PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Semangat kebangsaan dan kepemudaan menggema di Griya Agung Palembang, Jumat (2/5) malam, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tahun 2025.

Acara ini menjadi momentum strategis bagi mahasiswa muslim Indonesia untuk menunjukkan peran aktifnya dalam pembangunan bangsa.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, turut hadir bersama sejumlah tokoh penting Sumatera Selatan, termasuk Gubernur Sumsel, H Herman Deru yang secara langsung membuka Rakornas, serta Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya atas eksistensi dan kontribusi KAMMI dalam kehidupan kemahasiswaan maupun kebangsaan.

BACA JUGA:Amanat Penting Gubernur Herman Deru kepada KAMMI, Persiapkan Generasi Muda Menyongsong Indonesia Emas 2045

BACA JUGA:Tingkatkan Taqwa dan Perkuat Karakter, KAMMI Muba Adakan Kegiatan Daurah Qur'an

Ia berharap organisasi ini dapat terus melahirkan kader-kader muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas tinggi.

"KAMMI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas dan idealisme generasi muda di tengah tantangan zaman," ujarnya.

Sementara itu, kehadiran Sekda Aprizal Hasyim menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung gerakan mahasiswa yang positif dan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa.

"Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan seperti ini. Semoga Rakornas ini melahirkan ide dan solusi untuk kemajuan daerah dan bangsa," kata Aprizal.

BACA JUGA:Hadiri Deklarasi KA KAMMI, Bupati Lahat Terpilih Bursah Zarnubi Berpesan Hal Ini kepada Pengurus

BACA JUGA:Peringati Hardiknas dengan Pakaian Adat, Sekda Palembang Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas

KAMMI yang lahir di masa reformasi pada 29 Maret 1998 di Malang, dikenal sebagai organisasi mahasiswa Islam yang aktif di berbagai perguruan tinggi dan memiliki jaringan nasional yang kuat.

Dengan semangat keislaman dan keindonesiaan, KAMMI diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat.