Pj Sekda Pimpin Rakor Konsultasi Publik, Pastikan Pembangunan Berkelanjutan

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 07 Nov 2024 - 21:16

Pj Sekda Pagaralam pimpin rakor Konsultasi Publik II-Humas Protokol Pagaralam-

PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pj Sekda Kota Pagar Alam Dahnial Nasution memimpin Rapat Konsultasi Publik II mengenai Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam.

Pelaksanaan Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Besemah I (satu), Setdako Pagar Alam, Kamis (07/10/2024)

Rapat Konsultasi Publik II ini merupakan tindaklanjut dari Konsultasi Publik I yang telah dilaksanakan pada Rabu (21/08/2024) yang lalu.

Kegiatan Konsultasi Publik II ini bermaksud sebagai penyusun dan pendampingan validasi KLHS RTRW Kota Pagar Alam untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kota Pagar Alam dan telah tervalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera-Selatan.

Untuk itu, Pj Sekda Kota Pagar Alam mengajak seluruh Dinas maupun Stakeholder terkait untuk proaktif dalam Konsultasi Publik II ini.

“Bapak Ibu sekalian, terutama dari pihak DPUTR, BPN, BPS maupun dari seluruh OPD yang terkait termasuk akademisi dan penggiat-penggiat lingkungan harus proaktif pada diskusi hari ini, karena kita sudah menyilangkan apa-apa yang menjadi rencana kita pada Konsultasi Publik I, dan akan kita maksimalkan pada hari ini”, Ajak Pj Sekda.

Pj Sekda juga berharap kepada semua Dinas yang terkait dapat memberikan masukan beserta dampak-dampaknya, sehingga nantinya pemerintah dapat membuat suatu rencana kegiatan yang baik.

Dilansir dari berbagai sumber, konsultasi publik adalah kegiatan komunikasi dua arah untuk meminta pandangan masyarakat terhadap suatu isu publik.

Konsultasi publik dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai proses melibatkan publik dalam memberikan umpan balik terhadap usulan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik adalah Forum Konsultasi Publik (FKP).

pj sekda pimpin rakor konsultasi publik, pastikan pembangunan berkelanjutan                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj sekda kota pagar alam dahnial nasution memimpin rapat konsultasi publik ii mengenai penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) rencana tata ruang ruang wilayah (rtrw) kota pagar alam.
pelaksanaan rakor tersebut berlangsung di ruang rapat besemah i (satu), setdako pagar alam, kamis (07/10/2024)
rapat konsultasi publik ii ini merupakan tindaklanjut dari konsultasi publik i yang telah dilaksanakan pada rabu (21/08/2024) yang lalu.
kegiatan konsultasi publik ii ini bermaksud sebagai penyusun dan pendampingan validasi klhs rtrw kota pagar alam untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di kota pagar alam dan telah tervalidasi oleh dinas lingkungan hidup provinsi sumatera-selatan.
baca juga:pentingnya managemen komplain bagi pemerintah, ini strategi peningkatan pelayanan publik di oku timur
baca juga:sosialiasi dan evaluasi pengelolaan sp4n-lapor 2024, pemkab oku tingkatkan pelayanan publik
untuk itu, pj sekda kota pagar alam mengajak seluruh dinas maupun stakeholder terkait untuk proaktif dalam konsultasi publik ii ini.
“bapak ibu sekalian, terutama dari pihak dputr, bpn, bps maupun dari seluruh opd yang terkait termasuk akademisi dan penggiat-penggiat lingkungan harus proaktif pada diskusi hari ini, karena kita sudah menyilangkan apa-apa yang menjadi rencana kita pada konsultasi publik i, dan akan kita maksimalkan pada hari ini”, ajak pj sekda.
pj sekda juga berharap kepada semua dinas yang terkait dapat memberikan masukan beserta dampak-dampaknya, sehingga nantinya pemerintah dapat membuat suatu rencana kegiatan yang baik.
dilansir dari berbagai sumber, konsultasi publik adalah kegiatan komunikasi dua arah untuk meminta pandangan masyarakat terhadap suatu isu publik.
baca juga:pj wako minta 7 lokus penilaian kepatuhan pelayanan publik dipenuhi
baca juga:monitoring kinerja asn, pelayanan publik jangan terganggu
konsultasi publik dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai proses melibatkan publik dalam memberikan umpan balik terhadap usulan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 
yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik adalah forum konsultasi publik (fkp).
fkp adalah kegiatan dialog dan diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. fkp itu bisa membahas berbagai hal, seperti rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.  
konsultasi publik tentu punya beberapa tujuan, di antaranya meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan terhadap publik, membantu pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan, dan memberikan cara untuk pembuat kebijakan menguji ide-ide baru. 
baca juga:tingkatkan kualitas pelayanan publik! polres ogan ilir gelar pelatihan service excellence
baca juga:tingkatkan pelayanan publik, mpp plaza tepian ayek lematang akan direhab, ini kata pj bupati lahat 
berdasarkan hal tersebut jualah pj sekda juga berharap kepada semua dinas atau opd yang terkait dapat memberikan masukan beserta dampak-dampaknya, sehingga nantinya pemerintah dapat membuat suatu rencana kegiatan yang baik.
pj sekda kota pagar alam dahnial nasution memimpin rapat konsultasi publik ii mengenai penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) rencana tata ruang ruang wilayah (rtrw) kota pagar alam. 
konsultasi publik bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan pemerintahan yang demokratis dengan membantu pemerintah berkonsultasi dengan warga negaranya tentang isu-isu kebijakan publik utama yang dihadapi pemerintah.
hal tersebut juga bisa dilakukan dengan sampel representatif warga negara. dengan menggunakan metode ilmiah standar, sampel ditimbang untuk mencerminkan sensus penduduk pada semua variabel demografi utama, sehingga menghasilkan gambaran mikro yang akurat tentang warga negara.
baca juga:telan anggaran rp11, 5 miliar, ratu dewa harapkan pelayanan publik di kantor camat sukarami lebih baik 
baca juga:ombudsman sumsel lakukan pendampingan terhadap penilaian pelayanan publik, ini usul bupati
dalam jajak pendapat publik standar yang menggunakan sampel representatif dapat menjadi sarana efektif untuk berkonsultasi dengan warga tentang isu-isu yang telah mereka pikirkan secara signifikan.
proses konsultasi publik dapat berpotensi melampaui batasan jajak pendapat publik standar. lalu pada gilirannya  memperluas cakupan area yang memungkinkan publik untuk ditanyai secara bermakna.
masalah tersebut tentu memerlukan pemberian informasi kunci kepada responden sekaligus pula menjadi penyajian berbagai  argumen  tentang masalah tersebut.