Kasus Internet Muda, Kejati Sumsel Kembali Tetapkan Tersangka, Ini Sosoknya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 22 Aug 2024 - 18:40

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kembali menetapkan 1 orang Tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kembali menetapkan 1 orang Tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2019-2023, Rabu 21 Agustus 2024.

Penetapan seorang tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024.

"Tim Penyidik kita telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Pada Rabu 21 Agustus 2024 kembali dilakukan Penetapan 1 orang sebagai Tersangka yaitu RC selaku Mantan Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin Oktober 2018 sampai dengan Juni 2023.

Ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-16/L.6.5/Fd.1/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

"Bahwa sebelumnya tersangka RC telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam Dugaan Perkara dimaksud," katanya.

Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka, dan untuk tersangka RC tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara Pengadaan Aplikasi Santan TA 2021 dari Kejari Musi Banyuasin.

Potensi Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp25.885.165.625. Para Saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 173 orang.

"Modus Operandi Tersangka RC selaku Ketua Tim Asistensi tidak melaksanakan tugasnya selaku Asistensi, baik dalam Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan tidak terarah sehingga mengakibatkan terjadinya Markup," tutupnya.

kasus internet muda, kejati sumsel kembali tetapkan tersangka, ini sosoknya                            palembang, koranpalpres.com - tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejati sumsel kembali menetapkan 1 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten muba tahun anggaran 2019-2023, rabu 21 agustus 2024. 
penetapan seorang tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor: print-01/l.6/fd.1/01/2024 tanggal 02 januari 2024.
"tim penyidik kita telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) kuhap," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
baca juga:pj gubernur elen setiadi sebut pilkada serentak di sumsel dijamin aman dan damai asalkan…
baca juga:telah dibuka! pengadaan pegawai kementerian pupr tahun 2024 sebanyak 6.388 cpns, gaji minimal rp9,4 juta
pada rabu 21 agustus 2024 kembali dilakukan penetapan 1 orang sebagai tersangka yaitu rc selaku mantan kepala dinas pmd kabupaten musi banyuasin oktober 2018 sampai dengan juni 2023.
ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: tap-16/l.6.5/fd.1/08/2024 tanggal 21 agustus 2024.
"bahwa sebelumnya tersangka rc telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud," katanya. 
sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka, dan untuk tersangka rc tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara pengadaan aplikasi santan ta 2021 dari kejari musi banyuasin. 
baca juga:kepala bnnp sumsel bertemu langsung pj gubernur, bahas sinergi ini
baca juga:dari alam liar ke pusat pelatihan, puskass hadirkan buku gajah palembang: sejarah, akar konflik dan solusinya
potensi kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar rp25.885.165.625. para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 173 orang.
"modus operandi tersangka rc selaku ketua tim asistensi tidak melaksanakan tugasnya selaku asistensi, baik dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak terarah sehingga mengakibatkan terjadinya markup," tutupnya.
sebelumnya,  wakil kepal kejaksaan tinggi (wakajati) sumatera selatan (sumsel) pipuk firman priyadi, s.h., m.h.
didampingi plh. asisten bidang tindak pidana umum rachmad vidianto, s.h., m.h. memimpin ekspose pemaparan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
baca juga:baru saja diresmikan jokowi, ini 5 fakta jembatan terpanjang kedua di indonesia, telan dana rp1,43 triliun
baca juga:wah! bnnp sumsel datangi rsmh, ada masalah apa?
bersama direktur tindak pidana orang dan harta benda nanang ibrahim soleh, s.h., m.h. yang dilaksanakan oleh  kejaksaan negeri palembang dan kejaksaan negeri lahat.
"kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
adapun perkara tindak pidana umum yang diajukan restorative justice oleh kejaksaan negeri palembang adalah perkara pengancaman melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 kuhp.
atas nama tersangka andi irawan bin muhammad efendy dan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atas nama tersangka elfitri dayani binti h. umar mahmud.
baca juga:bocah tenggelam di sungai musi, tim sar gabungan lanjutkan pencarian
baca juga:cegah pernikahan dini, pj walikota palembang kukuhkan forum anak daerah se-kota palembang 
dari kejaksaan negeri lahat dimana melanggar pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c undang-undang ri nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
setelah mendengarkan pemaparan dari kepala kejaksaan negeri palembang johnny william pardede, s.h., m.h. dan kepala kejaksaan negeri lahat toto roedianto, s.sos., s.h.
akhirnya jaksa agung muda tindak pidana umum melalui direktur tindak pidana orang dan harta benda pada jaksa agung muda pidana umum kejaksaan agung ri.
"kemudian menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari kedua kejaksaan negeri tersebut," katanya. 
baca juga:putusan mk muluskan jalan ratu dewa menuju kursi walikota palembang
baca juga:warga tersenyum lebar, jambi kini terhubung cepat: tol pertama selesai, tempuh palembang kini dalam 3 jam
kemudian setelah mendapatkan persetujuan oleh jaksa agung muda tindak pidana umum maka kepala kejaksaan negeri palembang dan kejaksaan negeri lahat akan mengirimkan surat persetujuan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (rj-34).
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".