PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Griya Agung Palembang, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Yulianto, S.H., M.H menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU, red) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 26 November 2024.

Dimana kegiatan ini diikuti langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, S.H., M.SE yang didampingi oleh jajaran.

Turut mendampingi Kajati Sumsel yakni Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Intelijen.

Kemudian Asisten Bidang Tindak Pidana Militer, Kabag TU, Koordinator, Kasi Penkum dan Para Kasi pada Bidang Datun Kejati Sumsel. 

BACA JUGA:Ada Pejabat Kejati Sumsel Jadi Narasumber Kegiatan Rakorda Saber Pungli UPP Sumsel, Siapa dia?

BACA JUGA:Ternyata Pejabat Kejati Sumsel Ini Wakili Kajati Hadiri Acara Anugrah Inovator Sumsel 2024, Siapa?

"Kegiatan ini merupakan sebuah Langkah penting yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Lembaga dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban," ujar Kasi Penkum Kajati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H. 

Serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan. Karena sebagai Lembaga yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum.

Kejati Sumsel memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Khususnya, lanjut dia mengatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan publik.

BACA JUGA:Ada Kerja Sama Kejati Sumsel Bersama BPJS Kesehatan Wilayah III, Dalam Bidang Apa

BACA JUGA:Wah! Ada Giat Apa, Asintel Kejati Sumsel Berada di Kantor Badan Pertahanan

"Dengan dilaksanakannya MoU ini diharapkan tercipta sebuah mekanisme kerja yang lebih efektif, terintegrasi, dan transparan," katanya. 

Selain itu juga diharapkan kerja sama ini tidak hanya akan mempercepat penyelesaian masalah hukum yang ada, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.