Pj Gubernur Sumsel Sebut Kunci Penyelesaian Mengurai Benang Kusut Illegal Drilling Pada Lahan HGU PT Hindoli

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 23 Dec 2024 - 16:39

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (pegang mikrofon) didampingi Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi memimpin rapat penyelesaian illegal drilling di atas lahan HGU PT Hindoli.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Lagi-lagi penyelesaian praktik illegal drilling di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Hindoli menyita perhatian pemerintah.

Saat memimpin rapat lanjutan membahas hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menegaskan beberapa kunci penyelesaiannya.

Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Senin 23 Desember 2024 itu, Elen Setiadi mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu sudah rapat membahas persoalan ini.

Di hadapan peserta rapat, Elen mengatakan bahwa hal yang pertama harus ditegaskan itu adalah selesaikan regulasinya.

Untuk diketahui, rapat tersebut antara lain dihadiri Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlepi, Forkopimda Muba, Kepala OPD Sumsel bersama Kepala OPD Muba terkait, Presiden Direktur PT Hindoli Syaipul serta pihak lainnya.

Menurut Pj Gubernur Elen Setiadi, bagaimanapun juga langkah-langkah penyelesaian harus memiliki dasar hukum yang kuat.

"Empat bulan yang lalu sudah kita bicarakan ini, Satgas kita tertibkan lagi, nanti kita bicarakan lagi dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam," tuturnya.

Elen mengemukakan jika melakukan tindakan maka harus diperhitungkan dengan baik yang difokuskan dalam menyelesaikan ilegalnya.

Di mana kata dia, letak permasalahannya berada di PT Hindoli.

"Kita bicara menyelesaikan persoalan illegal drilling, dalam konteks bukan membela PT Hindoli tapi menyelesaikan ilegal drilingnya, yang mau tidak mau harus ada penegakan hukum," tegasnya

pj gubernur sumsel sebut kunci penyelesaian mengurai benang kusut illegal drilling pada lahan hgu pt hindoli                            palembang, koranpalpres.com – lagi-lagi penyelesaian praktik illegal drilling di atas lahan hak guna usaha (hgu) milik pt hindoli menyita perhatian pemerintah.
saat memimpin rapat lanjutan membahas hal tersebut, penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) elen setiadi menegaskan beberapa kunci penyelesaiannya.
dalam rapat yang berlangsung di hotel santika premiere bandara palembang, senin 23 desember 2024 itu, elen setiadi mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu sudah rapat membahas persoalan ini. 
di hadapan peserta rapat, elen mengatakan bahwa hal yang pertama harus ditegaskan itu adalah selesaikan regulasinya.
baca juga:pimpin apel gelar pasukan operasi lilin musi 2024, pj gubernur sumsel sampaikan amanat kapolri, apa kira-kira?
baca juga:pj gubernur sumsel puji forkopimda dan lembaga yang sudah luar biasa mendukung pengendalian inflasi 
untuk diketahui, rapat tersebut antara lain dihadiri pj bupati musi banyuasin (muba) sandi fahlepi, forkopimda muba, kepala opd sumsel bersama kepala opd muba terkait, presiden direktur pt hindoli syaipul serta pihak lainnya.
menurut pj gubernur elen setiadi, bagaimanapun juga langkah-langkah penyelesaian harus memiliki dasar hukum yang kuat. 
"empat bulan yang lalu sudah kita bicarakan ini, satgas kita tertibkan lagi, nanti kita bicarakan lagi dengan pak kapolda dan pak pangdam," tuturnya.
elen mengemukakan jika melakukan tindakan maka harus diperhitungkan dengan baik yang difokuskan dalam menyelesaikan ilegalnya. 
baca juga:ga mau kecolongan! pj gubernur sumsel ingatkan tpid waspadai kenaikan harga pangan jelang nataru
baca juga:ini strategi jitu pj gubernur sumsel untuk memastikan stok pangan tetap aman jelang nataru 
di mana kata dia, letak permasalahannya berada di pt hindoli.
"kita bicara menyelesaikan persoalan illegal drilling, dalam konteks bukan membela pt hindoli tapi menyelesaikan ilegal drilingnya, yang mau tidak mau harus ada penegakan hukum," tegasnya  
selain itu masih ujar elen, dalam upaya penertiban ini terkait waktu harus dipertimbangkan dengan baik. 
termasuk hal pembiayaan mau tidak mau harus ditanggung pemerintah, dan dukungan dari pihak lain perlu juga. 
baca juga:pemkab muba siap dukung penyusunan perpres tata kelola ilegal drilling
baca juga:buset! satgas penanggulangan ilegal drilling dan illegal refinery libatkan 50 satuan kerja
"yang harus kita cegah melakukan tindakan hukum dan lainnya, perlu pendampingan masyarakat, terus kita lakukan langkah-langkah yang lain," tukasnya.
sementara itu, pj bupati muba sandi pahlevi mengatakan persoalan illegal drilling tidak pernah berhenti dan ini menjadi masalah yang terus berlarut-larut di lahan hgu pt hindoli.
sandi menyampaikan, aktifitas illegal drilling yang terjadi di desa tanjung dalam, kecamatan keluang, kabupaten muba telah mengganggu aktifitas kegiatan perkebunan dan merusak lingkungan hingga terjadi kebakaran.
"kita (pemkab muba) bersama forkopimda telah melakukan upaya maksimal, termasuk beberapa upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal drilling pada lahan hgu pt hindoli," cetusnya.
baca juga:ini harapan kapolda sumsel dalam puncak hari bhayangkara mengenai ilegal drilling di muba
baca juga:susahnya atasi illegal drilling, pj gubernur elen setiadi punya 3 solusi jitu penanganan, coba tebak!
sandi mengakui memang ada hambatan dalam penanganan illegal drilling di masyarakat pemilik sumur yang berada di dalam pt hgu.
di mana mereka melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pt hindoli dan polsek keluang.  
"akibat illegal drilling banyak sawit yang mati, biota-biota dan terjadi pencemaran lingkungan yang luar biasa," ungkapnya.
sandi mengatakan, pihak pt hindoli menyampaikan terkait kondisi sumur minyak ilegal drilling di lahan hgu mereka yaitu kurang lebih sebanyak 219 titik.
baca juga:tancap gas! subsatgas gakkum illegal drilling dan illegal refinery selamatkan kerugian negera, ini nilainya
baca juga:resmi ditandatangani, inilah respons cepat kapolda sumsel atasi illegal drilling dan illegal refinery
"beberapa langkah juga sudah dilakukan dengan peninjauan bersama dengan tim gabungan forkopimda pemkab muba dan pt hindoli," cetusnya.
sandi meminta dukungan dan bantuan dari pemprov sumsel bersama forkopimda sumsel untuk penertiban illegal drilling ini. 
"kami harap dukungan dari pemprov sumsel dan forkopimda sumsel untuk illegal drilling ini," pungkasnya.