Partai PKB Lahat Bakal Laporkan Penyelenggara Pemilu ke DKPP dan MK, Ini Penyebabnya

Reporter: Bernat |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 07 Mar 2024 - 18:34

Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Lahat-Foto:Bernat Albar-palpres

"Sebab ini bukanlah akhir dari segalanya, kalaupun nantinya pihak termohon kurang puas atas hasilnya, bisa membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK)," bebernya.

Terpisah, Ketua KPU Lahat, Sarjani melalui Komisioner, Emil Asy'ari menyampaikan, bahwasanya regulasi yang terdapat di PKPU No 5/2024, tidak disebutkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu.

"Kami hanya melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pemilu di tingkat PPK. Kalaupun ditemukan maka jalurnya sudah ada yakni di Bawaslu," tandasnya. *

partai pkb lahat bakal laporkan penyelenggara pemilu ke dkpp dan mk, ini penyebabnya                            palembang, koranpalpres.com - meski nota keberatan yang dilayangkan saksi partai kebangkitan bangsa (pkb) lahat, terhadap hasil rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (ppk) tanjung sakti pumu.
pihaknya akan mempersiapkan dokumen indikasi kecurangan di tempat pemungutan suara (tps) 02, desa kembang ayun, dengan melaporkan penyelenggara pemilu ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
"betul, sejauh ini nota keberatan kita telah diproses di bawa pengawas pemilu (bawaslu), dan juga akan melaporkan anggota ppk terkait kecurangan yang mereka lakukan," sebut dody septriadi perwakilan dpc pkb lahat, kamis 7 maret 2024.
sebab, lanjut dirinya, sangat jelas sekali pergerakan masif dan terkoordinir, telah melakukan kecurangan mulai dari jumlah suara calon legislatif (caleg), daftar pemilih tetap (dpt), hingga munculnya berita acara (ba) penghitungan suara ulang yang dipertanyakan.
baca juga:hasil rekapitulasi ppk tanjung sakti pumu lahat banyak kejanggalan, saksi pkb sampaikan nota keberatan
"bahkan para saksi dari masing-masing partai politik (parpol) dan caleg pun, tidak mengetahui kalau ada penghitungan suara ulang pada kamis 15 februari 2024, sekitar pukul 05.00 wib," jelas dirinya.
bahkan, masih kata dia, c1 hasil dan c1 rekap sangat berbeda sekali jumlah dengan c1 plano. bahkan di berita acara ada tanda tangan saksi parpol dan kpps tps 02 desa kembang ayun.
"sangat jelas sekali, saksi kami dan partai lain tidak ada satupun bubuhkan tanda tangan, dari pengakuan dari kpps pun tidak ada," ucapnya.
yang mana, sambung dia, hasil c1 salinan dan rekap dari ppk sangat berbeda dengan saksi. hal ini, justru merugikan calon legislatif (caleg) dari pkb.
baca juga:kapolres lahat mediasi protes partai pkb terkait kotak suara tps 02, ini hasilnya
"adanya penambahan jumlah suara pada salah satu caleg, yang semestinya 12 berubah menjadi 82. jelas ini sangat-sangat indikasi kecurangan begitu masif," ungkap dia.
ia berpesan, kemungkinan besar, pihaknya juga akan membawa permasalahan sengketa pemilu ini hingga ke mahkamah konstitusi (mk).
"kami disini mencari keadilan, karena apa yang terjadi sungguh di luar nalar kami," tegas dody septriadi.
bahkan, masih katanya, ketika akan menghadirkan ketua kpps tps 02, desa kembang ayun, kecamatan tanjung sakti pumu, pun tidak diijinkan walaupun sekedar mengklarifikasi.
baca juga:mantan walikota lubuklinggau sn prana putra sohe ungguli perolehan suara sementara pkb dapil i sumsel
"terlebih lagi, munculnya berita acara perhitungan suara ulang, kami pun mempertanyakan keabsahannya, jangan-jangan tanda tangan yang ada disitu palsu semua," sebut dodi.
senada, saksi dari partai demokrat, beben saputra menyebutkan, dugaan adanya kecurangan sangat jelas. dari perhitungan suara dan perbedaan diperoleh baik untuk partai dan caleg.
"justru ini menciderai iklim demokrasi yang katanya jujur dan adil. apalagi, disebutkan saksi kami menandatangani berita acara perhitungan ulang suara, padahal sama sekali tidak ada, bahkan bersangkutan sampai bersumpah," imbaunya.
oleh karena itulah, masih kata dia, agar pihak penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan, segala sesuatunya sehingga tidak ada kesan dugaan kecurangan terjadi.
baca juga:suara pkb dapil oku timur melesat, optimis rebut kursi pimpinan dprd 
"untuk daerah pemilihan (dapil) 5 yakni, kecamatan tanjung sakti pumi dan pumu, hanya tersedia 3 kursi. jadi sangat riskan terjadinya indikasi kecurangan," tegas dia.
berita sebelumnya, ketua bawaslu lahat, nana priana shi mm membenarkan, bahwasanya nota keberatan yang disampaikan pihak pkb, telah masuk diatas meja.
"dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak-pihak terkait, untuk dimintai keterangan atau klarifikasi lebih jelas," sebut dia, rabu 6 februari 2024.
nah, setelah ada pemanggilan langkah selanjutnya adalah melakukan persidangan, yang dilaksanakan di sentra gakkumdu guna mengetahui letak perselisihannya.
baca juga:sengketa pemilu 2024 dprd lahat dapil 5 masuki babak baru, ini buktinya
"dari hasil tersebut akan kita tuangkan ke dalam, surat rekomendasi ditujukan kepada komisi pemilihan umum (kpu) lahat," jelas nana priana.
saat ini, sambung dirinya, pihak bawaslu sendiri belum memanggil kedua belah pihak, baik saksi pkb maupun penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan.
"sanggahan keberatan dari pkb inilah yang akan menjadi acuan nantinya, jadi kita belum bisa memberitahukan apa-apa saja poin rekomendasi, sebelum hasil sidang diselesaikan terlebih dahulu," papar dirinya.
ia meminta, agar pihak-pihak yang bersengketa untuk menahan diri, karena semuanya sudah ada jalurnya sesuai dengan peraturan berlaku.
baca juga:ini dilakukan polres prabumulih bersama tni setelah sukses amankan pemilu 2024, yuk lihat
"sebab ini bukanlah akhir dari segalanya, kalaupun nantinya pihak termohon kurang puas atas hasilnya, bisa membawanya ke mahkamah konstitusi (mk)," bebernya.
terpisah, ketua kpu lahat, sarjani melalui komisioner, emil asy'ari menyampaikan, bahwasanya regulasi yang terdapat di pkpu no 5/2024, tidak disebutkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu.
"kami hanya melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pemilu di tingkat ppk. kalaupun ditemukan maka jalurnya sudah ada yakni di bawaslu," tandasnya. *