Kejari OKI Gelar Penyerahan Tersangka dan Barang bukti, Kasus Apa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 25 Jun 2025 - 17:06

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah dilaksanakan Tahap II Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dalam 2 perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi. --Humas Kejati Sumsel

Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti ini menandai kemajuan signifikan dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Khususnya yang menyangkut pengelolaan dana hibah pada Panwaslu Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2017-2018.

Serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten OKI TA 2022 bahwa momentum ini diharapkan menjadi titik komitmen bagi semua pihak terkait dalam memperkuat integritas dan sinergi penegakan hukum.

Untuk memberantas korupsi sehingga dapat menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir bahwa ke depan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum.

Serta pemangku kepentingan terkait diharapkan semakin diperkuat guna mengantisipasi dan menanggulangi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat muncul seiring dengan dinamika pelaksanaan proses penyidikan dan penuntutan.

Sehingga mendukung terciptanya iklim hukum yang kondusif dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan korban tindak pidana korupsi. ***

kejari oki gelar penyerahan tersangka dan barang bukti, kasus apa?                            oki, koranpalpres.com - bertempat di kantor kejaksaan negeri ogan komering ilir (kejari oki), telah dilaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti dalam 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi, selasa 24 juni 2025. 
yaitu pengelolaan dana hibah panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran 2017-2018 dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas pemuda dan olahraga kabupaten oki ta 2022. 
"penyerahan ini dilakukan oleh tim penyidik pada kejaksaan negeri ogan komering ilir kepada jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri ogan komering ilir," ujar kasi intel kejari oki, agung setiawan, s.h., m.h.
bahwa telah dilakukan penyerahan 6 tersangka, antara lain 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah panitia panwaslu kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran 2017-2018 yaitu.
baca juga:kejati sumsel periksa 5 saksi kasus pasar cinde palembang, siapa mereka?
baca juga:aspidmil kejati sumsel ikuti seminar secara hybrid, apa pembahasannya
yakni tersangka hadi irawan, s.h.,m.h. bin musaimin (46) selaku anggota panwaslu kabupaten oki tahun periode 2017-2018 dan tersangka ihsan hamidi, s.pd., m.pd. bin kuntari (51) selaku anggota panwaslu kab oki tahun periode 2017-2018. 
4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas pemuda dan olahraga kabupaten oki ta 2022 yaitu tersangka imam tohari, s.e.,m.m.,m.si. bin mansur (57).
kemudian ersangka muslim, s.sos. als uju bin abdul kadir (55), tersangka harun, s.h. bin h.m.amin harun (52) dan tersangka aprilian saputra bin bino (41).
bahwa dalam penyerahan tersangka tersebut, juga diserahkan barang bukti uang titipan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran 2017-2018.
baca juga:asbin kejati sumsel jadi narasumber di kegiatan bimtek lp2m
baca juga:apa arahan asdatun kejati sumsel dalam apel pagi
dari tersangka hadi irawan dan tersangka ihsan hamidi dengan total sebesar rp535.500.000 dan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas pemuda dan olahraga kabupaten oki ta 2022.
diserahkan barang bukti uang titipan dari tersangka  imam tohari, s.e.,m.m.,m.si. bin mansur, tersangka muslim, s.sos. als uju bin abdul kadir tersangka harun, s.h. bin h.m.amin harun dan tersangka aprilian saputra bin bino  sebesar rp212.840.000.
bahwa 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten ogan komering ilir tahun anggaran 2017-2018 didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b uu ri nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:kejati sumsel gelar penerangan hukum, kantor camat di palembang ini jadi sasarannya, dimana?
baca juga:kasi penkum kejati sumsel hadir di kantor camat sukarami, giat apa?
subsidair pasal 3 jo pasal 18  ayat (1) huruf b uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. atau kedua : pasal 12 huruf b jo pasal 18 ayat (1) huruf b uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke-1 kuhp.
bahwa 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja modal pada dinas pemuda dan olahraga kabupaten oki ta 2022 didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu ri nomor 31 tahun 1999.
baca juga:kejati sumsel gelar pps di rs ernaldi bahar, ini hasilnya
baca juga:gelar senam pagi, ini tujuan kejati sumsel
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
pasal 3 jo pasal 18 uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
bahwa penyerahan dilakukan oleh tim penyidik kejaksaan kejaksaan negeri ogan komering ilir. penerimaan penyerahan dilakukan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri ogan komering ilir yang terdiri dari p. purnomo, s.h., rizqy indah wulandari, s.h., ulfa nauliyanti, s.h., tria hadi kusuma, s.h.,m.kn., rendi sandu, s.h., nico haryadi, s.h., bayu kuncoro, s.h., dan liana safitri, s.h.
bahwa para tersangka akan dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri ogan komering ilir selama 20 hari kedepan di lapas kelas iib kayuagung, sebagai bagian dari proses hukum lanjutan dalam perkara tindak pidana korupsi ini.
baca juga:kejati sumsel lakukan pps di dinas perkebunan sumsel, untuk apa
baca juga:kejati sumsel bagikan daging hewan kurban, berapa jumlahnya?
tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti ini menandai kemajuan signifikan dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten ogan komering ilir.
khususnya yang menyangkut pengelolaan dana hibah pada panwaslu kabupaten oki tahun anggaran 2017-2018.
serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada dinas pemuda dan olahraga kabupaten oki ta 2022 bahwa momentum ini diharapkan menjadi titik komitmen bagi semua pihak terkait dalam memperkuat integritas dan sinergi penegakan hukum.
untuk memberantas korupsi sehingga dapat menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya kejaksaan negeri ogan komering ilir bahwa ke depan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar aparat penegak hukum.
baca juga:sebanyak 3 orang tersangka dilakukan penyerahan bersama barang bukti di kejati sumsel, kasus apa?
baca juga:sosok petinggi kejati sumsel ini memimpin rakor bersama tim keuangan, siapakah dia?
serta pemangku kepentingan terkait diharapkan semakin diperkuat guna mengantisipasi dan menanggulangi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (aght) yang dapat muncul seiring dengan dinamika pelaksanaan proses penyidikan dan penuntutan.
sehingga mendukung terciptanya iklim hukum yang kondusif dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan korban tindak pidana korupsi. ***