Kasus PMI Palembang, Kuasa Hukum: Adanya Dugaan Dikriminalisasi Terhadap Kliennya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 26 May 2025 - 14:35

Kasus PMI Palembang yang membuat mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya Dedi Sipriyanto diduga adanya Dikriminalisasi oleh oknum tidak bertanggung jawab, hal ini dikatakan kuasa huhumnya Grees Selly, S.H., M.H.--Kurniawan/Koranpalpres.Com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kasus Palang Merah Indonesia (PMI) Palembang yang membuat mantan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya yang merupakan anggota DPRD Palembang Dedi Sipriyanto diduga adanya Dikriminalisasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Bahkan juga adanya dugaan hal itu dilakukan elite politik partai tertentu dalam Pilkada Serentak 2024 lalu.

Kuasa Hukum Fitrianti Agustinda dan Dedi Sipriyanto dari Kantor Hukum Grees Selly and Associate, Grees Selly, S.H., M.H mengatakan, bahwa adanya dugaan dikriminalisasi ang terjadi pada kliennya.

Dalam kasus PMI Palembang, hal ini tidak seharusnya masuk dalam ranah hukum. Bahkan juga menjadi kasus dugaan korupsi.

"Kita tegaskan bahwa PMI ini bukan Lembaga Negara tapi sebuah organisasi yang berdiri sendiri," ujarnya, Senin 26 Mei 2025.

Sehingga bila adanya pelanggaran yang terjadi harus dilakukan auditor internal yang mengambil Tindakan dan bukan pihak dari Kejaksaan.

"Seperti yang dialami klien kita dipanggil dan langsung ditangkap, usai kliennya dipanggil sebagai saksi," katanya.

Ia menerangkan, bahwa Dana Unit Donor Darah (UDD) ini bukan bersumber dari uang negara baik APBD dan APBN ataupun adanya kerugian yang dialami negara.

"Buntut dari kasus ini klien kita ditetapkan tersangka tanpa adanya bukti yang tidak jelas seberapa kerugian negara oleh penyidik," ungkapnya.

Ini tidak jelas, karena bila tidak ada nominalnya ini bukan kasus korupsi. Tidak hanya itu, dana hibah ini bukan bersumber dari uang negara.

kasus pmi palembang, kuasa hukum: adanya dugaan dikriminalisasi terhadap kliennya                            palembang, koranpalpres.com - kasus palang merah indonesia (pmi) palembang yang membuat mantan wakil wali kota (wawako) palembang fitrianti agustinda dan suaminya yang merupakan anggota dprd palembang dedi sipriyanto diduga adanya dikriminalisasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
bahkan juga adanya dugaan hal itu dilakukan elite politik partai tertentu dalam pilkada serentak 2024 lalu.
kuasa hukum fitrianti agustinda dan dedi sipriyanto dari kantor hukum grees selly and associate, grees selly, s.h., m.h mengatakan, bahwa adanya dugaan dikriminalisasi ang terjadi pada kliennya.
dalam kasus pmi palembang, hal ini tidak seharusnya masuk dalam ranah hukum. bahkan juga menjadi kasus dugaan korupsi.
baca juga:aturan spmb sd 2025, ternyata anak usia di bawah 6 tahun bisa daftar ini syaratnya
baca juga:ringkus pelaku penyalahgunaan narkoba, ini barang bukti didapatkan satgas yonif 144 jaya yudha
"kita tegaskan bahwa pmi ini bukan lembaga negara tapi sebuah organisasi yang berdiri sendiri," ujarnya, senin 26 mei 2025.
sehingga bila adanya pelanggaran yang terjadi harus dilakukan auditor internal yang mengambil tindakan dan bukan pihak dari kejaksaan.
"seperti yang dialami klien kita dipanggil dan langsung ditangkap, usai kliennya dipanggil sebagai saksi," katanya.
ia menerangkan, bahwa dana unit donor darah (udd) ini bukan bersumber dari uang negara baik apbd dan apbn ataupun adanya kerugian yang dialami negara.
baca juga:persiapan masa pensiun, ratusan personel polda sumsel dan jajaran ikuti pembekalan, berapa pesertanya
baca juga:gerbang kesuksesan! 5 universitas terbaik di lampung, pilihan bijak untuk masa depan
"buntut dari kasus ini klien kita ditetapkan tersangka tanpa adanya bukti yang tidak jelas seberapa kerugian negara oleh penyidik," ungkapnya.
ini tidak jelas, karena bila tidak ada nominalnya ini bukan kasus korupsi. tidak hanya itu, dana hibah ini bukan bersumber dari uang negara.
bila adanya masalah di dalam pmi palembang, harusnya audit internal melakukan peneguran dan tidak langsung masuk ranah hukum untuk masalah ini.
"hal ini bisa masuk dalam ranah hukum bila sudah dilakukan peneguran, bahkan tidak adanya etika baik sehingga pihak audit internal ini melaporkan ke pihak berwajib," terangnya.
baca juga:subdit gasum ditsamapta polda sumsel gelar patroli pagi, berikut tujuannya
baca juga:sat samapta polres muba patroli kryd di wilayah hukumnya, ini tujuannya
pihaknya masih sangat binggung karena kasus ini sendiri merupakan kasus internal di dalam pmi palembang tapi kejaksaan ini melakukan pemeriksaan hingga menetapkan kliennya tersangka.
sehingga terlihat sangat jelas bahwa ke-2 kliennya ini mendapatkan dikriminalisasi. "saya sendiri memang bukan orang yang paham dengan politik tapi di bidang hukum," bebernya.
tapi kalua melihat sikap tindakan yang dilakukan kliennya selama 2 periode menjadi wawako palembang tidak ada musuh.
bahkan bisa dilihat juga dalam persidangan praperadilan yang dilakukan, ada puluhan emak-emak yang dating untuk memberikan dukungan.
baca juga:7 strategi menabung dp rumah buat milenial kekinian yang sibuk tapi gak mau nunda mimpi punya rumah!
baca juga:anti jamur! 7 merk cat tembok rumah minimalis terbaik 2025, murah berkualitas
"kita melihat klien kita ini sangat rentan adanya musuh yang berada di lingkungannya, terkecuali adanya kemungkinan dan juga dugaan musuh politik yang melakukan serangan dari elite politik tertentu," tambahnya.
apalagi salah satu kliennya merupakan ketua salah satu partai politik besar yang ada di palembang, sehingga adanya dugaan unsur menjatuhkan itu ada kemungkinan.
"kita tegaskan disini untuk kasus pmi palembang sangat jelas sekali adanya keanehan dan adanya juga kriminalisasi yang didapatkan kliennya," paparnya.
untuk itu, ia akan melakukan perjuangan terhadap kliennya dengan melakukan berbagai upaya, termasuk perlawanan dalam hukum hingga melaporkan kasus ini ke komnas ham.
baca juga:gak ada lagi drama spbu! ini 7 mobil listrik keluarga yang bikin perjalanan lebih tenang dan ramah lingkungan
baca juga:inspirasi rumah 2 lantai lagi tren 2025, modern dan estetik
"masalah ini juga akan kita laporkan ke komnas ham, dan secepatnya untuk kasus yang menimpa klien kita ini akan dilaporkan," tandasnya.