Workshop PSR 2026 di Palembang Dorong Penggunaan Benih Bersertifikat bagi Petani Sumsel

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 13 Feb 2026 - 13:41

Majalah Sawit Indonesia bersama BPDP menggelar Workshop PSR dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang demi mendorong percepatan program PSR.--istimewa

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Majalah Sawit Indonesia bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Pekan Benih Sawit 2026 di Palembang.

Yang dimulai 12 Februari hingga 13 Februari 2026. Forum ini mendorong percepatan program PSR sekaligus mengajak petani beralih ke benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.

Sekitar 200 peserta dari unsur petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri menghadiri kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar di Sumatera Selatan.

Provinsi ini dipilih karena menjadi salah satu sentra sawit nasional sekaligus mencatat realisasi PSR tertinggi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto mengatakan PSR tetap menjadi program strategis nasional, meski realisasinya belum mencapai target.

“Realisasi PSR 2025 sekitar 40.000 hektare atau 33 persen dari target 120.000 hektare. Angka ini naik tipis dibandingkan 2024 yang 31 persen,” ujarnya, Jumat 13 Februari 2026.

Sejak 2017 hingga 2025, Sumsel telah meremajakan sekitar 75.000 hektare kebun sawit rakyat.

Tahun ini, pemerintah menargetkan PSR nasional seluas 50.000 hektare dengan porsi 5.750 hektare di Sumsel.

“Kami optimistis capaian meningkat dengan pendampingan dan perbaikan tata kelola,” kata Heru.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menilai rendahnya produktivitas kebun rakyat masih menjadi persoalan utama. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan benih tanpa sertifikat.

