Kajari Lahat dan Dandim Lahat Pimpin Tim Satgas PKH, Apa Itu?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 12 Mar 2025 - 12:28

Kajari Lahat Toto Roedianto, S.Sos., S.H., M.H dan Dandim Lahat Letkol Inf Asis Kamaruddin memimpin Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kabupaten Lahat.--Humas Kejati Sumsel

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat Toto Roedianto, S.Sos., S.H., M.H dan Dandim Lahat Letkol Inf Asis Kamaruddin memimpin Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kabupaten Lahat, Senin 10 Maret 2025.

Hal ini untuk melakukan pengambil alihan lahan yang berada di wilayah kawasan hutan yang digunakan tanpa izin.

Pengambil alihan lahan ini dilakukan dengan pemasangan plang di lahan perkebunan sawit di area PT. Perusahaan Perkebunan (PP) London Sumatera Tbk dan PT. Bumi Sawit Permai.

"Dengan luas total 647,11 ha yang mana kedua perusahaan tersebut telah menyetujui untuk menyerahkan lahan melalui Direksi Perusahaan yang sudah diklarifikasi sebelumnya," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Zit Muttaqin, S.H., M.H.

Selain itu Satgas PKH juga melakukan peninjauan langsung dan verifikasi terhadap lahan seluas 6,18 ha yang masih dikuasai oleh pihak lain.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut dan menguasai kembali keseluruhan lahan yang tidak memenuhi standar legalitas.

"Satgas yang terdiri dari Instansi Kejaksaan RI, Kepolisian RI, TNI, dan Lembaga," katanya.

Terkait ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan hutan di Indonesia.

Satgas ini memiliki 3 tugas utama, yaitu penagihan denda administratif dan menindak pihak yang melanggar aturan dengan pemberian sanksi denda.

Ke-2 penguasaan kembali kawasan hutan dan mengembalikan lahan yang digunakan secara ilegal ke dalam pengelolaan negara.

kajari lahat dan dandim lahat pimpin tim satgas pkh, apa itu?                            lahat, koranpalpres.com - kepala kejaksaan negeri (kajari) lahat toto roedianto, s.sos., s.h., m.h dan dandim lahat letkol inf asis kamaruddin memimpin tim satgas penertiban kawasan hutan (pkh) kabupaten lahat, senin 10 maret 2025.
hal ini untuk melakukan pengambil alihan lahan yang berada di wilayah kawasan hutan yang digunakan tanpa izin. 
pengambil alihan lahan ini dilakukan dengan pemasangan plang di lahan perkebunan sawit di area pt. perusahaan perkebunan (pp) london sumatera tbk dan pt. bumi sawit permai.
"dengan luas total 647,11 ha yang mana kedua perusahaan tersebut telah menyetujui untuk menyerahkan lahan melalui direksi perusahaan yang sudah diklarifikasi sebelumnya," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h. 
baca juga:kejari lahat terima penitipan uang pengganti kerugian keuangan negara, apa kasusnya
baca juga:demi kepentingan penyidikan, kejari lahat lakukan penggeledahan, kasus apa dan dimana?
selain itu satgas pkh juga melakukan peninjauan langsung dan verifikasi terhadap lahan seluas 6,18 ha yang masih dikuasai oleh pihak lain. 
hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 110b undang-undang cipta kerja yang mengamanatkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut dan menguasai kembali keseluruhan lahan yang tidak memenuhi standar legalitas.
"satgas yang terdiri dari instansi kejaksaan ri, kepolisian ri, tni, dan lembaga," katanya. 
terkait ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 5 tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan perlindungan kawasan hutan di indonesia. 
baca juga:breaking news! kejari lahat geledah kantor dpmdes dan sita barang bukti, ini penampakannya 
baca juga:keren! kejari lahat terima penghargaan dari kpknl, terkait apa?
satgas ini memiliki 3 tugas utama, yaitu penagihan denda administratif dan menindak pihak yang melanggar aturan dengan pemberian sanksi denda. 
ke-2 penguasaan kembali kawasan hutan dan mengembalikan lahan yang digunakan secara ilegal ke dalam pengelolaan negara. 
serta ketiga pemulihan aset hutan dengan mengelola kembali kawasan hutan yang telah ditertibkan.
"satgas pkh bekerja di bawah koordinasi langsung presiden ri dengan sistem kerja yang terintegrasi bersama berbagai kelompok kerja (pokja)," jelasnya. 
baca juga:sebanyak 4 orang operator desa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kejari lahat, kasus apa?
baca juga:skk dari inspektorat, kejari lahat kejar kewajiban pembayaran rp 4,8 miliar
di antaranya pokja database yang mengumpulkan dan memverifikasi data perkebunan sawit dalam kawasan hutan, pokja identifikasi dan verifikasi yang mengklarifikasi kepemilikan lahan dan menilai potensi gangguan keamanan.
pokja keamanan dan ketertiban yang melakukan operasi intelijen, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, pokja penegakan hukum yang bertindak jika ditemukan pelanggaran untuk menguasai kembali lahan atas nama pemerintah.
serta pokja pemulihan aset yang bertugas mengelola kembali kawasan hutan yang telah dikembalikan ke negara.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"