Edward Candra Sebut Pemprov Sumsel Siap Serah Terima Rusun Pekerja Palembang, Asalkan…

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 11 Sep 2025 - 16:57

RUSUN PEKERJA | Sekda Sumsel Edward Candra (paling tengah) dan Inspektur III Itjen Kementerian PKP, Leonardus Simarmata berfoto bersama jajaran masing-masing dalam Rakor membahas Percepatan Serah Terima Rusun Pekerja Palembang.-Diskominfo Pemprov Sumsel-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pemprov Sumsel kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat serah terima Rumah Susun (Rusun) Pekerja Palembang.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Audiensi bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Selasa pagi 9 September 2025.

Edward Candra menyebutkan, pada prinsipnya Pemprov Sumsel siap menerima aset rusun tersebut.

Hanya saja, ada sejumlah proses yang masih perlu dituntaskan, terutama terkait status hukum lahan dan review pengawasan di lapangan.

“Kami menunggu kejelasan administrasi sambil terus berkoordinasi,” tutur Sekda Edward Candra.

“Hasil rapat ini juga akan segera kami laporkan kepada Gubernur,” timpalnya.

Menurut Edward, Pemprov Sumsel sebelumnya telah melakukan pemeriksaan struktur bangunan untuk memastikan kelayakan.

Dari hasil kajian, kondisi balok dan lantai dinilai masih cukup kuat dan aman menanggung beban.

“Silakan dilakukan review kembali, proses serah terima akan terus dipelajari dan hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur, termasuk rencana pemanfaatannya,” tukas dia.

edward candra sebut pemprov sumsel siap serah terima rusun pekerja palembang, asalkan…                            palembang, koranpalpres.com – pemerintah provinsi sumatera selatan atau pemprov sumsel kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat serah terima rumah susun (rusun) pekerja palembang. 
hal ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) dan audiensi bersama inspektorat jenderal (itjen) kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pkp).
rakor ini dipimpin langsung oleh sekretaris daerah (sekda) sumsel, edward candra di ruang rapat sekda sumsel, selasa pagi 9 september 2025.
edward candra menyebutkan, pada prinsipnya pemprov sumsel siap menerima aset rusun tersebut. 
baca juga:tutup turnamen sepak bola antar parpol, sekda sumsel tegaskan dapat menjadi contoh positif dari elite politik
baca juga:sekda sumsel prihatin masih marak penempatan pekerja migran ilegal di berbagai daerah, ujung-ujungnya tppo
hanya saja, ada sejumlah proses yang masih perlu dituntaskan, terutama terkait status hukum lahan dan review pengawasan di lapangan. 
“kami menunggu kejelasan administrasi sambil terus berkoordinasi,” tutur sekda edward candra. 
“hasil rapat ini juga akan segera kami laporkan kepada gubernur,” timpalnya.
menurut edward, pemprov sumsel sebelumnya telah melakukan pemeriksaan struktur bangunan untuk memastikan kelayakan. 
baca juga:penghormatan dan perhatian nyata kepada lansia, sekda sumsel edward candra minta perbanyak program kreatif 
baca juga:kepulangan debarkasi palembang dimulai, doa sekda sumsel edward candra auto diaminkan jemaah haji 
dari hasil kajian, kondisi balok dan lantai dinilai masih cukup kuat dan aman menanggung beban. 
“silakan dilakukan review kembali, proses serah terima akan terus dipelajari dan hasilnya akan dilaporkan kepada gubernur, termasuk rencana pemanfaatannya,” tukas dia.
sementara itu, inspektur iii inspektorat jenderal kementerian pkp, brigjen pol dr leonardus simarmata menegaskan, pihaknya hadir di sumsel untuk melakukan review pengawasan serta meninjau langsung kondisi rusun. 
“kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, termasuk pemeriksaan lapangan,” ulas leonardus. 
baca juga:sekda sumsel edward candra diajak kpk rapat, bidik oknum yang doyan salah gunakan wewenang, ayo siapa?
baca juga:sekda sumsel edward candra dorong optimalisasi aplikasi xstar untuk pantau bbm subsidi, ini tujuannya!
dia mengimbuhkan, timnya akan menggandeng ahli dari universitas sriwijaya (unsri) untuk memperkuat hasil kajian. 
dengan adanya review dari pakar sambung leonardus, data yang mereka miliki bisa menjadi acuan valid saat serah terima dilakukan. 
“jadi, tidak hanya administratif, tetapi juga teknis dan ilmiah,” terangnya.
masih kata leonardus, saat ini kementerian pkp masih menjalani proses likuidasi aset dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). 
baca juga:ini sebabnya kenapa sekda sumsel tertarik kolaborasi dengan pertamina sukseskan program 100.000 sultan muda
baca juga:siap-siap pelantikan ketua tp pkk dan dekranasda kabupaten-kota, sekda sumsel panggil opd terkait
proses ini ditargetkan selesai pada september 2025. 
“kami berharap percepatan ini dapat segera terealisasi, sesuai roadmap kementerian pkp,” pungkasnya.
rapat tersebut turut dihadiri pejabat itjen kementerian pkp, antara lain auditor ahli muda sensia gibsi ompusunggu, auditor ahli muda mukhlis mataihu, dan ktu sri puji lestari.
kemudian kepala dinas perkim sumsel novian aswardani, dan direktur utama (dirut) rsud siti fatimah, dr syamsuddin isaac suryamanggala, bersama jajaran terkait lainnya.
baca juga:mantapkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026, sekda sumsel edward candra buka forum konsultasi publik
baca juga:sekda sumsel edward candra sebut k3 aspek penting dukung pembangunan nasional, ini alasannya! 
sebelumnya, wakil gubernur sumsel cik ujang telah mendampingi kunjungan kerja wakil menteri pkp ri, fahri hamzah, pada 5 mei 2025. 
kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi rusun pekerja di jalan srijaya km 7, palembang, yang selama ini terbengkalai.
dalam kunjungan tersebut, fahri hamzah mendorong agar rusun dapat segera difungsikan, salah satunya untuk hunian pegawai rsud siti fatimah serta rumah singgah bagi keluarga pasien. 
usulan ini mendapat sambutan positif dari pemprov sumsel yang menilai pemanfaatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
dengan adanya percepatan serah terima aset ini, pemprov sumsel berharap rusun pekerja tidak lagi terbengkalai. 
ke depan, bangunan tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman.