Genjot Target PBB Rp280 Miliar, Pj Walikota Palembang Dorong Optimalkan PAD dari Berbagai Sektor
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, salah satunya dari PBB--
PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, salah satunya dari PBB.
Hal ini terungkap dalam acara Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 di Aula Bapenda, Senin 5 Agustus 2024.
Rapat tersebut dipimpin langsung Pj Walikota Palembang, Ucok A Damenta serta menghadirkan langsung narasumber dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Raden An'an Andri Hikmat selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pendapatan Daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, target PBB tahun 2024 sebesar Rp 280 miliar.
BACA JUGA: Jangan Terlambat! Ini Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB, Cek Link untuk Informasi Tagihan
BACA JUGA:Wah! Ada Kunjungan PBB di Polri, Berikut Pembahasannya
Sedangkan per 2 Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp 132 Miliar lebih atau sekitar 47,26 persen.
Pj Walikota A Damenta mengungkapkan, berbagai sarana-prasarana terus bertambah hal ini tentu saja ditunjang dengan daya beli masyarakat yang semakin baik.
"Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang yang tentunya menunjang perekonomian di Kota Palembang," ucapnya.
Ia menuturkan bahwa PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan besar bagi Kota Palembang, oleh karena itu penerimaan dari sektor ini masih harus dioptimalkan melalui berbagai sarana.
BACA JUGA:Ada Sidak, Conduct Discipline Team PBB Datangi Markas Satgas Kizi TNI Konga, Berikut Sasarannya
BACA JUGA:Mau Melakukan Perubahan Nama di PBB? Berikut Syarat yang Perlu Kamu Siapkan dan Butuhkan
"Dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan. Hal ini menjadi tantangan karena masih kurangnya keasadaran masyarat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah," bebernya.