Pemkab Muba Siap Dukung Penyusunan Perpres Tata Kelola Ilegal Drilling
Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi siap mendukung penyusunan Perpres tata kelola ilegal drilling di Kemenko Bidang Perekonomian RI--Ist
JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Persoalan ilegal drilling di Kabupaten Muba diharapkan segera ada solusi nyata dari pihak terkait terutama Pemerintah pusat.
Persoalan lingkungan hingga keselamatan hidup manusia yakni dalam hal ini para penambang menjadi hal penting yang selalu digencarkan Pj Bupati Muba H. Sandi Fahlepi.
Hal ini diketahui setelah Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan Ilegal Drilling Migas di ruang Rapat Loka Kretagama Gedung Ali Wardana Lt.3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu 28 Agustus 2024.
“Kerusakan lingkungan dampak dari ilegal drilling serta keselamatan hidup baik para penambang di Muba dan masyarakat sekitar ke depan ini yang harus kita pikirkan dan diberikan solusi nyata,” ungkap Pj Bupati Muba.
BACA JUGA:Kodam II Sriwijaya Gelar Uji Fungsi dan Sertifikasi Kelaikan Alang Air di Perairan Sungai Musi
BACA JUGA:Profil Maouri Simon, Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Menjebol Gawang Argentina
Rapat dipimpin oleh Elen Setiadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, yang juga merupakan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.
Hadir juga antara lain Asisten Deputi Minyak dan Gas , Pertambangan dan Petrokimia, Herry Permana. Asisten Deputi Emigas Kementerian BUMN, Abdi Mustakim.
SKK Migas, PT. Pertamina EP, Polda Sumsel, kodam II Sriwijaya dan kementerian terkait lainnya.
Menurut Sandi, dirinya akan selalu terbuka menerima banyak masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan penanganan serta mencari solusi dampak dari ilegal drilling.
BACA JUGA:Menyambut Hari Lahir Kejaksaan, Kejari Banyuasin Gelar Turnamen, Apa Itu Ya?
BACA JUGA:Realme Luncurkan Ponsel Tahan Banting 1 Jutaan: Realme Note 60
Pj.Bupati Muba Sandi Fahlepi dalam kesempatan ini juga menyampaikan rasa terimakasihnya jika konsep Perpres telah berproses diajukan sebagai solusi selain dari penindakan hukum termasuk memikirkan aspek sosio kultur masyarakat yang perlu perlindungan dan penanganan bersama.
"Tata kelola sudah kami siapkan agar ke depan lingkungan di Muba lebih terjaga dan berkelanjutan kondusif, " ucap Sandi.