Musrenbang RKPD 2025 Sebut Persentase IDM, Miskin Ekstrem dan Stunting di Dapil 6 Sungguh Mengagumkan

Reporter: Bernat |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 18 Jan 2024 - 18:13

Ketua panitia sekaligus Camat Sukamerindu, H Firmansyah SIP menyampaikan sambutan pada kegiatan Musrenbang RKPD 2025, Kamis 18 Januari 2024.--bernat/koranpalpres.com

musrenbang rkpd 2025 sebut persentase idm, miskin ekstrem dan stunting di dapil 6 sungguh mengagumkan                            palembang, koranpalpres.com – forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) 2025 menyebut progress pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan (dapil) 6 kabupaten lahat sungguh mengagumkan.
dapil 6 kabupaten lahat meliputi kecamatan jarai, pajar bulan, sukamerindu, dan muara payang. 
tak hanya pembangunan infrastruktur, kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting dinilai cukup berhasil.
sekretaris bappeda lahat, leni azryani mengemukakan, untuk indeks desa membangun (idm) di 4 kecamatan dalam dapil 6 ini sudah sangat baik.
 
hal ini berdasarkan data yang dilampirkan baik itu irigasi, saluran pembuangan air limbah (spal), maupun akses jalan, mengingat kawasan ini mayoritas sektor pertanian dan perkebunan.
leni merinci, pada 2018 di jarai untuk desa tertinggal cukup tinggi mencapai 76,19 persen, desa berkembang 14,29 persen, sedangkan maju tercatat 9,52 persen. 
kemudian pada 2023 mengalami perubahan yang mana, berkembang 52,38 persen, maju sebesar 38,10 persen dan mandiri menyentuh angka 9,52 persen.
ia menerangkan, untuk kecamatan pajar bulan pada 2018 tercatat 70 persen dengan status desa tertinggal dan berkembang 30 persen. 
 
kini di 2023, berkembang bertambah menjadi 60 persen dan maju di angka 40 persen.
"pun dengan kecamatan lainnya terus berubah menyusul sektor infrastruktur dari tahun ke tahun dikerjakan, sehingga desa-desa yang ada di jarai area mengalami peningkatan cukup signifikan," imbuh leni, kamis 18 januari 2023.
kemudian, sambung dia, untuk peta prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, hanya beberapa desa saja, selebihnya cukup baik dari segi penanganan maupun perawatannya.
"secara global untuk penanganannya berhasil, hal ini justru terbantu dengan adanya dana desa (dd), dan bantuan dari pemerintah pusat yang memang fokus memeranginya," ulas dirinya.
 
tinggal bagaimana, sambung dia, peran aktif pemerintah desa (pemdes) dibantu badan permusyawaratan desa (bpd), serta masyarakat bekerjasama dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
"di sinilah kejelian dan ketelitian dari kepala desa (kades), untuk memberikan kontribusi sekaligus pelayanan kepada warga, terutama bagi mereka yang segi ekonomi kesulitan dan angka stunting pun ikut turun secara drastis," pungkas leni.
sementara itu, pj bupati lahat, muhammad farid melalui kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda), feriansyah eka putra st mm menuturkan, ada 3 prioritas pemerintah kabupaten (pemkab) pada musrenbang rkpd 2025 ini.
dengan tema peningkatan pemerataan pembangunan merata, dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. 
 
setidaknya 3 prioritas daerah yakni, peningkatan kualitas ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
lalu, perluasan akses infrastruktur yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan serta penguatan kelembagaan.
“termasuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah," terang dirinya.
ia menambahkan, dengan didasari 3 prioritas daerah diatas, sudah sewajarnya pemegang pemangku kepentingan, disetiap kecamatan memberikan perhatian serius dan optimal terhadap rangkaian ini.
 
"sehingga tujuan untuk menjadikan musrenbang sebagai instrumen penting, dapat kita wujudkan didalam perencanaan dan penganggaran," ucap dia.
ia berpesan, dengan realisasi pembangunan di dapil 6 ini, dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. 
untuk pembangunan yang belum terlaksana segera terwujud.
"oleh karena itulah, kepada masing-masing perangkat daerah dapat kerja keras, cerdas, cermat dan serius, sehingga membangun kabupaten lahat kita semua ikut serta memfasilitasi dan mengakomodir," tutup feriansyah.
 
terpisah, anggota dprd lahat, dedi candera se menyampaikan, usulan daripada masyarakat di sektor pembangunan berada di tingkat kecamatan.
"inilah momentum dengan dimanfaatkan untuk membuat usulan sifatnya prioritas. apalagi menggunakan sistem sipd agar mempermudah memonitor aspirasi tersebut," timpalnya.
kedepan, sambung dia, kedepan dana anggarannya digelontorkan sebesar rp 85 m yang dibagikan 4 kecamatan di dapil 6. jangan apatis semuanya ini tergantung kehendak semuanya
"begitu pula dengan pemerintah desa (pemdes) adalah ujung tombak, untuk membangun wilayah pedesaan,” tutur dedi. 
 
“pihak legislatif pun ikut terlibat memperjuangkan kepentingan bersama, di dalam pembangunan infrastruktur terhadap akses antar desa serta pertanian," tandasnya.*
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"