https://palpres.bacakoran.co/

Presiden Prabowo Bagikan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2025, Pemprov Sumsel Terima Segini!

Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Maka dari itu beliau menginstruksikan agar semua mengikat erat sabuk-sabuk di pinggang. 

“Saya berharap semua unsur, terutama para pimpinan di K/L/D ikut bersama pemerintah pusat dalam menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat yang memerlukan," pesannya.

BACA JUGA:Implementasikan Misi Presiden RI Prabowo Subianto, Polda Sumsel Gelar Giat Ini

BACA JUGA:Wow! Kapolres Prabumulih Siapkan Lahan 200 Hektar, Dukung Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

Prabowo mengungkapkan, tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.

Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

"Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini," tutur Presiden.

Meskipun demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah, termasuk di daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Serahkan DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati/Walikota

BACA JUGA:Serahkan DIPA dan TKD 2024, Presiden Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran

"Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang sudah direncanakan," tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat, serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. 

“Ini menjadi alasan mengapa kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah,” pungkasnya.

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan