Kepsek Sekolah Swasta di OKU Resah! Pencairan Dana PSB atau Sekolah Gratis Molor, Ini Alasannya

BATURAJA, KORANPALPRES.COM - Penantian panjang bagi SMA dan SMK swasta di OKU Sumatera Selatan (Sumsel) masih belum jelas kapan pencairan dana Program Sekolah Berkeadilan (PSB) akan cair.

Hingga masuk triwulan kedua, dana PSB atau yang dulunya disebut Program Sekolah Gratis (PSG), tak kunjung ada kabarnya.

Padahal, dana tersebut menunjang sebagian biaya operasional pendidikan di SMA dan SMK swasta.

Kondisi ini membuat para kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK swasta resah. Mereka merasa disepelekan karena sudah beberapa kali mempertanyakan hal tersebut, namun belum mendapat kepastian.

BACA JUGA:Ingin Sekolah Gratis Tanpa Biaya? Daftar di SMP Tunas Bangsa Lahat Sekarang, Ini Persyaratan dan Keunggulannya

"Kami para pemilik yayasan SMA swasta resah. Sampai triwulan pertama cair di April, tapi ini sudah masuk triwulan kedua belum juga ada pencairan. Birokrasinya macet. Swasta seperti disepelekan dan dianaktirikan," cetus H Erwandi Bachtiar, Kepsek SMA Sentosa Bhakti Baturaja, Kamis 13 Juni 2024.

Menurut Erwandi, pihaknya sudah beberapa kali menanyakan hal tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, namun belum ada kejelasan.

Dia juga mengakui bahwa pihaknya pernah bertemu dengan Kadisdik Sumsel, H Teddy Meilwansyah, yang juga menjabat Pj Bupati OKU di rumah kabupaten sekitar dua pekan lalu. Namun, belum ada hasil juga.

"Kami pernah bertemu Kadisdik di rumah kabupaten sekitar dua pekan lalu, dengan beberapa perwakilan sekolah di Sumsel, ada tujuh orang. Kata Kadisdik (Teddy, red) aman ada. Cuma sampai sekarang, mana?" katanya kesal.

BACA JUGA:Ini Baru Keren! Pemenang Festival Nurul Huda 2023 Sukawinatan Dapat Bonus Sekolah Gratis

Bahkan pagi tadi, dirinya sebagai perwakilan Kepsek SMA/SMK swasta di OKU bersama dua kepsek dari daerah lain, kembali mendatangi Disdik Provinsi Sumsel di Palembang. Mereka menemui Kasi Sarpras.

Hasilnya? "Jawabannya masih menunggu tandatangan Gubernur. Nah, persoalannya yang mau membawanya untuk diteken Gubernur itu kan hierarkinya adalah Kadisdik. Sedangkan Kadisdik tidak ngurusi. Ya macetlah," terangnya.

Dia menambahkan, persoalan macetnya dana PSB ini hanya masalah birokrasi saja, yakni birokrasi yang dijalankan adalah birokrasi pilih kasih.

Mestinya, tegas Erwandi, pakai hati nurani sehingga tidak menimbulkan kesan menganaktirikan sekolah swasta.