Kejari OKU Bersama BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Gelar Penandatanganan Naskah Kesepakatan, Tentang Apa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 25 Jun 2025 - 13:11

Kejari OKU melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih.--Humas Kejati Sumsel

Dengan memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi terkait permasalahan hukum dan optimalisasi Program JKN sesuai dengan Pelaksanaan dari INPRES No. 1 Tahun 2022.***

kejari oku bersama bpjs kesehatan cabang prabumulih gelar penandatanganan naskah kesepakatan, tentang apa?                            oku, koranpalpres.com - kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ulu (oku) melaksanakan kegiatan rapat forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan serta penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan bpjs kesehatan cabang prabumulih, selasa 24 juni 2025.
kegiatan ini dihadiri oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) ogan komering ulu selaku ketua forum pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan bpjs kesehatan cabang prabumulih choirun parapat, s.h., m.h. 
kemudian kepala bpjs kesehatan cabang prabumulih dwi asmariyati, se, mm, kanit pidkor polres oku mewakili kepala kepolisian resor ogan komering ulu yendra aprizal, s.h.
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. ogan komering ulu imron hs, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten oku kadarisman, s. ag., m. ap.
baca juga:aspidmil kejati sumsel ikuti seminar secara hybrid, apa pembahasannya
baca juga:asbin kejati sumsel jadi narasumber di kegiatan bimtek lp2m
kepala bpjs kesehatan kabupaten oku, fitrianda a, tim bpjs kesehatan cabang prabumulih dan tim jpn (jaksa pengacara negara) pada kejaksaan negeri ogan komering ulu.
dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dalam program jaminan kesehatan nasional (jkn), peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
dan untuk menjamin keberlangsungan program jkn, presiden menginstruksikan 30 kementrian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program jaminan  kesehatan nasional (jkn).
dalam pengimplementasian dari program jkn-kis, dimana kabupaten ogan komering ulu berdasarkan uhc (universal health coverage) per juni 2025 kabupaten oku memiliki cakupan peserta jkn-kis mencapai 384.311 jiwa.
baca juga:apa arahan asdatun kejati sumsel dalam apel pagi
baca juga:kejati sumsel gelar penerangan hukum, kantor camat di palembang ini jadi sasarannya, dimana?
dengan jumlah peserta aktif sebanyak 321.773 peserta dan peserta tidak aktif sebanyak 62.538 peserta, dengan persen (persentase) keaktifan peserta sebesar 82,50 persen.
yang mana jumlah tersebut menurun dibandingkan jumlah pada tahun 2024 yaitu dengan persentase keaktifan sebesar 85,64 persen. 
"karena itulah kita perlu berperan aktif bergotong-royong dalam mengoptimalkan pelaksanaan dari jkn-kis," ujar kajari.
untuk pengoptimalisasian dari program jaminan kesehatan nasional (jkn), harus lebih mengerahkan segala aturan yang ada dan tupoksi masing-masing untuk mendukung program tersebut.
baca juga:kasi penkum kejati sumsel hadir di kantor camat sukarami, giat apa?
baca juga:kejati sumsel gelar pps di rs ernaldi bahar, ini hasilnya
artinya program ini bisa berjalan baik dengan didukung oleh kepatuhan dari para pembayar iuran tersebut.
pada tahun 2024, bpjs kesehatan cabang prabumulih mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi melalui surat kuasa khuss (skk) kepada kejaksaan negeri ogan komering ulu perihal penagihan piutang iuran terhadap 5 badan usaha yang memiliki tunggakan pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional (jkn). 
yang mana dari hasil kegiatan tersebut telah berhasil dilakukan pemulihan keuangan negara sebesar rp25.699.000 dari total keseluruhan tunggakan seberas rp94.213.488 terhadap 5 badan usaha yang menunggak pembayaran bpjs kesehatan.
bpjs kesehatan cabang prabumulih mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan negeri ogan komering ulu atas terlaksananya dengan baik kegiatan bantuan hukum non litigasi dari bpj kesehatan cabang prabumulih di tahun 2024. 
baca juga:gelar senam pagi, ini tujuan kejati sumsel
baca juga:kejati sumsel lakukan pps di dinas perkebunan sumsel, untuk apa
kemudian di tahun 2025 bpjs kesehatan cabang prabumulih telah melakukan pendataan terhadap beberapa pelaku usaha yang belum patuh terhadap program kepesertaan bpjs yaitu terdapat sebanyak 5 badan usaha dengan jumlah tunggakan sebesar rp20.687.087. 
dan akan dilakukan teguran secara lisan terlebih dahulu melalui surat oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten oku dalam jangka waktu bulan juli 2025 dan apabila para pelaku usaha belum melakukan pembayaran tunggakan terhadap program jkn kis tersebut.
maka bpjs kesehatan cabang prabumulih akan mengajukan surat permohonan bantuan hukum non litigasi kepada kejaksaan negeri ogan komering ulu melalui surat kuasa khusus (skk).
"berdasarkan dari kegiatan tersebut, kami tim jaksa pengacara negara (jpn) pada kejaksaan negeri oku sudah melakukan tugas pokok dan fungsi kami," katanya. 
baca juga:kejati sumsel bagikan daging hewan kurban, berapa jumlahnya?
baca juga:penyidik kejati sumsel lakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, apa kasusnya
dengan memberikan bantuan hukum non litigasi terkait permasalahan hukum dan optimalisasi program jkn sesuai dengan pelaksanaan dari inpres no. 1 tahun 2022.***