Desa Banjarsari Tidak Masuk Dalam IUP PT BGG, Kok Bisa

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Minggu , 15 Jun 2025 - 19:27

SUASANA RAKOR : Wabup Lahat, Widia Ningsih SH MH memimpin rakor antara warga Desa Banjarsari dan PT BGG, di Ops Room-Ist/koranpalpres.com-

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Persetruan masyarakat desa Banjarsari yang tak kunjung menemukan titik terang, terkait dugaan Lahan yang masuk dalam IUP PT Bumi Gema Gempita (BGG), di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.akhirnya terjawab sudah.

Terungkapnya hal tersebut setelah digelar mediasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Lahat, Widia Ningsih SH MH dipusatkan di ruang Ops Room, Rabu 11 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, selain dihadiri Wabup Lahat, Widia Ningsih SH MH, juga Plh Sekda Lahat, HM Rudi Thamrin SH MM, Polres Lahat, IPDA David SH, Anggota Intelkam, Kodim 0405/Lahat, OPD Pemkab Lahat, KTT PT BGG, M Idris, Humas PT BGG Andi, Deputi Legal, serta puluhan masyarakat Desa Banjarsari.

Kepala Desa (Kades) Banjarsari, Aldiansyah menyampaikan, masalah Lahan antara masyarakat dengan perusahaan, dalam pembebasan lahan hingga detik ini tak kunjung usai.

"Maka dari itu, kami minta pihak BPN dan DLH dari awal kami telah bersurat supaya ada kejelasan. Untuk tanah warga desa Banjarsari masuk tidak di IUP PT BGG," sebut dirinya.

Plt Kepala DPMDes Lahat, Zubhan Awali SSTP Msi mengaku, untuk sementara ini belum ada batas peta desa dan belum ada penetapan batas-batas desa di Kabupaten Lahat. "Belum ada batas-batas tersebut," ucapnya singkat.

Perwakilan dari Dinas Perwakilan ESDM Provinsi Sumsel Juansyah mengungkapkan, bahwa Desa Banjar Sari tidak masuk didalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT BGG.

"Data dari DLH Lahat tahun 2010, berdasarkan data yang masuk IUP PT BGG adalah Desa Muara Lawai, Tanjung Jambu, Prabumenang dan Gedung Agung,” ujar dirinya.

Data yang diperoleh DLH Lahat, diungkapkan Kabid IV, Siti Zaleha bahwa hal sesuai dengan surat Bupati nomor 503/194/Kep/ Pertamben 2010 tentang persetujuan peningkatan kuasa pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi.

"Revisi wilayah IUP ini memang sudah ditetapkan pada tahun tersebut," ulasnya.

