PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Polda Sumatera Selatan terus memperkuat kesiapan infrastruktur keamanan dalam mendukung program prioritas nasional melalui audit dan pengecekan menyeluruh terhadap senjata api dinas personel. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh jajaran Satbrimob dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) guna memastikan seluruh personel memiliki kesiapan operasional yang optimal dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Pemeriksaan intensif tersebut digelar di Mako Satbrimob Polda Sumsel pada Jumat 17 April 2026.

Dengan fokus pada verifikasi fisik senjata api, kelayakan penggunaan, serta validitas administrasi pemegang senjata api bagi personel.

BACA JUGA:Polda Sumsel Lakukan Autopsi Forensik Ungkap Penyebab Kematian Korban Penganiayaan Berat

BACA JUGA:Wakapolri Instruksikan Antisipasi El Nino, Polda Sumsel Siapkan Mitigasi Lintas Sektor

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pengawasan internal Polri dalam menjamin bahwa setiap alat utama sistem persenjataan (alutsista) berada dalam kondisi siap pakai dan digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). 

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung agenda pembangunan nasional dengan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan teknis, tim melakukan pengecekan terhadap 156 pucuk senjata api pendek milik Satbrimob, termasuk jenis SIG Sauer P320 dan HS-9, serta 600 pucuk senjata api bahu seperti AK-101 dan AK-102. 

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap gudang persenjataan Den Gegana yang mencakup perlengkapan taktis khusus, termasuk senjata presisi tinggi jenis Steyr SSG 69.

BACA JUGA:Polda Sumsel Pastikan Rekrutmen Polri 2026 Bersih dan Transparan Melalui Rikkes

BACA JUGA:Polda Sumsel Pastikan Transparansi Rekrutmen Polri 2026 Lewat Rikkes Tahap I

Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kondisi fisik senjata, tetapi juga pada aspek administrasi dan psikologis personel pemegang senjata. 

Setiap anggota dipastikan telah memenuhi persyaratan kelayakan, termasuk kepemilikan izin resmi dan hasil tes psikologi, guna mencegah potensi penyalahgunaan.