Layak Raih UHC Award 2024, Kepesertaan JKN-KIS di Sumatera Selatan Capai 99,57%

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 09 Aug 2024 - 21:30

Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis UHC.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

JAKARTA, KORANPALPRES.COM – Pencapaian luar biasa di mana Kepesertaan JKN-KIS di Sumatera Selatan sudah mencapai 99,57%.

Tak ayal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) layak meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024.

Penghargaan bergengsi ini diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI).

Pencapaian JKN-KIS yang relatif tinggi menghantarkan Pemprov Sumsel kembali menorehkan penghargaan di kancah nasional.

Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis UHC.

Layanan ini dengan cakupan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 99,57% persen dari jumlah penduduk.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko PMK RI Muhadjir Effendi kepada Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Trisnawarman.

Seremoni penyerahan penghargaan bertempat di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis, 9 Agustus 2024.

Untuk diketahui, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu punya akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program JKN-KIS.

Tahun ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.

Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk.

Atau dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” tutur Wapres

layak raih uhc award 2024, kepesertaan jkn-kis di sumatera selatan capai 99,57%                            jakarta, koranpalpres.com – pencapaian luar biasa di mana kepesertaan jkn-kis di sumatera selatan sudah mencapai 99,57%.
tak ayal pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) layak meraih penghargaan universal health coverage atau uhc award 2024.
penghargaan bergengsi ini diinisiasi kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia (kemenko pmk ri). 
pencapaian jkn-kis yang relatif tinggi menghantarkan pemprov sumsel kembali menorehkan penghargaan di kancah nasional.
pemerintah pusat memberikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi pemprov sumsel dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis uhc.
layanan ini dengan cakupan perlindungan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (jkn-kis) 99,57% persen dari jumlah penduduk.
penghargaan diserahkan langsung oleh menko pmk ri muhadjir effendi kepada pj gubernur sumsel elen setiadi, diwakili kepala dinas kesehatan provinsi sumsel trisnawarman.
seremoni penyerahan penghargaan bertempat di the krakatau grand ballroom taman mini indonesia indah (tmii), jakarta timur, kamis, 9 agustus 2024. 
untuk diketahui, uhc merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu punya akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. 
di indonesia, uhc ini diwujudkan melalui program jkn-kis. 
tahun ini, kepesertaan jkn yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.
wakil presiden (wapres) ri, kh ma’ruf amin mengapresiasi target uhc di indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk.
atau dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam program jkn-kis.
“pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara bpjs kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” tutur wapres
namun, beliau mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini.
khususnya terkait permasalahan tunggakan peserta jkn-kis dari kalangan mampu dan pembayaran iuran bpjs kesehatan yang macet.
“saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya bpjs kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.
terlebih wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. 
pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat jkn-kis.
terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jkn-kis.
kedua, wapres meminta agar ada pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.
evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya.
wapres juga menekankan, penting untuk mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran.
ini agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
ketiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
terkait ini, wapres menekankan agar pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.
senada dengan wapres, menko pmk muhadjir effendy mengatakan, capaian 98 persen uhc ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi indonesia.
tetapi tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
menurut muhadjir, ini menjadi tanggung jawab kita semua, sesuai dengan inpres. 
dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
“terutama di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai,” tukas muhadjir.
sebelumnya, direktur utama bpjs kesehatan ali ghufron mukti melaporkan, kepesertaan jkn meningkat dari tahun ke tahun.
peningkatan tersebut dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. 
selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan uhc di wilayahnya. 
dengan cakupan kepesertaan semesta jkn lebih dari 95 persen dari total penduduk.
“sampai dengan 1 agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program jkn telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” ungkapnya.
 
dalam upaya meningkatkan pemberian layanan jkn, ghufron mengemukakan, berbagai inovasi terus digencarkan oleh bpjs kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan kepuasan peserta jkn. 
kemudahan layanan bagi peserta ini, antara lain, dikembangkan melalui aplikasi mobile jkn, pandawa, care center 165. 
outbound call melalui program jelita (jenis layanan registrasi dan aktivasi peserta), face recognition bpjs kesehatan (frista).
bpjs keliling, dan pemanfaatan nomor induk kependudukan (nik) untuk berobat.
bpjs kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama.
“inovasi ini untuk memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk indonesia, dengan layanan yang mudah, cepat, dan setara,” pungkasnnya.
 
hadir dalam acara tersebut, presiden international social security association (issa) mohammed azman, gubernur daerah istimewa yogyakarta (diy) sri sultan hamengku buwono x.
ketua dewan pengawas bpjs kesehatan abdul kadir, segenap jajaran direksi dan dewan pengawas bpjs kesehatan, dan para kepala daerah penerima penghargaan.