Palembang Adopsi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Ini Harapan Ratu Dewa

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Jumat , 15 Mar 2024 - 14:16

Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dalam acara sosialisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)-Foto:Diskominfo Palembang-

"Pemerintah Kota Palembang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," pungkasnya. *

palembang adopsi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, ini harapan ratu dewa                            palembang, koranpalpres.com - upaya menyusun sistem perbendaharaan yang lebih baik dan mendorong percepatan serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan.
empat organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkot palembang menjadi pelopor dalam sosialisasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (kkpd).
menurut pj walikota palembang, ratu dewa, penggunaan kkpd merupakan bagian dari amanat pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
"penerapan kkpd ini akan dilakukan secara bertahap di 4 opd terlebih dahulu sebagai proyek percobaan, antara lain inspektorat kota palembang, bpkad, dinas kesehatan, dan kecamatan kalidoni,' ujarnya jumat, 15 maret 2024.
baca juga:komitmen ratu dewa dalam pengadaan asn, antar palembang raih penghargaan dari menpan rb
baca juga:rapel tunjangan fungsional hasil penyetaraan hingga 30 bulan, ratu dewa pastikan cair dalam waktu dekat
evaluasi akan dilakukan lebih lanjut, dan selanjutnya akan diterapkan di seluruh satuan kerja pemerintah kota palembang.
"kami berharap penerapan ini akan maksimal, didukung oleh sistem sipd ri, bank sumsel babel, dan layanan penyedia barang/jasa," kata dia.
ditegaskannya, hal ini menjadi sangat penting terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, seiring dengan upaya mendorong transparansi dan percepatan transaksi pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe).
"peran aktif dari semua pihak sangat diperlukan dalam memperkuat teknologi digital di pemerintah kota palembang. proses digitalisasi ini dilakukan untuk menjaga inovasi dan mengawal transaksi keuangan pemerintah daerah agar memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.
baca juga:pj walikota palembang ratu dewa minta gembok dan seng di pasar 16 dibuka, segera panggil pt bcr 
baca juga:ratu dewa sambut presiden jokowi di acara muktamar ikatan mahasiswa muhammadiyah di palembang, ini pesannya
penggunaan kartu kredit pemerintah daerah diharapkan akan memperkuat kerangka teknologi dan kemajuan finansial teknologi di kota palembang. untuk itu, edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan transaksi non-tunai seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara optimal.
"kami berharap bank sumsel babel, sebagai bank penempatan rkud, terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan kkpd melalui inovasi dan terobosan baru, serta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.
"pemerintah kota palembang juga telah menerbitkan peraturan walikota palembang nomor 38 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah," pungkasnya. *