Kejati Sumsel Ikuti Zoom Meeting, Kegiatan Apa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 08 Aug 2025 - 17:50

Tim perencanaan pada Bidang Pembinaan Kejati Sumsel beserta Jajaran mengikuti zoom meeting kegiatan Halo RB edisi Agustus 2025.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Tim perencanaan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) beserta Jajaran mengikuti zoom meeting kegiatan Halo RB edisi Agustus 2025, Kamis 7 Agustus 2025.

Dengan materi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dibawakan oleh Kedeputian Standarisasi Pelayanan Publik.

Dan juga Pelayanan Inklusif Kementerian PAN-RB, yang dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, Tiyas Widiarto, S.H., M.H.

"Pada kegiatan ini Kementerian PANRB mendorong adanya inventarisasi layanan Kejaksaan yang optimal di MPP," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Serta, kata Vanny menekankan pentingnya strategi penguatan partisipasi Kejaksaan dalam MPP.

Beberapa strategi yang disampaikan meliputi terobosan dinamis melalui kanal pelayanan yang beragam.

Selanjutnya penyediaan anggaran dan SDM yang kompeten, serta pelaksanaan evaluasi dan penentuan arah integrasi pelayanan yang jelas kedepannya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melalui Tim Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaksanakan Penerangan Hukum, Kamis 31 Juli 2025.

Hal ini mengenai program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dengan tema Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor Kecamatan Ilir Barat (IB) I Kota Palembang.

Yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu, perwakilan dari Desa/Kelurahan, RW dan RT yang ada di Wilayah Kantor Kecamatan Ilir Barat Satu.

kejati sumsel ikuti zoom meeting, kegiatan apa?                            palembang, koranpalpres.com - tim perencanaan pada bidang pembinaan kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) beserta jajaran mengikuti zoom meeting kegiatan halo rb edisi agustus 2025, kamis 7 agustus 2025. 
dengan materi kebijakan mal pelayanan publik (mpp) yang dibawakan oleh kedeputian standarisasi pelayanan publik.
dan juga pelayanan inklusif kementerian pan-rb, yang dibuka langsung oleh kepala biro perencanaan kejaksaan agung, tiyas widiarto, s.h., m.h.
"pada kegiatan ini kementerian panrb mendorong adanya inventarisasi layanan kejaksaan yang optimal di mpp," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h. 
baca juga:ada pidsus kejati sumsel di kejari oku, giat apakah itu?
baca juga:pimpin apel gabungan kejati dan kejari palembang, ini amanat disampaikan kajati
serta, kata vanny menekankan pentingnya strategi penguatan partisipasi kejaksaan dalam mpp. 
beberapa strategi yang disampaikan meliputi terobosan dinamis melalui kanal pelayanan yang beragam.
selanjutnya penyediaan anggaran dan sdm yang kompeten, serta pelaksanaan evaluasi dan penentuan arah integrasi pelayanan yang jelas kedepannya.
sebelumnya,  kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) melalui tim seksi penerangan hukum bidang intelijen kejaksaan tinggi sumatera selatan melaksanakan penerangan hukum, kamis 31 juli 2025.
baca juga:penerangan hukum di kantor camat ib i palembang, ini penyampaian kejati sumsel
baca juga:pejabat kejati sumsel hadir dalam rakor tindak lanjut masalah batas daerah, siapa?
hal ini mengenai program pembinaan masyarakat taat hukum (binmatkum) dengan tema pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di kantor kecamatan ilir barat (ib) i kota palembang.
yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor kecamatan ilir barat satu, perwakilan dari desa/kelurahan, rw dan rt yang ada di wilayah kantor kecamatan ilir barat satu.
"sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini diambil guna mewujudkan lingkungan masyarakat yang adil, aman dan bermartabat," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h. 
dimana masih banyak ditemukan bahwa kdrt ini hanya dianggap persoalan pribadi semata, padahal kdrt ini dapat menyebabkan dampak yang besar.
baca juga:apel kesiapsiagaan personel dan peralatan karhutla, ada pejabat kejati sumsel hadiri, siapa?
baca juga:pimpin rapat internalisasi bidang intelijen, apa penyampaian asintel kejati sumsel
mulai dari penderitaan fisik maupun psikis bagi korban, juga dapat merusak sisi kemanusiaan dan keharmonisan dalam keluarga bahkan bisa merusak generasi masa depan anak.
oleh karena itu negara melalui undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdrt mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari setiap kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga.
selain itu kejaksaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab dalam penuntutan saja, tapi juga mempunya tanggung jawab terhadap pencegahan salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
dengan sosialisasi ini kami berharap bahwa masyarakat tidak takut untuk melaporkan, jangan membiarkan jika ada kekerasan di lingkungan sekitar.
baca juga:tim kepala bagian pengelolaan data biro perencanaan dan bagian reformasi birokrasi datangi kejati sumsel
baca juga:2 kades ditetapkan tersangka oleh kejati sumsel, bursah zarnubi: pemkab lahat siapkan pendamping hukum
serta, lanjut dia mengatakan, sama membangun budaya saling menghargai dan menghormati dalam keluarga.
peran aktif dan kepedulian dari masyarakat dapat mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga.
"dengan sosialisasi ini kami berharap bahwa masyarakat tidak takut untuk melaporkan, jangan membiarkan jika ada kekerasan di lingkungan sekitar serta sama membangun budaya saling menghargai dan menghormati dalam keluarga," ungkapnya.
peran aktif dan kepedulian dari masyarakat dapat mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga.***