Terima LHP dari BPK, Pemkot Pagaralam Berharap Hasil Akhir Bisa Pertahankan WTPTahun Ini

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Senin , 20 Jan 2025 - 14:07

Pj Wako menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Sumsel-Humas Protokol Pagaralam-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Penjabat (Pj) Walikota Pagaralam, Nelson Firdaus bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Pagaralam, Syahrol Efendi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, terkait Pemeriksaan APBD Tahun 2024. Setelah ini Pemkot berharap dapat pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

Pj. Walikota Pagar Alam Nelson Firdaus dan Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam Syahrol Efendi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan APBD Tahun 2024 tersebut.

Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, pada Jum’at (17/1) lalu. Pada saat bersamaan juga mencakup penyerahan LHP untuk Kabupaten Musi Rawas dan PT Jakabaring Sport City.

Seperti dikemukakan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Andri Yogama dalam sambutannya, bahwa tujuan utama dari penyerahan LHP ini adalah agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti hasil temuan yang didapat selama pemeriksaan.

“Kami berharap agar hasil temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran daerah,” ujar Andri Yogama.

Dilansir dari laman resmi media sosial Pemkot Pagaralam, dalam kesempatan tersebut Pj Walikota Pagaralam, Nelson Firdaus mengucapkan terimakasih atas kerja keras tim pemeriksa BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional.

“Kami menyambut baik laporan yang diberikan, ini menjadi bimbingan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Pagaralam untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pekerjaan dan belanja daerah,” kata Pj Wako Nelson Firdaus.

Pj Walikota juga mengharapkan agar dalam pemeriksaan selanjutnya Pemkot Pagaralam dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi standar tertinggi dalam laporan keuangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, agar ke depannya bisa mencapai hasil yang lebih baik,” tambah Nelson.

Penyerahan LHP ini merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah yang menjadi bagian dari upaya Pemkot Pagaralam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

terima lhp dari bpk, pemkot pagaralam berharap hasil akhir bisa pertahankan wtptahun ini                            palembang, koranpalpres.com – penjabat (pj) walikota pagaralam, nelson firdaus bersama wakil ketua ii dprd kota pagaralam, syahrol efendi menerima laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sumatera selatan, terkait pemeriksaan apbd tahun 2024. setelah ini pemkot berharap dapat pertahankan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) tahun ini.
pj. walikota pagar alam nelson firdaus dan wakil ketua ii dprd kota pagar alam syahrol efendi menerima laporan hasil pemeriksaan bpk atas pemeriksaan apbd tahun 2024 tersebut.
penyerahan lhp tersebut berlangsung di gedung bpk ri perwakilan sumatera selatan, pada jum’at (17/1) lalu.  pada saat bersamaan juga mencakup penyerahan lhp untuk kabupaten musi rawas dan pt jakabaring sport city.
seperti dikemukakan kepala bpk ri perwakilan sumatera selatan, andri yogama dalam sambutannya, bahwa tujuan utama dari penyerahan lhp ini adalah agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil temuan yang didapat selama pemeriksaan.
baca juga:9 tahun pertahankan opini wtp, ipm kabupaten ini masih bertengger di posisi pertama sumsel, apa rahasianya?
baca juga:buktikan komitmen tata kelola keuangan, bupati oku timur berhasil raih wtp 12 kali berturut-turut
“kami berharap agar hasil temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran daerah,” ujar andri yogama.
dilansir dari laman resmi media sosial pemkot pagaralam, dalam kesempatan tersebut pj walikota pagaralam, nelson firdaus mengucapkan terimakasih atas kerja keras tim pemeriksa bpk ri yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional.
“kami menyambut baik laporan yang diberikan, ini menjadi bimbingan bagi seluruh jajaran pemerintah kota pagaralam untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pekerjaan dan belanja daerah,” kata pj wako nelson firdaus.
pj walikota juga mengharapkan agar dalam pemeriksaan selanjutnya pemkot pagaralam dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (wtp), yang menjadi standar tertinggi dalam laporan keuangan daerah.
baca juga:dprd apresiasi bupati oku timur atas diraihnya opini wtp oleh bpk perwakilan sumsel 
baca juga:raih wtp kembali, perencanaan terbaik ppd tingkat sumsel dan program lainnya terus berjalan
“kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, agar ke depannya bisa mencapai hasil yang lebih baik,” tambah nelson.
penyerahan lhp ini merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah yang menjadi bagian dari upaya pemkot pagaralam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
diketahui pada 2023 lalu opini badan pemeriksa keuangan (bpk) atas kinerja keuangan pagaralam tidak memberikan opini wajartanpa pengecualian (wtp) kepada pemkot pagaralam atas laporan keuangan tahun 2022, 
namun, pada tahun 2024 pagaralam berhasil kembali mendapatkan opini wtp tersebut.
baca juga:pagaralam kembali raih opini wtp dari bpk setelah tahun lalu terlepas
baca juga:mantap! pemkab ogan ilir raih opini wtp dari bpk-ri
dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 lalu dalam kegiatan tersebut kota pagar alam berhasil meraih kembali predikat opini wtp (wajar tanpa pengecualian).
opini ini diperoleh menandakan sistem akuntasi, pencatatan dan tata kelola pemerintahan sudah benar. 
“namun yang harus terus kita lakukan bersama-sama adalah menjaga agar tata kelola itu lebih baik lagi dan penghargaan wtp ini harus kita dapatkan terus  setiap tahunnya,” pesan pj walikota.
diketahui kota pagaralam setelah tahun 2023 lalu  gagal, sebetulnya selama 8 kali berturut-turut kota pagaralam berhasil mendapatkan opini wtp. 
baca juga:komitmen ratu dewa tingkatkan pengelolaan keuangan dengan baik, pemkot palembang raih wtp dari bpk ri sumsel
baca juga:bikin bangga! pemprov sumsel raih predikat opini wtp 10 kali berturut-turut dari bpk ri
sayangnya pada 2023, opini wtp tersebut terlepas dan tidak didapatkan kembali. namun beruntung pada 2024 lalu diperoleh kembali.
pj wako mengatakan dan berharap ke depannya kepada kepala opd di lingkungan pemkot pagaralam untuk terus meningkatkan akuntabilitasnya, selain itu pelayanan kepada masyarakat harus terus meningkat pula.
opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk bukanlah sembarang prestasi. wtp merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan apbd.
wtp itu tidak melulu sebuah prestasi. wtp itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan apbn, kewajiban pemangku kebijakan di daerah menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.
karena itu sangat penting menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting adalah mewujudkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.