PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kendatipun pihak pelapor dalam hal ini atas nama Wiwin Andaini SE, sebagai calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat, daerah pemilihan (Dapil) 5, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Pumu.

Telah menangkan Sengketa Pemilu 2024, tetap saja, melalui kuasa hukum akan melaporkan Anggota PPK Tanjung Sakti Pumu ke Bagian Pidana Umum (Pidum) Polda Sumsel.

"Betul, walaupun pada sidang di Sentra Gakkumdu Lahat kita telah menang, tetap saja, kasus pemalsuan dokumen sebut saja, tanda tangan KPPS dan saksi di TPS 002 Desa Kembang Ayun akan dibawa ke Pidum Polda Sumsel," sebut Kuasa Hukum DPC PKB Lahat, Dody Satriadi SH, Sabtu 23 Maret 2024.

Justru, sambung dia, akan memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilu, untuk tidak berbuat curang, dengan mengubah data ataupun pemalsuan dokumen negara.

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA, Pemkab Lahat Buka Rekrutmen CPNS-PPPK 2024, Segini Kuota Penerimaannya

BACA JUGA:DPRD Lahat Bahas LKPJ Bupati TA 2023, Berikut Bahasannya

"Kita minta kepada Polda Sumsel, untuk mengusut tuntas siapa-siapa saja dalang ini semua. Sehingga terjadinya pelanggaran administrasi," imbaunya.

Selain itu, masih katanya, pihaknya juga akan melaporkan sengketa pemilu ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk juga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lampiran sidang yang kita menangkan tersebut, akan menjadi alat pertimbangan bagi majelis hakim untuk membatalkannya, serta mengembalikan perolehan suara sebenarnya," ulas dirinya.

Dia menerangkan, sehingga perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Lahat, untuk PKB berjumlah 6 anggota duduk di parlemen.

BACA JUGA:2 Pejabat Administrator di Lingkungan Dukcapil Lahat Dilantik, Ini Kata Pj Bupati

BACA JUGA:SELAMAT, RSUD Lahat Dapat Reward dari KPP Pajak Pratama, Ini Kategorinya...

"Perjuangan belum selesai, kita akan tuntaskan permasalahan ini hingga ke akar-akarnya, untuk mengetahui atas perintah siapa permainan ini semua. Sehingga merugikan caleg dari PKB.

Ia meminta, tentunya dari kejadian ini untuk menjadi bahan renungan bagi semua pihak, agar tidak bermain-main dengan hukum.