PRABUMULIH, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar forum konsultasi publik.

Hal ini sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2026.

Kegiatan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Walikota pada Selasa, 15 April 2025, dan dihadiri langsung oleh Walikota Prabumulih H Arlan, Wakil Walikota Franky Nasril SKom MM, serta perwakilan dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD H Deni Victoria SH MSi, seluruh kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat. 

Dalam sambutannya, Walikota H Arlan menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, guna memastikan arah pembangunan kota selaras dengan program nasional dan provinsi.

BACA JUGA:Bupati OKU Timur Buka Musrenbang RKPD, Harap Selaras dengan Visi Presiden

BACA JUGA:Akses Utama Tiga Kelurahan Memprihatinkan, Usulan ke Musrenbang Harus Mampu Tampung Usulan Warga

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menjamin agar rencana pembangunan yang disusun tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah," ujar Arlan.

Ia menegaskan bahwa program-program unggulan yang merupakan bagian dari visi dan misi saat kampanye Pilkada akan dijadikan prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.

"Semua program yang telah kami janjikan kepada masyarakat akan dituangkan dan diperjuangkan dalam Musrenbang ini," tegasnya.

Program-program prioritas tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesejahteraan sosial, hingga pendidikan.

BACA JUGA:Buka Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, Pj Bupati Tekankan 4 Prioritas Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Pj Walikota Buka Musrenbang RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 Bebas RTLH

Diantaranya adalah pengolahan lahan pertanian secara gratis, pemberian bantuan bibit dan benih, serta peningkatan insentif untuk pekerja sosial.