Mau Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara? Ingat PNS Harus Pahami Aplikasi SIASN

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 12 Jan 2024 - 08:43

Mekanisme cuti di luar tanggungan negara mulai Januari nanti melalui aplikasi SIASN-bkn/web-

Cuti di luar tanggungan negara dapat mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali karena alasan melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya .

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai alasan-alasannya.

Cuti di luar tanggungan negara diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Alasan cuti di luar tanggungan negara untuk mencari tambahan penghasilan tidak dapat disetujui. *

mau ambil cuti di luar tanggungan negara? ingat pns harus pahami aplikasi siasn                            palembang, koranpalpres.com - mulai januari 2024 ini badan kepegawaian negara (bkn) telah menambahkan modul layanan cuti di luar tanggungan negara (cltn), modul tersebut berada dalam aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara (siasn). 
hal itu untuk menindaklanjuti implementasi penyederhanaan layanan kepegawaian melalui skema digitalisasi.
surat deputi bidang mutasi kepegawaian nomor 0036/b-mp.03.01/sd/d/2024 tentang pemanfaatan aplikasi siasn untuk layanan cuti di luar tanggungan negara memuat ketentuan terbaru ini.
dengan adanya penambahan modul pada aplikasi tersebut ketentuan di atas sudah mulai diberlakukan.
baca juga:resmi! berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2024
itu sebabnya paling lambat mulai tanggal 15 januari 2024 seluruh instansi pusat maupun daerah melalui biro kepegawaian/sumber daya manusia atau bkd/bkpsdm/bkpp agar menggunakan aplikasi tersebut.
instansi yang bersangkutan dapat membaca lebih lanjut lewat tautan: https://siasn-instansi.bkn.go.id/ dalam pengusulan pertimbangan teknis cltn.
sementara untuk usulan pertimbangan teknis cltn secara manual baik melalui surat elektronik maupun berkas fisik masih diterima dan diproses oleh bkn. 
usulan tersebut paling lambat sampai dengan tanggal 12 januari 2024.
baca juga:pernah bekerja sebelum jadi cpns, pengalaman kerja bisa dipertimbangkan
sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi bkn, yakni bkn.go.id cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada pns karena alasan pribadi dan mendesak.
mereka tentu saja yang telah memenuhi persyaratan.
beberapa alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud antara lain mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri.
mereka harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.
baca juga:begini cara polda sumsel tingkatkan silaturhami personel dan pns agar menjadi erat, yuk lihat
juga untuk mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri dengan melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan.
atau menjalani program untuk mendapatkan keturunan melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
serta untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
lalu untuk mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan mendampingi, merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur dengan melampirkan surat keterangan dokter atau dokter spesialis.
baca juga:benarkah pemerintah buka pendaftaran cpns 2024? yuk simak informasinya berikut ini
masih dilansir dari situs resmi bkn hal tersebut punya dasar hukum yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, dan peraturan presiden nomor 58 tahun 2013 tentang badan kepegawaian negara.
serta peraturan bkn nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pns sebagaimana telah diubah dengan peraturan bkn nomor 7 tahun 2021.
ada pula ketentuan seperti pns yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
baca juga:enaknya jadi pns! gaji dan tunjangan naik plus dapat uang pulsa, ini kata sri mulyani
untuk cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah diatur dengan ketentuan yang berlaku. 
mengacu pula pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
 hal itu menerangkan bahwa pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjang.
baca juga:danrem 045/gaya wilayah kodam ii/swj berikan jam komandan kepada 621 prajurit dan pns
cuti di luar tanggungan negara dapat mengakibatkan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali karena alasan melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya .
selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai alasan-alasannya.
cuti di luar tanggungan negara diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari kepala badan kepegawaian negara.
baca juga:kodim 0408/bs gelar bintal untuk prajurit, pns dan persit
alasan cuti di luar tanggungan negara untuk mencari tambahan penghasilan tidak dapat disetujui. *