BACA JUGA: KPU Pagaralam Mulai Kirimkan Logistik Sampai ke TPS

Meskipun secara konstitusional tidak dilarang, namun banyak yang menyatakan bahwa dominasi ini dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di ranah politik Indonesia.

Selain itu, terdapat juga argumen bahwa "Jokowi Effect" dapat menjadi penghalang bagi keberagaman politik. 

Beberapa kritikus menyoroti bahwa popularitas Jokowi yang begitu besar dapat mengaburkan suara-suara minoritas dan mempersempit ruang demokrasi. 

Hal ini terutama terlihat dalam proses seleksi calon legislatif di tingkat lokal, di mana banyak kandidat yang berusaha mendekatkan diri dengan Jokowi atau partai politik yang mendukungnya untuk mendapatkan keuntungan politik.

BACA JUGA:Warga Tegal Binangun Tegaskan Tetap Pilih Caleg Dapil Kota Palembang, KPU Beri Penjelasan Ini

BACA JUGA:Distribusi Logistik Pemilu Gandeng PT Pos Indonesia, Ini Persiapan KPU Prabumulih

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa "Jokowi Effect" tidak hanya berdampak pada level nasional, tetapi juga regional. 

Di beberapa daerah, dukungan terhadap Jokowi dapat menjadi faktor penentu dalam perolehan suara, bahkan melebihi agenda lokal. 

Hal ini dapat menggeser dinamika politik yang seharusnya berpusat pada kebutuhan dan aspirasi lokal menjadi sekadar refleksi dari popularitas nasional seorang pemimpin.

Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa "Jokowi Effect" juga memiliki sisi positif yang patut diperhatikan. 

BACA JUGA:Pastikan Situasi Kondusif, Danrem 043/Gatam Bersama Forkopimda Tinjau Sejumlah TPS

BACA JUGA:Ingatkan ASN OKU Timur Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Ini Rencana Ketua KPU yang Baru Dilantik

Salah satunya adalah stabilitas politik yang tercipta selama kepemimpinannya. 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai isu, namun Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas politik yang relatif baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.