PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Kerja sama terkait pengembangan komoditas padi dan cabai yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) kedua daerah tentang pengendalian inflasi di Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Minggu 10 Desember 2023. 

Adapun penandatanganan PKS dilakukan oleh OPD terkait yang disaksikan langsung oleh Pj Bupati Muara Enim, Dr H Ahmad Rizali, MA, dan Pj Bupati Banyuasin, H Hani Syopiar Rustam, SH.

Kerja sama ini meliputi tiga hal yakni Pengembangan Komoditas Padi dan Cabai, Penyediaan dan Pendistribusian Kebutuhan Pangan Pokok Cabai, serta Pemanfaatan Mesin Penggiling dan Pengering Padi. 

BACA JUGA:Bertemu PM Norwegia, Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama Lingkungan Hidup hingga Situasi di Gaza

BACA JUGA:Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023

Dalam keterangannya, Pj Bupati mengungkapkan, kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Muara Enim dan Pemkab Banyuasin. 

Dirinya menilai kerja sama ini sangat penting dan strategis dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang ada demi meningkatkan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.

Terlebih Kabupaten Banyuasin adalah daerah panghasil beras nomor 4 nasional sedangkan Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar di Sumatera Selatan. 

Sementara Pj Bupati Banyuasin yang turut didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir Irwin Ibrahim, ST, MM, M.BA, IPU, ASEAN, Eng menambahkan, Pemkab Banyuasin siap saling mendukung mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:Kembangkan Kapasitas SDM Usaha Mikro, Gandeng Kemenkop UKM Untuk Kerja Sama Ini

BACA JUGA:Pj Walikota-Kapolrestabes Palembang Sepakat Tandatangani Kerja Sama Ini

Baik di Kabupaten Muara Enim maupun di Kabupaten Banyuasin. 

Dirinya pun siap membalas kunjungan kerja Kabupaten Muara Enim untuk meninjau perkebunan cabai, bawang putih hingga kopi dalam upaya pengendalian inflasi daerah