PN Palembang Kelas IA Khusus Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi, Berikut Kasusnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 23 Oct 2024 - 20:25

Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN)Palembang Kelas IA Khusus, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di persidangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di persidangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 atas nama terdakwa MW.

Dalam persidangan ini Penuntut Umum menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raya.

"Dalam penyidikan dan pemeriksaan para saksi di persidangan ditemukan modus operandi terdakwa MW yaitu melakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Zit Muttaqin, S.H., M.H.

Yang mana perbuatan terdakwa MW mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp663.000.000. Terdakwa MW didakwa telah melanggar ketentuan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Lahat, Selasa 15 Oktober 2024, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat membacakan tuntutan terhadap terdakwa D.

Yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

pn palembang kelas ia khusus gelar sidang pemeriksaan saksi, berikut kasusnya                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus.
penuntut umum kejaksaan negeri lahat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa tanjung raya, kecamatan tanjung tebat, kabupaten lahat tahun anggaran 2020 atas nama terdakwa mw. 
dalam persidangan ini penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) desa tanjung raya.
"dalam penyidikan dan pemeriksaan para saksi di persidangan ditemukan modus operandi terdakwa mw yaitu melakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h. 
baca juga:elkan baggott mendadak jadi trending di hari ulang tahunnya, sinyal balik ke timnas indonesia?
baca juga:kajati sumsel terima sekretaris jaksa agung muda pengawasan, siapa dia?
yang mana perbuatan terdakwa mw mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp663.000.000. terdakwa mw didakwa telah melanggar ketentuan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri no.31 tahun 1999.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri no.31 tahun 1999.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:jaga keamanan dan ketertiban di tps selama pilkada palembang, siagakan pasukan satlinmas 
baca juga: berapa gaji utusan khusus presiden dan tunjangan mereka? simak yuk!
sebelumnya, bertempat di ruang sidang pengadilan negeri lahat, selasa 15 oktober 2024, penuntut umum kejaksaan negeri (kejari) lahat membacakan tuntutan terhadap terdakwa d.
yang melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) undang-undang ri nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016.
tentang perubahan kedua atas undang-undang ri nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 76d undang-undang ri nomor 35 tahun 2014.
"hal ini tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h.
baca juga:6 tanaman hias ini tidak butuh tanah untuk memeliharanya
baca juga:ini yang harus kamu ketahui tentang jam tangan chronograph
dalam sidang tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa d terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.
terhadap anak korban mj yang masih berumur 6 tahun dengan pidana maksimal yakni penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai rp1.000.000.000 subsidiair 6 bulan pidana kurungan.
"bahwa kejaksaan negeri lahat terus berkomitmen untuk menuntut tinggi para pelaku predator anak, yang mana anak seharusnya mendapatkan perlindungan karena merupakan generasi penerus bangsa," katanya.
baca juga:sering tak sarapan bikin otak anak lemot di sekolah, ini kata ahli gizi
baca juga:bersaing sengit! puskapi sebut herman deru unggul 52 persen di musi banyuasin 
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"