workshop psr 2026 di palembang dorong penggunaan benih bersertifikat bagi petani sumsel                            palembang, koranpalpres.com - majalah sawit indonesia bersama badan pengelola dana perkebunan (bpdp) menggelar workshop peremajaan sawit rakyat (psr) dan pekan benih sawit 2026 di palembang.
yang dimulai 12 februari hingga 13 februari 2026. forum ini mendorong percepatan program psr sekaligus mengajak petani beralih ke benih sawit unggul dan bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
sekitar 200 peserta dari unsur petani, koperasi, pemerintah daerah, hingga pelaku industri menghadiri kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar di sumatera selatan. 
provinsi ini dipilih karena menjadi salah satu sentra sawit nasional sekaligus mencatat realisasi psr tertinggi.
baca juga:jelang keberangkatan ke tanah suci, pemkab ogan ilir matangkan persiapan jamaah, ini caranya
baca juga:60 seconds to seoul di hotel fave+ palembang! nikmati sensasi street food ala gangnam yang meledak di lidah 
sekretaris direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian heru tri widarto mengatakan psr tetap menjadi program strategis nasional, meski realisasinya belum mencapai target.
“realisasi psr 2025 sekitar 40.000 hektare atau 33 persen dari target 120.000 hektare. angka ini naik tipis dibandingkan 2024 yang 31 persen,” ujarnya, jumat 13 februari 2026.
sejak 2017 hingga 2025, sumsel telah meremajakan sekitar 75.000 hektare kebun sawit rakyat. 
tahun ini, pemerintah menargetkan psr nasional seluas 50.000 hektare dengan porsi 5.750 hektare di sumsel.
baca juga:makan sepuasnya, pulang bawa hadiah! bukber di ayola sentosa palembang berpeluang menang doorprize spektakuler
baca juga:bulan suci ramadan 1447 hijriah sudah dekat, tapi masih punya utang puasa? simak hukumnya sebelum terlambat!
“kami optimistis capaian meningkat dengan pendampingan dan perbaikan tata kelola,” kata heru.
pemimpin redaksi majalah sawit indonesia, qayuum amri, menilai rendahnya produktivitas kebun rakyat masih menjadi persoalan utama. salah satu penyebabnya adalah penggunaan benih tanpa sertifikat.
menurutnya, target psr 2025 sebesar 180.000 hektare baru terealisasi sekitar 50.000 hektare. sementara itu, produktivitas sawit nasional dua tahun terakhir cenderung stagnan bahkan menurun.
“banyak petani dirugikan karena memakai benih palsu. tanaman tumbuh, tapi hasilnya rendah,” tambahnya.
baca juga:camat dan tp pkk merapi timur turun ke desa banjarsari lahat, ada apa tuh
baca juga:sepekan, satgas saber pelanggaran pangan awasi 9.138 titik, dimana saja itu
ia mengutip data peredaran sekitar 88 juta kecambah ilegal pada 2023, setara potensi kerugian lahan hingga 630.000 hektare. kondisi tersebut dinilai menghambat upaya peningkatan produksi nasional.
“kalau mau sawit tetap jadi komoditas strategis, kuncinya benih unggul dan praktik budidaya yang benar,” tegasnya.
pelaksana tugas kepala divisi penyaluran dana sektor hulu perkebunan kelapa sawit ii bpdp, dwi nuswantara, mengatakan peningkatan produktivitas merupakan fondasi keberlanjutan industri sawit indonesia. 
bpdp telah menjalankan program psr sejak 2017 dengan fokus pembiayaan replanting kebun rakyat. 
baca juga:terbaik se-indonesia! polda sumsel raih juara 1 nasional bidang assessment center
baca juga:dit polairud polda sumsel intensifkan binluh pesisir, berikut tujuannya
“setiap tahun anggaran disiapkan, memang realisasi serapan anggaran masih rendah. ini bukan berarti programnya menyulitkan petani, justru niatnya ingin membantu. yang perlu kita cari tahu kenapa minatnya belum tinggi,” katanya.
selain psr, bpdp juga menawarkan program sarana dan prasarana (sarpras) bagi petani yang belum siap melakukan replanting. 
program ini mencakup delapan jenis bantuan, mulai dari pupuk gratis, alat pascapanen, transportasi hasil panen, mesin pertanian, perbaikan jalan kebun, hingga sertifikasi keberlanjutan ispo.
sementara itu, gubernur sumsel melalui asisten i bidang pemerintahan dan kesra setda sumsel, apriyadi, menyebut bpdp berperan penting menghimpun dana sawit dari pelaku usaha yang kemudian dikembalikan ke sektor hulu melalui berbagai program, termasuk psr.
baca juga:sambut bulan suci, karo sdm polda sumsel ikuti binrohtal
baca juga:ratu dewa sidak pelayanan mpp jakabaring: regrouping opd lebih efisien
“sumsel sudah menyerap sekitar rp1,1 triliun. padahal potensinya bisa mencapai rp5 triliun,” akunya.
ia menilai workshop ini bukan sekadar diskusi, melainkan ajang konsolidasi pemangku kepentingan untuk memperkuat sawit rakyat yang adil dan berkelanjutan.
apriyadi memaparkan luas kebun sawit di sumsel mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, dengan sekitar 44 persen atau hampir 400.000 hektare merupakan kebun rakyat. komoditas ini menopang penghidupan sedikitnya 244.918 kepala keluarga atau sekitar 1,3 juta jiwa.
“di sejumlah kabupaten, hampir 20 persen masyarakat bergantung pada sawit. ini penopang ekonomi daerah,” katanya.
baca juga:cegah judi online dan bullying, kejari banyuasin edukasi puluhan siswa di sma ini
baca juga:sinergi kejati sumsel dan pt pusri, pastikan kepatuhan hukum tanpa keraguan
dalam 15 tahun terakhir, sawit bahkan menggantikan karet sebagai komoditas utama perkebunan sumsel karena harga lebih kompetitif dan permintaan stabil.
pemprov sumsel juga menyoroti mahalnya biaya pembukaan kebun yang bisa mencapai rp60 juta per hektare. karena itu, penggunaan benih ilegal berisiko menimbulkan kerugian besar bagi petani kecil.
“kalau bibitnya tidak berkualitas, petani sudah keluar biaya besar tapi hasilnya minim. ini yang harus dicegah,” jelas apriyadi.
selain benih, kendala pembiayaan replanting masih menjadi hambatan. banyak petani kesulitan memenuhi syarat administrasi untuk mengakses kredit perbankan maupun bantuan bpdp. 
baca juga:rayakan hut ke 80 persit kck, helat lomba permainan tradisional dan panen sayur serta jagung, ini pesan ketua
baca juga:pemkab muba terima lhp bpk atas audit belanja 2025, komitmen wujudkan keuangan daerah yang transparan
pemerintah daerah pun meminta penyederhanaan aturan agar lebih banyak petani dapat mengikuti program psr.