Reses Tahap III Tahun 2023 HM Giri Ramanda N Kiemas di Dapil VI, Warga Minta Carikan Solusi

Reporter: Rosalini |

Editor: Firyansyah |

Kamis , 26 Oct 2023 - 20:59

Reses Tahap III Tahun 2023 HM Giri Ramanda N Kiemas di Dapil VI, Warga Minta Carikan Solusi-Rosalini palpres.bacakoran.co-

PEMERINTAH telah membuat larangan membakar hutan dengan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Larangan ini membuat masyarakat kesulitan saat hendak membuka lahan dan mereka minta pemerintah memberi solusi.

Keluh kesah warga tersebut diutarakan kepada anggota DPRD Sumsel asal Dapil VI, HM Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM saat dialog dalam rangka reses tahap III tahun 2023.

Meski sibuk dengan jadwal yang padat, Giri yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel, masih meluangkan waktu untuk menemui masyarakat di wilayah Dapil VI, dengan memanfaatkan masa reses yang berlangsung 15 hingga 22 Oktober 2023.

Dalam setiap pertemuan digelar, dihadiri camat dan perangkatnya, kades dan perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu pengajian, dan karang taruna yang ada di Dapil VI meliputi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, dan Kota Prabumulih.

Beberapa kecamatan yang dikunjungi Giri Ramanda antara lain Kecamatan Gelumbang, dilanjutkan ke Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Muara Belida, hingga Kecamatan Belida Darat.

Diwawancarai usai kegiatan reses, Giri mengatakan, banyak aspirasi yang diserap dari warga selama masa reses. Namun ada beberapa aspirasi yang dikeluhkan hampir semua masyarakat di sejumlah kecamatan yakni soal larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Giri menuturkan, terkait dengan larangan itu banyak meminta pemerintah memberikan solusi, agar warga bisa membuka lahan tanpa membakar.

“Di setiap pertemuan, warga menanyakan janji gubernur sebelumnya untuk mengatasi masalah ini, dengan memberikan satu alat berat untuk satu kecamatan.

Sayangnya, sampai masa jabatan gubernur berakhir, janji itu belum terealisasi,” ujar Giri.

Selain itu, warga juga mengharapkan bantuan bibit karet dan sawit yang berkualitas untuk peremajaan, terutama untuk warga Lembak Ulu dan Lubai.

Di sektor pendidikan, Giri mengatakan, warga minta kembalikan sistem pembelajaran SMA seperti dulu. Dimana semuanya gratis, tanpa ada bayar sama sekali.

reses tahap iii tahun 2023 hm giri ramanda n kiemas di dapil vi, warga minta carikan solusi                            pemerintah telah membuat larangan membakar hutan dengan sanksi tegas bagi yang melanggar.
larangan ini membuat masyarakat kesulitan saat hendak membuka lahan dan mereka minta pemerintah memberi solusi.
keluh kesah warga tersebut diutarakan kepada anggota dprd sumsel asal dapil vi, hm giri ramanda n kiemas, se, mm saat dialog dalam rangka reses tahap iii tahun 2023.
meski sibuk dengan jadwal yang padat, giri yang juga wakil ketua dprd sumsel, masih meluangkan waktu untuk menemui masyarakat di wilayah dapil vi, dengan memanfaatkan masa reses yang berlangsung 15 hingga 22 oktober 2023.
baca juga:reses tahap iii tahun 2023 h ali imron di dapil iii, warga kayu agung minta infrastruktur penunjang pertanian
dalam setiap pertemuan digelar, dihadiri camat dan perangkatnya, kades dan perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu pengajian, dan karang taruna yang ada di dapil vi meliputi kabupaten muara enim, kabupaten pali, dan kota prabumulih. 
beberapa kecamatan yang dikunjungi giri ramanda antara  lain kecamatan gelumbang, dilanjutkan ke kecamatan lembak, kecamatan sungai rotan, kecamatan kelekar, kecamatan muara belida, hingga kecamatan belida darat.
diwawancarai usai kegiatan reses, giri mengatakan, banyak aspirasi yang diserap dari warga selama masa reses. namun ada beberapa aspirasi yang dikeluhkan hampir semua masyarakat di sejumlah kecamatan yakni soal larangan membuka lahan dengan cara membakar. 
giri menuturkan, terkait dengan larangan itu banyak meminta pemerintah memberikan solusi, agar warga bisa membuka lahan tanpa membakar.

