Warga 5 Desa Lahat Gelar Aksi Demo di Kantor BPN, Ini 4 Tuntutan yang Disampaikan

Koordinator aksi perwakilan dari warga dari 5 Desa di Kecamatan Kikim Barat melakukan demo di depan Kantor BPN Lahat, dijaga ketat aparat Polres, Kamis 7 Maret 2024-Foto:Bernat Albar-palpres

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Puluhan masyarakat dari lima desa antara lain, Lubuk Seketi, Wanaraya, Jajaran Lama, Sukamerindu dan Purworejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat demo di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dan mendesak BPN untuk proses verifikasi data.

Aksi tersebut dipimpin oleh penanggung jawab aksi, yaitu Firdaus, Asroni, dan Sumardi, serta diikuti oleh sekitar 80 orang massa.

Kegiatan pengawalan dan penjagaan aksi damai tersebut dipimpin Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S Sinaga SH SIK MH, bersama dengan beberapa perwira polisi lainnya.

BACA JUGA:Demi Memastikan Pelaksanaan Proses Demokrasi Berjalan Lancar, Ini Dilakukan Personel Polda Sumsel di KPU

Aksi berlangsung di BPN Lahat, dimulai sekitar pukul 10.20 WIB, Kamis 7 Maret 2024.

Dalam orasinya, Firdaus menyampaikan, ada 4 tuntutan ditujukan kepada pihak berwenang.

Antara lain meminta dipertemukan dengan Bupati tanpa adanya hambatan, lalu menanyakan jadwal verifikasi data yang seharusnya dilakukan pada September, namun hingga Oktober 2023 belum juga dilaksanakan.

Kemudian menyoroti pengadaan dokumen yang sering diminta oleh tim verifikasi, padahal perusahaan PT Aditarwan tidak memiliki surat.

BACA JUGA:Diduga Suara Sah Hilang? Warga Demo Datangi Kantor KPU Muratara, Ini Tuntutannya

"Selain itu, mengancam akan mengadukan permasalahan ini ke DPRD sebagai wakil mereka, jika tidak ada respon yang memadai," sebut dirinya.

Selang beberapa menit, perwakilan massa aksi kemudian ditemui oleh pejabat BPN untuk dilakukan mediasi di ruang kepala kantor. 

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Polres Lahat dan BPN Lahat, serta koordinator jafung BPN Lahat. 

Mediasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi terkait tuntutan masyarakat, terkait verifikasi data yang masih tertunda.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan