MUBA, KORANPALPRES.COM - Di tengah tekanan berat akibat pemangkasan transfer pusat dalam APBN 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tak tinggal diam. Berbagai langkah cepat dan strategis langsung digulirkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, bahkan saat ruang anggaran makin terjepit.

Diketahui, penurunan dana transfer sebesar Rp1,2736 Triliun dibanding tahun 2025 memang menjadi pukulan serius, terutama karena struktur pendapatan Muba masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dampaknya, kemampuan membiayai belanja rutin seperti gaji ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ikut terganggu.

Kepala BPKAD Muba Riki Junaidi AP MSi menegaskan, langkah yang telah ditempuh adalah komunikasi resmi ke Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Warga Jangan Takut! Pemkab Muba Pastikan Stok Pangan 2026 Aman

BACA JUGA:Kejar Tambahan APBD, Pemkab Muba Bidik PI 5 Persen WK Rimau

“Kami sudah bersurat langsung ke Menteri Keuangan untuk meminta penambahan alokasi DAU. Ini bentuk ikhtiar serius agar beban fiskal daerah bisa diringankan,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, lanjutnya, koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Pemkab Muba secara aktif mendorong percepatan penyaluran DBH tahun anggaran 2026, sekaligus menagih kurang bayar DBH tahun 2023–2024 sesuai regulasi terbaru.

“Setiap celah fiskal yang bisa dimaksimalkan kami kejar. Termasuk memastikan hak daerah dari DBH bisa segera terealisasi,” tambahnya.

BACA JUGA:Pemkab Muba Amankan Hak Fiskal Daerah Rp 1,5 Triliun, Ini yang Dilakukan

BACA JUGA:Pemkab Muba Perkuat Sinkronisasi Otonomi Daerah, Audiensi ke Kementerian Dalam Negeri

Ia menambahkan, di sisi lain, strategi penguatan dari dalam juga digenjot. Pemkab Muba mengandalkan BUMD sebagai salah satu tumpuan baru pendapatan. 

"Melalui PT Muba Energi Maju Berjaya, daerah didorong untuk memperoleh deviden dari participating interest (PI) di sektor migas, termasuk Blok Jambi Merang," bebernya.