LAHAT, KORANPALPRES.COM - 3 Desa yakni, Tanjung Sirih, Lubuk Sepang dan Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat menjadi kawasan langganan bencana alam berupa banjir bandang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lahat, Drs H Ali Apandi MPdi mengemukakan, mengapa dipilih 3 desa tersebut, dinilai menjadi langganan apabila curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya Ayek Liem dan Lematang.

"Kalau telah diramalkan oleh BMKG sudah hujan di Hulu sudah sekian milimeter per detik, maka sudah barang tentu desa-desa langganan banjir pasti akan berdampak," ungkap dia, Senin 4 Agustus 2025.

Nah, melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ini adalah sebagai bentuk, pencegahan dengan melakukan mitigasi titik lokasinya.

BACA JUGA:AKHIRNYA! Desember 2025 Jalan Hauling Khusus Batubata Sudah Bisa Dilintasi, Simak Penjelasannya

BACA JUGA:Mengapa Perkutut Ekor 15 Dicari Orang? Ternyata Punya Keistimewaan Ini

"Pencegahan ada kedaruratan dan ada pasca bencana, secara fisik tindakan pemerintah hadir sudah dibuatkan tanggul di Tanjung Sirih dan Lubuk Sepang, paling tidak mencegah luapan air masuk ke pemukiman penduduk," imbau dia.

Mudah-mudahan, masih ulas dirinya, bangunan infrastruktur tersebut dapat dibangun secara permanen, guna meminimalisir terjadinya bencana alam datang kembali.

"Dengan adanya dinding penahan hasil dari mitigasi (pemetaan), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat akan cepat bergerak mengevakuasi masyarakat ke tempat lebih aman," papar H Ali Apandi.

Ia menerangkan, pendirian posko baik dari pemerintah, TNI/Polri juga ikut sebagai tanda kehadiran membantu meringankan beban penduduk desa korban bencana alam.

BACA JUGA:Resep Rahasia Obati Luka pada Sayap Perkutut, Ampuh dan Tanpa Efek Samping

BACA JUGA:Kejari OKI Terima Uang Titipan Dari 4 Keluarga Terdakwa, Kasus Apa?

"Tujuan kita adalah kemanusiaan untuk melindungi masyarakat, mungkin ada satu dua orang yang tidak setuju dari segala hal, dan sewajarnya jangan sampai kita tidak siap sehingga jatuh banyak korban," imbau dia.

Ia mengemukakan, pihaknya melalui anggaran pusat telah mengelontorkan setidaknya Rp 60 Miliar, untuk membenahi infrastruktur dan ini bukan bukan terjadi begitu saja tapi karena memang kondisi hutan di Hulu itu sudah luar biasa.