Pengadilan Negeri Palembang Gelar Sidang Pembacaan Tuntutan, Tentang Apa

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 09 May 2025 - 13:06

Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejari Lahat melaksanakan sidang 2 perkara korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa.--Kurniawan/Koranpalpres.Com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat melaksanakan sidang 2 perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa dengan agenda pembacaan tuntutan, Selasa 7 Mei 2025.

Sidang pertama yaitu pembacaan tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Pandan Arang Tahun Anggaran 2021.

"Dalam perkara ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa A Kepala Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Rio Purnama, S.H., M.H.

Yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar terdakwa A dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 subsider 6 bulan kurungan," terangnya.

Penuntut Umum juga menuntut agar uang yang telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp287.660.000 diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

Serta uang titipan sejumlah Rp4.884.626 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

"Penuntut Umum berpendapat itikad baik terdakwa A yang telah mengembalikan kerugian negara melalui penyetoran uang ke rekening kas desa," akunya.

pengadilan negeri palembang gelar sidang pembacaan tuntutan, tentang apa                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri palembang kelas ia khusus, tim penuntut umum kejaksaan negeri lahat melaksanakan sidang 2 perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa dengan agenda pembacaan tuntutan, selasa 7 mei 2025. 
sidang pertama yaitu pembacaan tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pandan arang tahun anggaran 2021. 
"dalam perkara ini penuntut umum berpendapat terdakwa a kepala desa pandan arang kecamatan kikim selatan," ujar kasi intel kejari lahat, rio purnama, s.h., m.h.
yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
baca juga:sebanyak 3 orang tersangka dilakukan penyerahan bersama barang bukti di kejati sumsel, kasus apa?
baca juga:kasi penkum kejati sumsel datangi smkn 4 palembang, giat apa
sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
"oleh karena itu penuntut umum menuntut agar terdakwa a dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar rp50.000.000 subsider 6 bulan kurungan," terangnya. 
penuntut umum juga menuntut agar uang yang telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar rp287.660.000 diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.
baca juga:kembali penyidik kejati sumsel lakukan pemeriksaan saksi kasus pasar cinde, siapa mereka?
baca juga:kejati sumsel terima penyerahan tersangka dan barang bukti, dari siapa?
serta uang titipan sejumlah rp4.884.626 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara. 
"penuntut umum berpendapat itikad baik terdakwa a yang telah mengembalikan kerugian negara melalui penyetoran uang ke rekening kas desa," akunya.
angkanya sebesar rp287.660.000 dan telah menitipkan uang titipan sebagai uang pengganti kerugian negara sebesar rp4.884.626 menjadi salah satu hal yang meringankan dalam tuntutan.
selanjutnya sidang kedua yaitu pembacaan tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pulau panggung tahun anggaran 2019. 
baca juga:kasus pasar cinde palembang, giliran pejabat ini dipanggil kejati sumsel, siapa dia
baca juga:wah! ada seleksi penerimaan calon anggota kamdal kejati sumsel, seperti apa?
dalam perkara ini penuntut umum berpendapat terdakwa ir kepala desa pulau panggung kecamatan pajar bulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar pasal 3  jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. oleh karena itu penuntut umum menuntut agar terdakwa ir dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar rp50.000.000 subsider 6 bulan kurungan. 
baca juga:wakajati ikuti ekspose rj dari 2 kejari di wilayah kejati sumsel, siapa mereka?
baca juga:kejari banyuasin sambangi posko perwakilan kejati sumsel di pelabuhan taa, apa tujuannya
penuntut umum juga menuntut agar terdakwa ir membayar uang pengganti sebesar rp519.612.200 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda milik terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
"dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"