Kejari OKU Bersama Dinas Kesehatan Lakukan Hal Ini
Kejari OKU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan entry meeting penandatanganan pakta integritas terkait pengamanan PSD tahun 2025.--Humas Kejati Sumsel
OKU, KORANPALPRES.COM - Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan entry meeting penandatanganan pakta integritas, Selasa 12 Agustus 2025.
Terkait pengamanan pembangunan strategis daerah (PSD) tahun 2025 di Ruang Video Conference Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Baturaja.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Rudhy Parhusip, SH., MH.
Kemudian juga ada Bupati OKU yang diwakili oleh Sekretaris Daerah OKU Darmawan Irianto, S.Sos., M.M.
BACA JUGA:jadi Pembina Apel Pagi, Ini Penekanan Asintel Kejati Sumsel Dalam Amanatnya
BACA JUGA:Sidang Dugaan Korupsi PMI Ogan Ilir, 3 Terdakwa Klaim Tak Nikmati Uang Kerugian Negara
Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Deddy Wijaya, SKM., M.Kes serta para pengawas dan pelaksana kegiatan pembangunan.
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Rudhy Parhusip, SH., MH. melalui Kasi Intel Kejari Ogan Komering Ulu Hendri Dunan, SH mengatakan bahwa kegiatan entry meeting pengamanan pembangunan strategis (PPS) dan penandatanganan pakta integritas.
Serta penyampaian permasalahan/mitigasi resiko ataupun potensi masalah dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
"Entry meeting merupakan bagian dari tahapan PPS, sehingga dibutuhkan koordinasi, transparansi dan integritas pada pelaksanaan pengamanan pembangunan proyek ini," ujarnya.
BACA JUGA:Pejabat Kejari OKU Timur Ini Jadi Narasumber, Ini Kegiatannya
BACA JUGA:Pemain Timnas Australia Batal Gabung Persib Bandung, Pilih Pulang Kampung
Karena pada dasarnya tugas dan fungsi Kejaksaan bidang Intelijen membantu Pemerintah, BUMN dan BUMD untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis.
Selain itu juga, merupakan upaya pencegahan agar pembangunan ini terhindar dari permasalahan hukum.