Pemberitaan Perpol Nomor 3 Tahun 2025, Begini Kata Kepala Divisi Humas Polri

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 05 Apr 2025 - 14:21

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menerangkan terkait pemberitaan yang mengaitkan Perpol Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan SKK bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia.--Bidhumas Polda Sumsel

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Terkait pemberitaan yang mengaitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa pernyataan yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa SKK menjadi kewajiban bagi jurnalis asing.

Hal ini, menurut Irjen Pol Sandi, maka perlu dijelaskan substansi dari Perpol nomor 3 tahun 2025 tersebut.

Irjen Pol Sandi menjelaskan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Keimigrasian No. 63 Tahun 2024.

“Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik,” ujar Irjen Sandi, Sabtu 5 April 2025.

Irjen Pol Sandi juga mengungkapkan bahwa Perpol ini dibuat dengan berlandaskan upaya preemptif dan preventif dari kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA.

Hal ini dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Huruf a, yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.

Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa penerbitan SKK itu wajib bagi wartawan asing, Irjen Sandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi Perpol.

“Perlu diluruskan bahwa dalam Pasal 8 (1) disebutkan, penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika tidak ada permintaan dari penjamin, SKK tidak bisa diterbitkan.

pemberitaan perpol nomor 3 tahun 2025, begini kata kepala divisi humas polri                            jakarta, koranpalpres.com - terkait pemberitaan yang mengaitkan peraturan kepolisian (perpol) nomor 3 tahun 2025 tentang penerbitan surat keterangan kepolisian (skk) bagi wartawan asing yang bertugas di indonesia. 
kepala divisi humas polri, irjen pol sandi nugroho mengatakan, bahwa pernyataan yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa skk menjadi kewajiban bagi jurnalis asing. 
hal ini, menurut irjen pol sandi, maka perlu dijelaskan substansi dari perpol nomor 3 tahun 2025 tersebut.
irjen pol sandi menjelaskan bahwa perpol no. 3 tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi undang-undang keimigrasian no. 63 tahun 2024. 
baca juga:wah! mitra bidhumas polda sumsel ini dapat paket sembako dari yayasan kemala bhayangkari, siapa mereka?
baca juga:beginilah suasana keseruan open house di rumah dinas kapolda sumsel
“perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara asing (wna), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik,” ujar irjen sandi, sabtu 5 april 2025.
irjen pol sandi juga mengungkapkan bahwa perpol ini dibuat dengan berlandaskan upaya preemptif dan preventif dari kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap wna. 
hal ini dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 huruf a, yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.
terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa penerbitan skk itu wajib bagi wartawan asing, irjen sandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi perpol.
baca juga:para pejabat polda sumsel datangi griya agung, acara apa?
baca juga:malam takbiran idul fitri, ini dilakukan kapolda sumsel bersama forkopimda
“perlu diluruskan bahwa dalam pasal 8 (1) disebutkan, penerbitan surat keterangan kepolisian (skk) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) huruf b diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin,” jelasnya.
ia juga menambahkan bahwa jika tidak ada permintaan dari penjamin, skk tidak bisa diterbitkan. 
“skk tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing. tanpa skk, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di indonesia selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata irjen pol sandi.
dengan demikian, pemberitaan yang menggunakan kata “wajib” dalam konteks ini, menurutnya, sangat tidak tepat, karena dalam perpol tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan skk itu bersifat wajib. skk diterbitkan hanya jika ada permintaan dari penjamin.
baca juga:jenderal bintang 1 di polda sumsel ini resmi tutup taklimat akhir audit kinerja itwasda, siapa
baca juga:polda sumsel gelar acara kenal pamit pju dan kasatwil jajaran, ini pesan kapolda
sebagai contoh, irjen pol sandi menjelaskan bahwa jika seorang jurnalis asing akan melakukan kegiatan di wilayah yang rawan konflik, penjamin dapat mengajukan permintaan skk kepada polri dan juga meminta perlindungan karena bertugas di wilayah yang rawan konflik.
“jadi, yang berhubungan langsung dengan polri dalam penerbitan skk ini adalah pihak penjamin, bukan wna atau jurnalis asingnya,” tegasnya.
pernyataan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik, terutama kalangan jurnalis asing yang akan bertugas di indonesia, terkait prosedur dan regulasi yang berlaku dalam rangka menjaga keselamatan dan kelancaran tugas jurnalistik mereka.
"dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"