Google Advertisement Below

Kejati Sumsel dan BSI Jalin Kerja Sama, Berikut Bidangnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 03 Apr 2026 - 09:18

Kajati Sumsel Dr. Ketut Sumedana melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bersama BSI di Pavilion BSI Jendral Sudirman Palembang.--Humas Kejati Sumsel

Complience risk (Resiko kepatuhan, tidak mematuhi peraturan PerUU-an berdampak pada Denda/Sanksi Hukum), Legal Risk (Resiko Hukum, kelemahan aspek legal /perikatan, kontrak yang tidak sah).

Reputation Risk (Resiko Reputasi , Persepsi negatif dan tingkat kepercayaan publik), strategic risk (Resiko Strategi, ketidak tepatan mengambil keputusan, tidak adaptif, kurang responsif , tidak Agail), dan Leadership Risk (kegagalan menejerial, kepemimpinan & SDM).

Selanjutnya Kajati juga membahas identifikasi masalah dalam kontesk Prudent Banking Principle Dapat dilihat dari 3 Aspek yakni aspek kewenangan antara lain manajemen risiko/ mitigasi/ role, pertanggungjawaban, managerial.

Kemudian aspek prosedur meliputi SOP, pedoman, aturan main, kode etik dan aspek Substansi meliputi analisa kredit/ bisnis, batas maksimum, perlindungan, kenali nasabah (5C).

Terakhir Kajati Sumsel membahas tentang Business Judgement Rules (BJR) memproteksi/memitigasi/mengantisipasi/menghindari dengan cara Itikad baik, Fiduciary duty (melaksanakan tujuan usaha, dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab).

Kemudian GCG (Good Corporate Goverment. tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial perusahaan, independensi, efektif leadership), Tidak adanya conflict of interest.

Selanjutnya Mitigasi risiko, Tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada padanya dan tidak memperoleh Keuntungan Pribadi.***

kejati sumsel dan bsi jalin kerja sama, berikut bidangnya                            palembang, koranpalpres.com - kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan (kajati sumsel) dr. ketut sumedana melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (mou) bidang perdata dan tata usaha negara.
yang dilakukan antara pt. bank syariah indonesia (persero) tbk dengan kejaksaan tinggi sumatera selatan yang dilaksanakan di pavilion bsi jendral sudirman palembang, kamis 2 april 2026.
kajati sumsel turut didampingi oleh asisten bidang perdata dan tata usaha negara, asisten bidang pidana militer.
kemudian asisten bidang pembinaan, kepala kejaksaan negeri palembang, kepala bagian tata usaha, koordinator bidang perdata dan tata usaha negara, dan para kepala seksi pada bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan tinggin sumatera selatan 
baca juga:pastikan legalitas aset, kejari oki dan kejati sumsel sinkronisasi data pertanahan
baca juga:jangan jadi penonton! jms kejati sumsel ajak siswa jadi pelindung dari perundungan
selanjutnya giat acara dilanjutkan dengan sharing session dan kajati sumsel menjadi narasumber pada giat acara tersebut.
dengan tema “mitigasi risiko hukum keuangan negara dan optimalisasi bisnis perbankan syariah melalui kerjasama strategis kejaksaan tinggi sumatera selatan”. 
hal ini dibenarkan oleh kasi penkum kejari sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h kepada wartawan.
"benar adanya kegiatan yang dilakukan bapak kajati sumsel tersebut melakukan penandatanganan mou dan menjadi narasumber kegiatan bsi," ujarnya.
baca juga:briefing strategis kejati sumsel, kajati kumpulkan pju dan kajari se-sumsel demi tekankan keselarasan visi
baca juga:pererat silaturahmi forkopimda, aspidum kejati sumsel hadiri safari ramadan di bank indonesia
dalam topik pembahasannya membahas tentang identifikasi resiko perbankan yangn meliputi credit risk (gagal bayar/macet), market risk (resiko perubahan harga pasar, resiko suku bunga dan resiko nilai tukar).
kemudian liquidity risk (ketidak mampuan bank memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, menuju kebutuhan kas), operasional risk (system tidak berjalan, serangan siber, skimer, penipuan dan lainnya).
complience risk (resiko kepatuhan, tidak mematuhi peraturan peruu-an berdampak pada denda/sanksi hukum), legal risk (resiko hukum, kelemahan aspek legal /perikatan, kontrak yang tidak sah). 
reputation risk (resiko reputasi , persepsi negatif dan tingkat kepercayaan publik), strategic risk (resiko strategi, ketidak tepatan mengambil keputusan, tidak adaptif, kurang responsif , tidak agail), dan leadership risk (kegagalan menejerial, kepemimpinan & sdm). 
baca juga:perkuat transparansi, ini instruksikan aswas kejati sumsel ke pegawai
baca juga:kejati sumsel kembali tetapkan tersangka dugaan tipikor, berikut kasusnya
selanjutnya kajati juga membahas identifikasi masalah dalam kontesk prudent banking principle dapat dilihat dari 3 aspek yakni aspek kewenangan antara lain manajemen risiko/ mitigasi/ role, pertanggungjawaban, managerial.
kemudian aspek prosedur meliputi sop, pedoman, aturan main, kode etik dan aspek substansi meliputi analisa kredit/ bisnis, batas maksimum, perlindungan, kenali nasabah (5c).
terakhir kajati sumsel membahas tentang business judgement rules (bjr) memproteksi/memitigasi/mengantisipasi/menghindari dengan cara itikad baik, fiduciary duty (melaksanakan tujuan usaha, dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab).
kemudian gcg (good corporate goverment. tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial perusahaan, independensi, efektif leadership), tidak adanya conflict of interest.
baca juga:perangi narkotika, aspidum kejati sumsel hadir di bnnp sumsel, ini giatnya
baca juga:giliran sman 3 palembang, seruan kejati sumsel kepada siswa terkait aksi bullying
selanjutnya mitigasi risiko, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada padanya dan tidak memperoleh keuntungan pribadi.***