Bupati Muba Jemput Aspirasi Warga dan Siap Surati Pemerintah Pusat, Terkait Sumur Minyak Rakyat

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Senin , 11 May 2026 - 17:42

Bupati Muba HM Toha Tohet saat menjemput aspirasi warga terkait dengan unjuk rasa terkait personal sumur minyak rakyat.--Ist

SEKAYU, KORANPALPRES.COM - Tuntutan legalisasi penyulingan minyak tradisional atau refinery rakyat di Kabupaten Muba kembali menguat.

Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Ormas Pemuda Peduli Pengangguran (DPP PPP) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Muba dan DPRD Muba, Senin 11 Mei 2026.

Google Advertisement Below

Di tengah ratusan massa yang hadir, Bupati Muba HM Toha Tohet SH turun langsung menemui demonstran dan membuka ruang dialog.

Sikap itu dinilai menjadi sinyal bahwa Pemkab Muba tidak ingin persoalan sumur minyak rakyat dan penyulingan tradisional diselesaikan semata lewat pendekatan penertiban hukum.

Tetapi juga melalui jalur aspirasi dan perjuangan regulasi ke pemerintah pusat.

Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan Pemkab Muba akan kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Pusat.

Sebagaimana perjuangan legalisasi sumur minyak rakyat beberapa tahun terakhir.

“Hari ini masyarakat meminta agar masakan minyak dilegalkan, itu akan kami catat dan kami perjuangkan semaksimal mungkin. Kami segera mengirimkan surat ke Jakarta,” kata Toha saat menemui massa di halaman Kantor Pemkab Muba.

Toha mengingatkan bahwa perjuangan legalisasi sumur minyak rakyat juga pernah menghadapi jalan panjang.

Ia menyinggung aksi besar masyarakat pada 2022 yang akhirnya ikut mendorong lahirnya kebijakan pemerintah pusat terkait sumur minyak masyarakat melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

bupati muba jemput aspirasi warga dan siap surati pemerintah pusat, terkait sumur minyak rakyat                            sekayu, koranpalpres.com - tuntutan legalisasi penyulingan minyak tradisional atau refinery rakyat di kabupaten muba kembali menguat.
ratusan massa yang tergabung dalam dewan pimpinan pusat ormas pemuda peduli pengangguran (dpp ppp) menggelar aksi unjuk rasa di kantor pemkab muba dan dprd muba, senin 11 mei 2026.
di tengah ratusan massa yang hadir, bupati muba hm toha tohet sh turun langsung menemui demonstran dan membuka ruang dialog.
sikap itu dinilai menjadi sinyal bahwa pemkab muba tidak ingin persoalan sumur minyak rakyat dan penyulingan tradisional diselesaikan semata lewat pendekatan penertiban hukum.
baca juga:bupati muba instruksi percepat sertifikasi pekerja, aturan hukum sudah jelas!
baca juga:bupati muba harapkan kepastian fiskal daerah penghasil migas, ini yang dilakukan
tetapi juga melalui jalur aspirasi dan perjuangan regulasi ke pemerintah pusat.
bupati muba hm toha tohet sh menegaskan pemkab muba akan kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
sebagaimana perjuangan legalisasi sumur minyak rakyat beberapa tahun terakhir.
“hari ini masyarakat meminta agar masakan minyak dilegalkan, itu akan kami catat dan kami perjuangkan semaksimal mungkin. kami segera mengirimkan surat ke jakarta,” kata toha saat menemui massa di halaman kantor pemkab muba.
baca juga:bupati muba temui buruh di aksi damai may day, janji bakal kawal regulasi hak dasar pekerja
baca juga:hkti sumsel pasang badan! kawal hak petani demi ketahanan pangan nasional
toha mengingatkan bahwa perjuangan legalisasi sumur minyak rakyat juga pernah menghadapi jalan panjang.
ia menyinggung aksi besar masyarakat pada 2022 yang akhirnya ikut mendorong lahirnya kebijakan pemerintah pusat terkait sumur minyak masyarakat melalui permen esdm nomor 14 tahun 2025.
“dulu tahun 2022 ada sekitar 15 ribu massa berangkat memperjuangkan legalitas sumur minyak. sekarang masyarakat meminta refinery juga dilegalkan. kita akan perjuangkan lagi,” ujarnya.
namun demikian, toha menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk langsung melegalkan aktivitas penyulingan minyak tradisional karena regulasinya berada di pemerintah pusat.
baca juga:empat bulan tak bisa selesaikan masalah aset, bupati muba bakal evaluasi kepala opd
baca juga:pemkab oku timur tancap gas dukung koperasi desa merah putih untuk dongkrak ekonomi warga
“bupati tidak bisa serta merta melegalkan refinery. tapi kami akan memperjuangkan agar apa yang hari ini dianggap tidak mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi mungkin,” tegasnya.
usai berdialog di luar kantor, toha kemudian menerima perwakilan massa dalam audiensi resmi di ruang rapat bupati bersama jajaran pemkab muba dan polres muba.
dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi energi dan migas.
aksi kemudian berlanjut ke dprd muba. sejumlah anggota dewan menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat agar penyulingan minyak tradisional memperoleh kepastian hukum dan regulasi.
baca juga:audit bpk, bupati muba minta perangkat daerah wajib kooperatif dan proaktif
baca juga:gubernur tinjau lokasi kebakaran sumur minyak di keluang, bupati muba usul pelepasan sebagian lahan hgu
ketua komisi i dprd muba indra kesumajaya menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan pemkab muba bahkan berangkat ke jakarta.
tujuannya untuk memperjuangkan legalisasi penyulingan minyak tradisional yang selama ini menjadi denyut ekonomi masyarakat di wilayah penghasil migas tersebut.
diketahui, massa aksi tersebut menuntut kepastian legalitas pengelolaan sumur minyak rakyat dan aktivitas penyulingan minyak tradisional yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan warga muba.
mereka juga meminta aparat menghentikan razia terhadap angkutan minyak masyarakat selama belum ada solusi konkret dari pemerintah.
baca juga:bupati muba ajak warga mangun jaya perkuat kebersamaan
baca juga:pelayanan kesehatan tetap prima setelah lebaran, ini yang dilakukan bupati muba
dalam orasinya, massa menyebut penutupan aktivitas refinery tradisional berpotensi memicu lonjakan pengangguran hingga kriminalitas sosial di daerah penghasil migas tersebut.