desa banjarsari tidak masuk dalam iup pt bgg, kok bisa                            lahat, koranpalpres.com - persetruan masyarakat desa banjarsari yang tak kunjung menemukan titik terang, terkait dugaan lahan yang masuk dalam iup pt bumi gema gempita (bgg), di kecamatan merapi timur, kabupaten lahat.akhirnya terjawab sudah.
terungkapnya hal tersebut setelah digelar mediasi pemerintah kabupaten (pemkab) lahat, dipimpin wakil bupati (wabup) lahat, widia ningsih sh mh dipusatkan di ruang ops room, rabu 11 juni 2025.
dalam pertemuan tersebut, selain dihadiri wabup lahat, widia ningsih sh mh, juga plh sekda lahat, hm rudi thamrin sh mm, polres lahat, ipda david sh, anggota intelkam, kodim 0405/lahat, opd pemkab lahat, ktt pt bgg, m idris, humas pt bgg andi, deputi legal, serta puluhan masyarakat desa banjarsari.
kepala desa (kades) banjarsari, aldiansyah menyampaikan, masalah lahan antara masyarakat dengan perusahaan, dalam pembebasan lahan hingga detik ini tak kunjung usai.
baca juga:hut palembang ke-1342 semarak! warga dan opd tumpah ruah di lomba olahraga tradisional
baca juga:pionir mobil listrik yang masih eksis! ini kelebihan dan kekurangan nissan leaf buat yang mau move on dari bbm
"maka dari itu, kami minta pihak bpn dan dlh dari awal kami telah bersurat supaya ada kejelasan. untuk tanah warga desa banjarsari masuk tidak di iup pt bgg," sebut dirinya.
plt kepala dpmdes lahat, zubhan awali sstp msi mengaku, untuk sementara ini belum ada batas peta desa dan belum ada penetapan batas-batas desa di kabupaten lahat. "belum ada batas-batas tersebut," ucapnya singkat.
perwakilan dari dinas perwakilan esdm provinsi sumsel juansyah mengungkapkan, bahwa desa banjar sari tidak masuk didalam ijin usaha pertambangan (iup) pt bgg.
"data dari dlh lahat tahun 2010, berdasarkan data yang masuk iup pt bgg adalah desa muara lawai, tanjung jambu, prabumenang dan gedung agung,” ujar dirinya.
baca juga:ampera tourism run 2025 sukses! wamendagri puji ratu dewa sebagai penggagas event ikonik nasional
baca juga:wujudkan palembang zero stunting, ratu dewa & kartika sandra dorong gemarikan di masyarakat
data yang diperoleh dlh lahat, diungkapkan kabid iv, siti zaleha bahwa hal sesuai dengan surat bupati nomor 503/194/kep/ pertamben 2010 tentang persetujuan peningkatan kuasa pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi.
"revisi wilayah iup ini memang sudah ditetapkan pada tahun tersebut," ulasnya.
kepala teknik tambang (ktt) pt bgg, m idris menjelaskan, tahun 2008 eksplorasi pt bgg seluas 1800 hektar hanya diketahui berada di kecamatan merapi timur, lalu tahun 2010 di sk tersebut ada beberapa desa yang menjadi iup pt bgg yaitu desa muara lawai, desa tanjung jambu, desa prabu menang dan desa gedung agung.
hingga ada keributan awal, lalu, dimediasi wakil bupati drs h sukadi duadji se mm kala itu.
baca juga:ratu dewa ukir sejarah! satu-satunya wali kota di sumatera raih penghargaan akses air bersih 100 persen
baca juga:penumpang motor honda beat street meninggal di atas jembatan musi iv palembang, gara-gara ini
"pedoman yang di pegang pt bgg adalah sesuai dengan surat bupati tahun 2010 dan secara administrasi terletak di desa muara lawai dan secara kepemilikan bisa dari desa mana saja. namun, jika diluar 4 desa tersebut, maka kami menyalahi aturan," ujarnya.
sementara, wakil bupati lahat, widia ningsih sh mh mengatakan, sekiranya pihak pt bgg dalam menyelesaikan persoalan yang ada, kalau memang masyarakat memiliki bukti sertifikat, agar dapat dilakukan ganti rugi lahan warga banjarsari, kecamatan merapi timur.
"cari solusi yang terbaik, dan kami berharap pihak perusahaan pt bgg dapat memikirkan nasib masyarakat desa banjarsari," tutup dia.
hakim pn lahat tolak gugatan masyarakat banjarsari terhadap pt bgg
baca juga:danrem gapo buka kejuaraan lomba burung berkicau piala pangdam, ini tempatnya
baca juga:ada aksi massa di simpang surulangun, terkait apa?
setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya, hakim pengadilan negeri (pn) kabupaten lahat, menolak gugatan aga hariansyah (banjarsari) melawan pt. budi gema gempita berdasarkan putusan nomor ; 44/pdt.g/2024/pn lht, dalam gugatan aga hariansyah terhadap pt. budi gema gempita (pt. bgg) terkait sengketa lahan yang diklaim masuk wilayah desa banjarsari, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat.
untuk lokasi yang disengketakan terletak di desa muara lawai, kecamatan merapi timur, kabupaten lahat, provinsi sumatera selatan (sum-sel), perkara perdata nomor ; 44/pdt.g/2024/pn lht diputuskan majelis hakim pn lahat pada rabu, 11 juni 2025, dengan amarnya “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar rp. 3.223.500,'-"
hakim pn lahat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, pt. bgg selaku perusahaan pertambangan sesuai dengan pasal 37 huruf a uu minerba nomor 4 tahun 2009 telah mengantongi izin iup op berdasarkan sk bupati lahat nomor ; 503/194/kep/pertamben/2010 yang dimana ketetapan wilayah desa di dalam iup pt. bgg yaitu desa muara lawai, desa prabu menang, desa tanjung jambu, dan desa gedung agung.
bahkan, majelis hakim pn lahat menilai, bahwa pt. bgg melakukan pembebasan /ganti rugi lahan telah melaksanakan dan mengedepankan asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian tanpa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tanpa melanggar hak subjektif orang lain/kaidah tata susila yang berlaku dimasyarakat, dengan kata lain pt. bgg menguasai lahan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan wilayah yang di gugat aga hariansyah bukanlah berada di desa banjarsari melainkan di desa muara lawai.
baca juga:benarkah mobil listrik jarang mogok? hasil studi bilang begini
baca juga:berikut ini kawasan hutan yang dilakukan pemasangan plang di muba
sementara, firyandie, humas pt. bgg membenarkan telah menerima hasil putusan tersebut, serta menyambut baik putusan pengadilan negeri lahat ini. 
“kami mengapresiasi putusan ini dan berharap menjadi dasar akhir dari berbagai rangkaian tuduhan dan klaim banjarsari yang mereka berpendapat pt. bgg melakukan penyerobotan lahan mereka," tegas firyandie.