Satpol PP Bakal Lelang Hewan Kaki Empat yang Berkeliaran Jika Pemilik Tidak Melakukan Ini

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 15 Feb 2024 - 20:44

Anggota Satpol PP mengamankan hewan kaki empat di jalinsum tepatnya di depan kantor Bupati Muratara -Foto:Hengki Pransis/-palpres

Ia mengatakan, sebelum pemberlakuan pengamanan dan sanksi bagi ternak, Pemerintah daerah sering melakukan sosialisasi.

"Memberi tahu, bahwa ada tempat yang dilarang, bagi hewan kaki empat. Seperti lokasi perkantoran,"katanya.

Sambungnya, pada saat kami mengamankan, tidak perlu kaget lagi. Karena kami sudah memberikan informasi pelarangan itu.

Ia berharap, perda ini berjalan dengan baik, para pemilik hewan kaki empat memaklumi demi kenyamanan dan ketertiban bersama.

"Tujuannya, tempat umum terjaga. Tidak kotor, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,"pungkasnya. *

satpol pp bakal lelang hewan kaki empat yang berkeliaran jika pemilik tidak melakukan ini                            palembang, koranpalpres.com - satpol pp kabupaten musi rawas utara (muratara), propinsi sumsel bakal melakukan pelelangan hewan kaki hasil pengamanan.
hewan kaki empat itu berkeliaran di wilayah yang di atur perda 11 tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam wilayah kabupaten muratara.
seperti sepanjang jalinsum, lokasi perkantoran pemerintah kabupaten.
kasat pol pp sumedi melalui kasi kerjasama pada satpol pp rizal tristo mengatakan pelelangan hewan kaki empat jika pemilik tidak membayar sanksi dan tidak punya niat mengambil hewan tersebut.
baca juga:pol pp muratara amankan hewan kaki empat, ini jumlah besaran dendanya
"kita lelang saja. untuk nilai ada mekanisnya. selama ini ada kambing dan biri biri saja,"katanya, kamis 15 februari 2024.
ia menjelaskan, satpol-pp gencar melakukan pengamanan terhadap hewan kaki empat, dan memanggil pemiliknya bagian penegakan peraturan daerah (perda).
aturan yang di maksud perda 11 tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam wilayah kabupaten muratara.
"dikenakan sanksi administratif berupa denda 150ribu langsung disetor ke kas daerah, melalui dispenda,"kata rizal.
baca juga:terkait biaya diklat kesamaptaan, honorer anggota pol pp ogan ilir berharap hal ini!
pemberlakuan perda tersebut setelah beberapa kali satpol pp melakukan himbau, sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan kaki empat yang berkeliaran.
"kita sudah melakukan sosialisasi, datang langsung ke masyarakat, langsung menemukan pemilik hewan kaki empat, agar tidak berkeliaran di jalinsum. bagi yang tetap ngotot kita tindak,"ujarnya.
pihaknya meminta pemilik hewan kaki empat jenis kerbau, biri biri, sapi dan kambing untuk membuat kandang sendiri.
tujuannya tidak merusak pekarangan, kebun milik warga. dan paling penting tidak berkeliaran di tempat umum, lokasi perkantoran.
baca juga:puluhan honorer anggota pol pp ogan ilir galau, ada apa ya?
ia mengatakan, sebelum pemberlakuan pengamanan dan sanksi bagi ternak, pemerintah daerah sering melakukan sosialisasi.
"memberi tahu, bahwa ada tempat yang dilarang, bagi hewan kaki empat. seperti lokasi perkantoran,"katanya.
sambungnya, pada saat kami mengamankan, tidak perlu kaget lagi. karena kami sudah memberikan informasi pelarangan itu.
ia berharap, perda ini berjalan dengan baik, para pemilik hewan kaki empat memaklumi demi kenyamanan dan ketertiban bersama.
baca juga:ratu dewa instruksikan sat pol pp gerak cepat amankan pengamen yang meresahkan wisatawan di bkb
"tujuannya, tempat umum terjaga. tidak kotor, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,"pungkasnya. *