PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, daerah pemilihan (Dapil) 3 bertatap muka sekaligus menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian dibawa kedalam rapat paripurna reses.

Perwakilan Pendidikan dan pengurus Pramuka Kecamatan Mulak Ulu, Prayitno mengatakan, untuk pembangunan gedung Kwaran kini telah rampung dan menjadi kebanggaan tersendiri, berkat hasil aspirasi yang kemudian dikerjakan.

"Terkait pembangunan sekretariat Kwaran atas infrastruktur, tapi ada masih yang kurang yakni moubiler kursi dan meja masih kosong," terangnya, Kamis 14 Desember 2023.

Ditambahkannya, untuk satu bangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Muara Tiga, yang mana, kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali terutama sekali atap bocor dan berjatuhan.

BACA JUGA:Reses Dapil II DPRD Palembang Tampung Keluhan Warga, Ini Yang Mendominasi Di Tiga Kecamatan

BACA JUGA:Analisis Terjadinya Inflasi: Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi

"Apalagi, sudah 9 tahun belum dibangun, atap bocor dan banyak berjatuhan, bahkan sudah ada survey dari dinas pendidikan tapi belum ada realisasinya," tutup dia.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Gedung Agung, Juhani Karyanto SIP menuturkan, supaya pada tahun anggaran 2024 hingga 2029 agar diusulkan pembukaan jalan penghubung, dari Desa Gedung Agung, Tanjung Beringin tembus Tanjung Kurung Ilir sudah dibuka.

Pun ada tanah longsoran sepanjang lebih kurang 1 KM.

"Akan tetapi, untuk sarana penunjang yang diperlukan adalah jembatan 4 unit dan platduiker 8 buah," sebut dirinya.

BACA JUGA:Arisa Lahari Serap Aspirasi Rakyat di 5 Desa, dan 6 Anggota DPRD Banyuasin Dapil IV Reses Secara Terpisah

BACA JUGA:Reses Tahap III Tahun 2023 Dapil VI DPRD Sumsel, Rizal Kenedi Berupaya Penuhi Aspirasi Warga

Kemudian, masih katanya, akses jalan dari Karang Endah ke Tunggul Bute lebih kurang berjarak 12 kilometer (KM), yang keadaannya tidak dalam baik-baik saja. namun, perbaikan dari perusahaan tidak dibangun.

"Hanya beberapa kilometer saja dikerjakan perusahaan. Sehingga masyarakat kecewa dengan akses rusak dari aktifitas perusahaan yang ada," terangnya.