat koordinasi daerah panitia pemilihan kecamatan se-sumsel
baca juga:ada rapat internalisasi zona integritas menuju wbk, sosok pejabat kejati sumsel ini pimpin, siapa? 
sehingga manfaat dari program jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sumatera selatan, bahkan indonesia secara keseluruhan.
sebelumnya, hotel aryaduta  palembang menjadi saksi berlangsung kegiatan penandatangan nota kesepahamam atau mou dan perjanjian kerja sama antara bpjs ketenagakerjaan kanwil sumbagsel dan jajaran dengan kejati sumsel dan jajaran kejaksaan negeri se-wilayah sumatera selatan tahun 2024, kamis 24 oktober 2024.
bahwa turut hadir dalam acara tersebut adalah kajati sumsel, dr. yulianto, s.h., m.h, kepala kantor wilayah muhyidin, deputi direktur pengawasan dan pemeriksaan adi hendrata.
kemudian, asdep ops pengawasan pemeriksaan wahyu diannur, wakil kepala wilayah pengawasan dan pemerintaan nataliawanto, wakil kepala wilayah kepesertaan hendra elvian, asisten pendata dan tata usaha.
baca juga:ada pelatihan sosialisasi undang-undang nomor 1 tahun 2023, pejabat kejati sumsel ini membukanya
baca juga:kejati sumsel dan kejari palembang gelar upacara bersama, dalam rangka apa?
ada juga asisten pidana militer, seluruh kepala kantor cabang se-sumsel, seluruh kepala kejaksaan negeri se-sumsel.
kabag tu, koordinator, kasi penkum dan para kasi pada bidang datun se-sumsel hingga seluruh peserta yang hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama.
penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan oleh kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan dr. yulianto, sh., mh. 
beserta seluruh kepala kejaksaan negeri se-sumatera selatan dan kepala kantor wilayah wilayah bpjs ketenagakerjaan bapak muhyidin beserta jajaran.  
baca juga:wah! ada senam pagi di kantor kejati sumsel, dalam rangka apa?
baca juga:wah! ada bimbingan teknis penyelenggaraan sakip wilayah kejati sumsel
"penandatangan nota kesepahamam atau memorandum of understanding (mou) dan perjanjian kerjasama tersebut merupakan komitmen antara kejaksaan tinggi sumatera selatan," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
bahkan juga beserta seluruh kepala kejaksaan negeri se-sumatera selatan dengan kepala kantor wilayah wilayah bpjs ketenagakerjaan beserta jajaran.
hal ini tidak lain untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh bpjs ketenagakerjaan.
"bidang perdata dan tata usaha negara berperan penting dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah," katanya.
baca juga:kejati sumsel tetapkan tersangka baru perkara dugaan korupsi pembangunan prasarana lrt, siapa?
baca juga:pejabat kejati sumsel ini membuka kegiatan pelatihan pengadaan barang pemerintah
disamping itu untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum bpjs ketenagakerjaan.
terutama dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dan pemenuhan seluruh hak-hak pekerja, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"