“di setiap pertemuan, warga menanyakan janji gubernur sebelumnya untuk mengatasi masalah ini, dengan memberikan satu alat berat untuk satu kecamatan.
sayangnya, sampai masa jabatan gubernur berakhir, janji itu belum terealisasi,”  ujar giri.
selain itu, warga juga mengharapkan bantuan bibit karet dan sawit yang berkualitas untuk peremajaan, terutama untuk warga lembak ulu dan lubai.
di sektor pendidikan, giri mengatakan, warga minta kembalikan sistem pembelajaran sma seperti dulu. dimana semuanya gratis, tanpa ada bayar sama sekali.
baca juga:reses tahap iii tahun 2023 h ali imron di dapil iii, warga kayu agung minta infrastruktur penunjang pertanian
“bukan seperti sekarang, dikatakan gratis, tetapi banyak iuran-iuran lainnya,” kata giri.
sementara aspirasi lain pun banyak disampaikan warga.
seperti aspirasi dari kecamatan gelumbang, warga minta pemerintah menjaga kualitas jalan penghubung provinsi, mulai dari daerah gelumbang hingga ke perbatan ogan ilir (oi).
“menurut warga, di wilayah itu terdapat jembatan yang kondisinya memprihatinkan, dan di jalan itu juga ada beberapa ruas jalan yang menjadi langganan banjir, sehingga mereka minta dibangunkan gorong-gorong di kiri dan kanan jalan,” ujar giri.

kondisi yang sama juga terjadi di jalan provinsi  dari lembak sampai batas modong pali.
di sini banyak jalan yang rusak, sehingga butuh perbaikan. 
“di beberapa titik juga terdapat ruas jalan yang menjadi langganan banjir, karena gorong-gorong yang ada tidak berfungsi maksimal,” katanya.
sedangkan saat pertemuan dengan warga lembak, aspirasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan pemerataan bantuan peralatan memasak kerupuk/kemplang. 
baca juga:reses tahap iii dapil iv dprd sumsel, gedung sman jaya pura memprihatinkan
“mereka meminta pemerintah tidak hanya membantu satu desa saja. tetapi desa desa lain juga harus dibantu,” ujar giri mengulang pernyataan warga.
sedangkan di kecamatan belida, warga minta lebih diperhatikan.
karena menurut mereka, kecamatan ini kurang mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah dan mereka juga minta dibangunkan jalan darat agar biaya operasional lebih murah.
aspirasi lain yang disampaikan warga adalah soal tidak adanya bantuan dari pemerintah provinsi sumsel untuk tempat ibadah dan masalah tapal batas antara kecamatan lubai ulu dengan kecamatan lubuk batang kabupaten oku.

di lubai ulu, masyarakat minta agar dikeluarkan dari kawasan hutan.
“mereka minta bantu pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat.  kalau tidak bisa, mereka minta dimasukkan ke program perhutanan sosial, agar mereka tetap bisa mengelola lahan dengan aman,” katanya.
menanggapi semua aspirasi tersebut, giri mengatakan, untuk aspirasi yang masuk wilayah kabupaten muara enim, akan segera disampaikan ke dprd muara enim agar jadi bahasan dalam anggaran induk  2024 yang baru akan dibahas. 
sedangkan yang masuk ranahnya provinsi, akan jadi catatan  untuk dianggarkan dalam anggaran induk 2025. (oca/adv)