KPU Pagaralam Klaim Partisipasi Pemilih di Pagaralam Tertinggi di Sumsel, Tembus 86,81 Persen
Partisipasi warga Pagaralam untuk mengikuti pilkada cukup tinggi-eko palpres-
Hal ini memberikan harapan positif bagi peningkatan demokrasi terutama di Kota Pagaralam.
Jika melihat partisipasi pemilih secara nasional ternyata tren partisipasi di banyak daerah menurun.
Sebagai informasi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan partisipasi pemilih dalam Pilkada se-Indonesia rata-rata hanya sekitar 68%. Sementara, berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen.
BACA JUGA:Kapolres Pagaralam Sebut Situasi Kembali Kondusif Pasca Pilkada Serentak
BACA JUGA:Situasi Kamtibmas Paca Pilkada, Ini Himbauan Penting Kapolres PALI, Apakah Itu?
Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi ada tiga faktor penyebab yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024.
Pertama, ada kejenuhan yang dirasakan masyarakat karena pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung pada tahun yang sama.
“Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata dia lewat keterangan resmi, yang dikutip pada Minggu (8/12/2024).
Faktor kedua terkait dengan biaya Pilkada yang cukup tinggi. Menurutnya, hal ini menyebabkan calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang terlalu diharapkan masyarakat.
BACA JUGA:Ada PSU di Pilkada Serentak Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir Turun Langsung Lakukan Pemantauan
BACA JUGA:Heboh! Dugaan Intimidasi PTPS Kecamatan Lahat Cemari Pilkada 2024, Kok Bisa
Sementara itu, kemungkinan calon yang diharapkan masyarakat tidak mampu maju karena biaya Pilkada tinggi. Apalagi tahun ini dilangsungkan serentak dengan Pilkada di daerah lainnya.
Sementara faktor yang terakhir, kata Dede sosialiasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kurang untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda.
Dengan begitu, Politikus Demokrat ini menuturkan nantinya Komisi II DPR RI akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada serentak yang tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu.
“Karena itu kami berpikir perlu melakukan evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan males atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka yang mereka tidak akan datang gitu,” tutup Dede.